Headlines News :
Home » » Kontraktor Rengat, Bambang Keluhkan Kinerja Tim MC Dinas PUPR Riau

Kontraktor Rengat, Bambang Keluhkan Kinerja Tim MC Dinas PUPR Riau

Written By HARIANBERANTAS on Friday, October 18, 2019 | 12:28:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU- Sebut saja Bambang, warga Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, selaku kontraktor yang selalu mengerjakan proyek APBD Prov. Riau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Riau keluhkan keberadaan tim monli certifikat (MC).

Hal itu Bambang sampaikan kepada www.harianberantas.co.id, Kamis (17/10) via selulernya.

Bambang mengatakan setiap mau melakukan termin atau permohonan pencairan pada proyek yang dikerjakan, dirinya terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada Ketua tim MC guna melihat langsung bobot pekerjaan yang mau dibayar.

"Tim MC berjumlah 4 orang. Mulai dari mobil, BBM, makan minum serta penginapan hotelnya, saya yang bayar. Peristiwa seperti itu sudah berjalan 10 tahun,"ucapnya.

Selain merasa terbebani biaya untuk mendatangkan tim MC, Bambang juga merasa dirugikan dari sisi waktu. Karena tim MC turun ke lokasi proyek bisa memakan waktu hingga 3 hari. Sementara kita mau cepat mengajukan termin sesuai bobot pisik.

Bambang menjelaskan Dinas PUPR Riau sendiri sudah memiliki seperti Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK), tim PHO, pengawas dan Quality Control (QC) ditambah dari pihak konsultan, ada Senior Engineering (SE), Quality Control dan juga pengawas. "Kan sudah banyak tim yang mengawasi proyek. Buat apa lagi harus ada tim MC ?,"sebutnya balik bertanya.

Mengingat keberadaan tim MC yang ada pada Dinas PUPR Riau itu merugikan pihak kontraktor selaku mitra kerja, dirinya meminta bapak Gubernur Riau Syamsuar agar berkenan memangkas birokrasi pekerjaan proyek terhadap rekanan, "harapnya.

Terpisah, Kabid PUPR Riau, Anton saat ditanya via selulernya mengatakan MC itu memang ada. MC merupakan kelengkapan administrasi yang wajib dilalui pihak rekanan saat mengajukan pencairan. Baik termin 1, 2 dan termin 3.

Tim MC bekerja sesuai sistim operasional prosedur (SOP) di bawah kendali langsung Kepala Dinas (Kadis). Yang benar itu adalah, pihak rekanan menyurati konsultan pengawas. Dan konsultan pengawas menaikkan proses ke PPTK. Terus, PPTK melanjutkan lagi ke tim MC. Barulah tim MC turun ke lokasi guna melihat langsung bahkan menghitung bobot pekerjaan yang dimohonkan oleh pihak rekanan, "jelasnya.

Saat disinggung legal standing tim MC, Kabid PUPR Riau itu tidak bersedia menjawabnya. Malah dirinya mempersilahkan www.harianberantas.co.id datang ke kantor Dinas PUPR Riau, "sebutnya. (Lamhot Manurung).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas