Headlines News :
Home » » Diduga Bakar Hutan, Polda Riau Tingkatkan Status Hukum PT. TI ke "Penyidikan"

Diduga Bakar Hutan, Polda Riau Tingkatkan Status Hukum PT. TI ke "Penyidikan"

Written By HARIANBERANTAS on Monday, October 21, 2019 | 1:17:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Kepolisian Daerah (Polda) Riau akhirnya meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di konsesi areal PT Teso Indah (PT. TI) tertuang dalam Laporan Polisi nomor : LP/464/X/2019/RIAU/DITRESKRIMSUS, tanggal 15 Oktober 2019.

Kasus Karhutla yang terjadi di konsesi areal PT. TI itu berada di blok T18, T19 dan T20 berbatasan dengan Hutan Lindung (HL) Suaka Alam Margasatwa Kerumutan blok N14, N15 dan blok N16 seluas 69,06 hektar di Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, pada hari Senin (19/8/2019) lalu sekira pukul 16.30 wib.

“Api boleh padam, asap boleh hilang tetapi hukum terhadap tindak pidana Karhutla tetap berjalan,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, AKBP Andri Sudarmadi, SIK, MH kepada awak media, Jum’at (18/10) lalu.

Peningkatan status penanganan tindak pidana Karhutla yang terjadi diareal PT TI setelah Reskrimsus Polda Riau melakukan pengukuran dan pemetaan tematik bersama ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Inhu. Hal ini dilakukan untuk mengukur luasan areal yang terbakar.

Kemudian, Reskrimsus Polda Riau bersama saksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Inhu dalam rangka memeriksa kewajiban pengelolaan lingkungan PT TI. Selain itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PT TI melalui saksi dari Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distankan) Kabupaten Inhu.

Reskrimsus Polda Riau .juga telah melakukan pemeriksaan sarana prasarana peralatan penanggulangan kebakaran milik PT. TI serta pemeriksaan sistem deteksi dini dengan menghitung jumlah dan mengukur spesifikasi menara api.

Bahkan yang terpenting dalam peningkatan status penanganan tindak pidana Karhutla di  PT. TI, sambungnya, telah dilakukan pengambilan sample di lokasi kejadian oleh ahli Karhutla Prof DR Ir Bambang Hero Saharjo M.AGR. Sebelumnya juga ada dari ahli kerusakan tanah dan lingkungan yakni DR Ir Basuki Wasis Msi dan interogasi ahli perizinan usaha perkebunan Provinsi Riau oleh Ir Amrizal Ismail, "ungkapnya.

Penyidik Polda Riau juga telah memeriksa saksi per orang sebanyak 15 orang. Diantara 15 orang saksi itu berasal dari Polres Inhu sebanyak dua orang, dari pihak perusahaan sebanyak delapan orang, pihak masyarakat dua orang dan instansi terabit sebanyak tiga orang. Makanya dengan dasar itu pula Reskrimsus meningkat stautus penanganan terlapor dalam hal ini PT. TI, "tambahnya.

Masih katanya, terhadap terlapor diterapkan pasal Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana terlapor diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10  tahun, denda paling sedikit Rp 3 Milyar dan paling banyak Rp10 Milyar.

Selain itu juga dijerat dengan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 Milyar dan paling banyak Rp 3 Milyar.

Modus operandinya perusahaan sengaja atau lalai tidak menyiapkan sarana dan prasarana, dana yang memadai, SOP dan sumber daya manusia atau pegawai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, "sebutnya.

Ketika ditanya, apakah Reskrimsus Polda Riau selain korporasi di PT. TI juga masih ada menangani hal yang sama di Kabupaten Inhu. Dikatakannya, saat ini juga ada dilakukan penyelidikan Karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Inhu dan jika sudah memenuhi unsur tetap akan ditindak lanjuti menjadi penyidikan.

Lebih jauh disampaikannya, hingga saat ini Reskrimsus Polda Riau telah menangani kasus Karhutla pada korporasi dalam wilayah Riau diantaranya PT.SSS di Desa Kuala Panduk Kecamatan Meranti Kabupaten Pelalawan, PT AP di Desa Batang Nilo Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Seterusnya, PT.GSM di Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak. “Total penegakan hukum Karhutla tahun 2019 sebanyak 66 laporan polisi, dengan 70 tersangka terdiri dari 68 tersangka perorangan dan dua tersangka korporasi serta 27 kasus proses sidik, satu kasus sudah P21 dan 22 kasus telah tahap dua,” terangnya.

Sementara itu, Polres Inhu sendiri menangani sebanyak  5 (Lima) kasus Karhutla selama tahun 2019 yang dilakukan oleh perorangan dan satu diantaranya sudah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat, "ucap Kapolres Inhu AKBP EFRIZAL,S.IK menambahkan. (LM).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas