Headlines News :
Home » » Berdalih Dana Bos Tidak Cukup, SMKN 1 Pasir Penyu Inhu Lakukan 'Pungli'

Berdalih Dana Bos Tidak Cukup, SMKN 1 Pasir Penyu Inhu Lakukan 'Pungli'

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, October 24, 2019 | 1:21:00 PM

HARIANBERANTAS, INDRAGIRI HULU- Maraknya isu dugaan pungutan uang sebesar Rp 150.000 setiap bulanya dari para orangtua siswa/wi yang dilakukan oleh komite sekolah SMKN 1 Pasir Penyu menjadi perbincangan hangat masyarakat Indragiri Hulu (Inhu).
Kepsek SMKN 1 Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, H.SUKAT, SP.,M.SI

Sayangnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Pasir Penyu, H Sukat, SP, M.Si tidak setuju kalau hal tersebut dikatakan pungutan. Dirinya mengatakan bahwa uang yang diterima setiap bulanya dari para orangtua siswa oleh komite sekolah itu merupakan bantuan yang sebelumnya sudah disepakati.


Bantuan berupa uang dari para orangtua siswa/wi memang ada. Itu pun komite sekolah yang melakukannya. Alasannya karena dana Bos daerah (Bosda) dan dana Bos nasional (Bosnas) tidak cukup membayar guru honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional lainnya, "kata Sukat, Kamis (24/10) di ruang kerjanya.

Dirinya menjelaskan untuk membayar gaji guru honorer dan PTT itu hanya 15 % dari dana Bos. Kan harus kita bayar ful gaji mereka. Nah, kekurangannya itu dari komite sekolah. Sementara proses belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung.

Uang dari para orangtua siswa itu tidak ada paksaan. Terserah berapa mau dikasih. Ada juga yang tidak mau bayar kok. Kalaupun tidak bayar, ya tidak apa-apa. Dan tidak ada sangsinya, "sebut Sukat yang baru setahun jadi Kepsek SMKN 1 Pasir Penyu itu.

Sebelumnya, Ketua komite sekolah SMKN 1 Pasir Penyu, Agustinus membenarkan adanya pungutan uang setiap bulanya dari para orangtua siswa/wi sebesar Rp 150.000 per orang. Bahkan dirinya mengakui bahwa pungutan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu, "sebutnya, Kamis (24/10) via selulernya.

Agustinus mengatakan jumlah keseluruhan siswa/wi dari kelas 10 sampai kelas 12 sebanyak 1300 orang. Sementara guru honorer berjumlah 90 orang. Uang yang kami terima dari orangtua siswa/wi itu digunakan untuk membayar guru honorer dan pegawai tidak tetap serta penjaga sekolah.

Saat ditanya berapa jumlah uang yang terkumpul setiap bulanya, kadang-kadang Rp 90 juta, kadang Rp 80 juta. Ada juga yang mau bayar. Kami pun tidak bisa memaksa, "jawabnya.

Diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto, S.H, M.Si sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK se Provinsi Riau bernomor : 800/Disdik/1.3/2019/10095 tanggal 20 Agustus 2019 lalu dengan perihal Pungutan Uang Komite.

Rudyanto dalam suratnya mengatakan bahwa pungutan dan atau sumbangan pendidikan yang bersifat iuran, SPP atau hal lainya dilarang dipungut kepada peserta didik. (LM)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas