Headlines News :
Home » » Pekerjaan Proyek Pendampingan TP4D di Riau Diduga Bermasalah

Pekerjaan Proyek Pendampingan TP4D di Riau Diduga Bermasalah

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, September 1, 2019 | 6:47:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Proses pengerjaan kegiatan paket proyek pembangunan Rumah Susun Riau I Wilayah Kuansing di Satker Satuan Kerja Nasional Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Provinsi Riau diduga bermasalah. Hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan dan salah satunya dari LSM Pilar Bangsa.

Proyek yang salah satunya dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun tunggal, dengan sumber dana dari APBN tahun 2018, hingga kini pekerjaannya masih terus digesa oleh pihak kontraktor.

Proyek ini bernilai kontrak Rp.12,601,700, 000,- dan masuk menjadi program Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Riau.

Ketua LSM Pilar Bangsa Superleni mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa proyek tersebut masih dikerjakan. Info ini awalnya diperoleh dari masyarakat setempat.

“Memang betul bahwa hingga kini pekerjaan pembangunan perumahan itu masih dikerjakan. Padahal itu proyek tahun tunggal pada 2018, melalui dana APBN,” sebut Superleni. Dia menambahkan, ada beberapa bagian fisik bangunan yang masih dikerjakan. Seharusnya proyek tersebut telah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2018 lalu.

Terkait hal itu, Superleni menduga telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang ada. Seandainya ada perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan karena sesuatu hal, maka kontraknya diadendum terlebih dahulu. Itu pun mesti dengan alasan jelas, misalnya karena keadaan memaksa atau force majeure. “Saya tidak melihat ada alasan itu hingga terlambatnya pekerjaan sesuai batas waktu kontrak yang ditetapkan,” tutur Superleni.

Ditambahkan pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru ini bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan (PMK) pekerjaan proyek tersebut dapat diberi kesempatan perpanjangan masa pelaksanaannya dalam masa denda maksimal 90 hari kerja. “Namun kenyataan di lapangan bahwa pekerjaan proyek pembangunan tersebut masih juga dilaksanakan sampai akhir Agustus 2019. Itupun belum juga selesai,” katanya.

Superleni juga menyoroti kinerja TP4D Kejaksaan Tinggi Riau yang mengawal proyek pembangunan perumahan ini dari awal. “Kami akan mempertanyakan masalah ini ke Kejati Riau. Bagaimana selama ini pengawalan dan pengamanan proyek ini sehingga belum juga selesai sampai sekarang,” ungkapnya. ***(rls)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas