Headlines News :
Home » » DPRD Jabar Ikut Tolak Pengesahan RUU P-KS.

DPRD Jabar Ikut Tolak Pengesahan RUU P-KS.

Written By HARIANBERANTAS on Tuesday, September 17, 2019 | 1:17:00 PM

Bandung, Harian Berantas - Massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Bandung melakukan demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dibatalkan.
Para massa pendemo ini mendesak para anggota DPRD Jabar untuk ikut menyuarakan penolakan dan meminta Panja RUU KUHP dan RUU PKS DPR RI agar menghapus pasal-pasal bermasalah.
Menurut mereka, RUU PKS harus ditolak karena tidak sesuai syariat Islam. "RUU PKS tidak tepat diterapkan di Indonesia karena bukan pada tempatnya
Koordinator Aliansi Ruang Riung Kota Bandung, Andri Oktavianus menyebutkan, RUU tersebut sangat berbahaya lantaran di dalamnya ada upaya, yang secara sistematis menyelundupkan dan memaksakan paham feminisme Barat yang anti-agama.
Ia berharap, dukungan DPRD Jabar dapat meneruskannya dengan serius ke DPR RI yang saat ini tengah membahas RUU tersebut. Tidak menutup kemungkinan legislatif di daerah baik fraksi maupun partai politiknya mendukung untuk penolakan terhadap RUU P-KS, tetapi dipusatnya tetap mengesahkan.
Kedua, membuka peluang diperkenalkannya konsep pendidikan seks ala liberal kepada anak-anak. Ketiga, mandulnya Pasal 417 tentang perzinahan, karena delik aduan bukan delik umum.
Menanggapi tuntutan para aksi ini, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menyampaikan dukungannya kepada Aliansi Ruang Riung Bandung atas penolakan pengesahan Rancangan Undang-undang Pengahupsan Kekerasan Seksual yang tengah dibahas DPR RI lantaran dinilai RUU tersebut berpotensi melegalkan penyimpangan seksual seperti yang marak belakangan ini.
"Kami melihat RUU P-KS disinyalir justru akan menghalalkan penyimpangan seksual, LGBT misalnya," singkat Abdul Hadi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (16/9/2019).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, dikhawatirkan dengan adanya RUU itu justru akan merusak generasi bangsa dan kelangsungan kehidupan masyarakat Jabar khususnya. Bagaimana tidak, hukum yang sudah ada diperhalus oleh RUU P-KS tersebut.
"Sebut saja kasus pezinahan hukumannya menjadi lebih ringan dan disebut kekerasan fisik belaka, sudah jelas perzinahan itu haram," tegas dia.(rp/hs)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas