Headlines News :
Home » » Diduga Gunakan SPJ Fiktif, Sekda Rohil Perlu Diperiksa

Diduga Gunakan SPJ Fiktif, Sekda Rohil Perlu Diperiksa

Written By HARIANBERANTAS on Friday, September 13, 2019 | 3:34:00 PM

HARIANBERANTAS, ROHIL- Mobil dinas dan mobil operasional yang dimiliki Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Drs H. Surya Arfan, diduga menggunakan surat pertanggung jawaban (SPJ), kwitansi fiktif.

Untuk diketahui, dugaan SPJ fiktif yang dilakukan dalam kegiatan 'Perawatan rutin kendaraan operasional' semasa dirinya menjabat Plt Sekda tahun 2016 hingga saat ini.

Untuk melancarkan aksinya, dugaan kwitansi fiktif tersebut digunakan Surya Arfan dengan trik lama gaya terkini, yang menggunakan alamat palsu dan nama bengkel palsu pada kwitansi yang ia gunakan sebagai SPJ.

Sehingga, meleluasakan dirinya untuk menghabiskan anggaran yang ada dalam perawatan kendaraan operasional dan dinas.

Saat dikonfirmasi media via telepon, dengan angkuh Surya Arfan menjawab sudah selesai tanpa merincikan arti selesai tersebut.

"Tidak ada, itu sudah selesai" sambil menutup sambungan seluler. Sangat disayangkan seorang pejabat bersikap seperti ini.

Diketahui, Ponimin sebagai PPTK kegiatan Pemeliharaan Rutin Mobil Dinas dan operasional Sekda Kab. Rokan Hilir pada tahun 2016. Menurut temuan,  Ponimin juga dianggap bekerja sama dengan Sekda Rohil.

Menurut keterangan PPTK Ponimin saat dikonfirmasi ,Kegiatan Pemelihara Rutin Mobdin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Ponimim sudah mengakuinya telah melakukan Tidak Pidana Korupsi Anggaran pada tahun 2016 semasa iya diangkat menjabat sebagai PPTK 2016.

Katanya lagi, untuk kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 bukan saya lagi sebagai PPTK kegiatan tersebut. 

Diketahui, faktur bon yang diduga menjadi SPJ kwitansi fiktif Bengkel bermerek 'STAR CAR' yang beralamat di Jalan Cendana NO 5, Pekanbaru, Riau. Alamat tersebut benar adanya, namun posisi tempat dan nama Bengkel tersebut tidak ada sama sekali ditemui.

Kejadian tersebut terkuak saat tim investigasi LPPNRI terjun langsung guna memastikan keberadaan Bengkel STAR CAR yang ada didalam faktur kwitansi. Ternyata hasilnya nihil.

Didalam faktur kwitansi SPJ fiktif tersebut tertulis Plat mobil BM 8160 P, (Navara Putih) mobil operasional Plt Sekda kala itu, didalamnya banyak tertulis bermacam jenis barang separepart dengan total nilai mencapai Jutaan Rupiah perfaktur bon.

Dan Plat BM 1163 P, (Fortuner) menggunakan faktur kwitansi yang sama dengan perincian pembelian barang separepart yang nilainya juga mencapai Jutaan Rupiah juga. Dan ternyata, dugaan faktur kwitansi yang nilai total rupiahnya cukup fantastis ada banyak.

Terkait temuan dugaan SPJ fiktif kwitansi Sekda Rohil, DPN-LPPNRI S.Hondro akan segera mendatangi BPK Riau guna menindaklanjuti Perihal temuan dugaan SPJ fiktif yang mendera di Sekda Rohil.

"Kita akan upayakan ke Kantor BPK Riau secepatnya untuk mendapatkan kepastian kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional tahun 2016. Kita juga menduga, tidak menutup kemungkinan sampai saat ini menjabat menggunakan jurus yang sama," tegas S.Hondro.

"Ini sudah sangat jelas merugikan Negara terutama Kabupaten Rokan Hilir," ungkap Hondro yang juga merupakan Ketua DPW IMO Riau

Menurutnya pelanggaran banyak ditemui dikasus SPJ fiktif itu, salah satunya menyalahi UU 31 tahun 1999, TINDAK PIDANA KORUPSI, di Pasal 2 jelas berbunyi, ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara 'seumur hidup'.

Atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar (satu milyar rupiah). ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, 'pidana mati dapat dijatuhkan'.

Sementara, UU no 20 tahun 2001, di Pasal 8 Tindak Pidana Korupsi bisa dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan nya. Sebelumnya, Sekda Rohil yang pernah dikonfirmasi Redaksi Harian Berantas secara tertulis, hingga relles ini terbit belum ada keterangan. *** (rls/red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas