Headlines News :
Home » » Dewan Pengawas KPK RI Lebih Dahsyat Daripada Dewan Pengawas Penegak Hukum Lainnya, Berikut Penjelasannya

Dewan Pengawas KPK RI Lebih Dahsyat Daripada Dewan Pengawas Penegak Hukum Lainnya, Berikut Penjelasannya

Written By HARIANBERANTAS on Friday, September 20, 2019 | 2:01:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Kewenangan Dewan Pengawas (Denwas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) lebih dahsyat ketimbang  dewan pengawasan lembaga penegak hukum lainnya. Pasalnya Dewan Pengawas KPK RI ini mempunyai kewenangan yang sangat dahsyat diberi wewenang untuk izin penyadapan serangkaian penyelidikan KPK.
Sumber gambar: Neet diupload oleh Najwa Shihab, 6 Jun 2018

Kewenangan dewan pengawasan terhadap beberapa lembaga hukum ini diatur oleh  peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya. Inilah lembaga hukum yang memiliki dewan pengawasan di Indonesia yaitu, Kejaksaan, Kepolisian, dan terbaru adalah KPK RI.

Berikut ulasan kewenangan dewan pengawasan penegak hukum di Indonesia, sebagai berikut:

2. Dewan Pengawasan Kepolisian di sebut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011,berikut ini rinciannya.

a. Fungsi Kompolnas 

-Pengawasan kinerja Polri
-Memantau dan menilai kinerja dan integritas Polri

b. Tugas Kompolnas 

-Membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri
-Memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri

c. Wewenang Kompolnas 

-Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran ke Presiden yang berkaitan dengan anggaran, SDM, dan pengembangan sarana-prasarana Polri
-memberikan saran dan pertimbangan ke Presiden untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri
-menerima saran dan keluhan masyarakat soal kinerja kepolisian dan menyampaikannya ke Presiden

2. Dewan Pengawasan Kejaksaan yaitu Komisi Kejaksaan (Komja), berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI. Berikut wewenangnya:

a. Tugas Komja yaitu:

-melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
-melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
-melakukan pemantauan dan penilaian atas koordinasi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan

b. Wewenang Komja

-menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
-meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan
-meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan
-melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan
-mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan
-mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa

Kedua Dewan pengawasan diatas hanya sebatas koordinasi tanpa memberikan keputusan yang mengikat atau tetap.

3. Terakhir adalah Dewan Pengawasan KPK RI. 

Dewan Pengawasan KPK RI ini berfungsi berdasarkan Peraturan mengenai Dewan Pengawas KPK RI yang tertuang dalam perubahan kedua peraturan perundang-undangan yang telah disahkan menjadi UU lewat rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9) kemarin. Dimana dewan pengawasan ini  beranggotakan lima orang itu dan memiliki kewenangan sebagai berikut:

Tugas Dewan Pengawasan KPK RI 
-mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
-memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Sebagaimana diatur dalam UU ini juga, penyadapan masuk dalam ranah penyelidikan serta penggeledahan dan penyitaan masuk dalam ranah penyidikan.
-menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK
-menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan pegawai KPK
-menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK
-melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali.

Bila di analisa, kewenangan dewan pengawasan KPK RI ini melebihi dari kewenangan pengawasan lembaga hukum lainnya. Sehingga banyak pihak menilai kehadiran dewan pengawasan KPK RI akan menjadi senjata pamungkas bagi para Koruptor dikemudian hari.

Penulis : Tim
Editor : B. ANAS 


Berita ini telah tayang diberbagai media pada Kamis 19 September 2019, 12:24 WIB
termasuk detik.com.
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas