Headlines News :
Home » » Korban Kriminalisasi Hukum, Karma Acu: Pak Presiden RI Mohon Berikan Keadilan dan Perlindungan Hukum Pada Kami

Korban Kriminalisasi Hukum, Karma Acu: Pak Presiden RI Mohon Berikan Keadilan dan Perlindungan Hukum Pada Kami

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, August 29, 2019 | 6:30:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sejak Tahun 1945 Indonesia Merdeka dan bebas dari Penjajahanan, Indonesia dinobatkan sebagai negara hukum.
Drs. H. Karma Acu, MM, (Baju Batik) saat membuat laporan / pengaduan ke Komisi Kejaksaan RI, Jln. Rambai No. 1-A Jakarta Selatan, Senin (19/08/2019).

Bagi masyarakat awam kata bebas dari Penjajahan dan Indonesiassebagai negara hukum hanya selogan semata. Pasalnya, rakyat Indonesia masih merasa belum merdeka dan sedang dijajah oleh negaranya sendiri.

Seperti kita ketahui penjajahan yang dilakukan oleh negaranya sendiri seperti yang dialami oleh Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri yang dipimpin oleh Drs. H. Karma Acu, MM yang terletak di Kabupaten Tanjung Tabung Timur, Provinsi Jambi beberapa tahun belakangan ini. Diamana, sebanyak 300 kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok itu diduga mengalami kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu. Para oknum tersebut berenang-senang diatas penderitaan masyarakat.

Peristiwa penjajahan itu bermula pada tanggal 7 maret  2012 silam. Diamana  oknum penegak hukum dari kesatuan Kepolisian Polda Jambi menangkap Drs H Karma Acu selaku ketua kelompok tani pada saat menghadiri undangan Ombudsman RI perwakilan provinsi Jambi. Penangkapan itu disaksikan oleh ratusan orang anggota kelompok tani lainnya yang ikut menyaksikan perundingan/mediasi terkait persoalan konflik lahan dengan pola plazma seluas 750 hektare yang dikelola oleh kelompok tani sebanyak 300 kepala keluarga, Kata Karma Acu saat dijumpai awak media di ruang tunggu Komisi Kejaksaan RI.

Pada saat proses medias, Kata Karma, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang dari Polda Jambi  untuk menangkapnya dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit milik KUD. Penangkapan itu disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi dan juga aparat pemerintah Kabupaten Tanjung Tabung Timur. Lucunya, ombusman tidak punya nyali untuk membela kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, timbul keanehan, dimana oknum Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Tabung Timur dan oknum Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Tabung Timur diduga ikut serta melakukan kriminalisasi terhadap diri Karma Acu., sehingga Karma Acu, terpaksa mendekam di jeruji besi selama 6 bulan.

Perbuatan oknum penegak hukum tersebut dalam hal ini oknum Polisi satuan Polda Jambi, oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Tabung Timur dan oknum Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Tabung Timur yang menangani perkara tuduhan pencurian buah kelapa sawit telah dilaporkan ke berbagai instansi seperti Komisi Kejaksaan untuk oknum JPU, Komisi Yudisial (KY) untuk oknum Hakim. Kata Karma

Karma Acu menambahkan, selain pihaknya mengadukan atau melaporkan oknumttersebut ke lembaga penegak etik seperti Komja dan KY, Karma Acu juga telah melaporkan nasib malang mereka ke Komnas Ham, Menteri Hukum dan Ham RI, DPR RI dan bahkan ke Presiden Republik Indonesia, dengan harapan hak konstitusi mereka di negeri ini mendapat keadilan. Namun, hingga kini laporan mencari keadilan itu seakan tidak di anggap. Meski demikian, dirinya tetap berjuang untuk mencari keadilan.

"Kami tidak berhenti mencari keadilan, meskipun keadaan kami orang kecil yang tidak punya apa-apa tetap berjuang demi meraih keadilan" Pintanya dengan penuh air mata.

Harapan Ke Presiden RI:

Drs H Karma Acu, MM, berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai panglima tertinggi di negeri ini untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri di Kabupaten Tanjung Tabung Timur, Provinsi Jambi yang telah di kriminalisasi oleh oknum mafia tanah dan  oknum mafia hukum.

"Kami dari kelompok tani makmur bersama dan kelompok tani mandiri meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memberikan keadilan yang telah kami ajukan selama ini"

"Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menindak oknum penegak hukum dan oknum pemerintah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Provinsi Jambi serta oknum pengusaha yang merampas kemerdekaan kami selama ini" Harap Drs H Karma Acu.

Secara terpisah, pihak Komisi Kejaksaan RI saat di hubungi melalui sambungan telpon pengadaan masyarakat yang di terima staf pengaduan, Ibu Koni, mengatakan, memang surat laporan / pengaduan dari masyarakat terkait perilaku Jaksa telah kami terima pada tanggal 19 Agustus 2019 yang lalu. Terkait perkembangan laporan / Pengaduan tersebut, saya tidak punya hak memberikan komentar karena hanya Komisioner yang punya kewenangan berkomentar. 

"Memang benar ada laporan atau pengaduan masyarakat terkait perilaku oknum Jaksa, mohon maaf tidak saya tidak bisa berkomentar karena hanya komitmen yang bisa memberikan komentar terkait masalah itu" Kata Koni, Staf Komja RI kepada awak media (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas