Headlines News :
Home » » Perdata Dipaksakan ke Kasus Pidana, IRT Medan minta Slogan Promoter Polri Dicopot dari Polsek Medan Baru

Perdata Dipaksakan ke Kasus Pidana, IRT Medan minta Slogan Promoter Polri Dicopot dari Polsek Medan Baru

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, July 4, 2019 | 8:10:00 AM

HARIANBERANTAS, MEDAN- Kepolisian Sektor Medan Baru wilayah Polrestabes Medan sepertinya kurang faham dengan adanya 11 program prioritas Kapolri menuju "Promoter" yakni Profesional, Modern, dan Terpacaya dalam menjalankan tugas sebegai anggota Polri.


Sebagai bukti, ketidak 'Promoter'-an penyidik Polsek Medan Baru tersebut, terkonfirmasi setelah menangani proses penyelidikan hingga penyidikan perkara dugaan kasus penipuan atau penggelapan yang dituduhkan kepada terlapor RH (64) sesuai LP: /1284/X/2018/SU/Polrestabes Medan/Sek Medan Baru tertanggal 08 Oktober 2018 lalu.

Kendati kasus tersebut semestinya tidak bisa masuk ke tindak pidana umum (Pidum), dan seharusnya masuk ke pidana perdata (Pidata), oknum penyidik Kepolisian Sektor Medan Baru wilayah Polrestabes Medan, terkesan memaksakan kehendak pelapor dan diduga lebih memihak kepada pelapor dengan mengesampingkan hak- hak terlapor yang mengarah adanya upaya kriminalisasi terhadap terlapor selama kasus tersebut bergulir hingga kini.

Peristiwa itu dialami oleh terlapor RH (64), seorang ibu rumah tangga (IRT), warga Jalan Pabrik Padi Kelurahan Sei Putih Tim II, Medan Petisah, Kota Medan, pada Kamis (14/2/19) lalu hingga 3 Juli 2019. Ia menjadi korban ketidak profesional penyidik Polsek Medan Baru, atas LP : /1284/X/2018/SU/Polrestabes Medan/Sek Medan Baru tertanggal 08 Oktober 2018 lalu.

Kepada oketimes.com saat dihubungi lewat ponselnya Rabu 3 Juli 2019 sore, mengungkapkan rasa ketidak promoteran oknum penyidik Polsek Medan Baru, yang sengaja memanggil pelapor dan langsung melakukan penetapan tersangka dan upaya penahanan tanpa diduga terlebih dahulu memintai keterangan saksi-saksi pelapor dan terlapor secara obyektif, cermat dan profesional yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum penyidik itu, tersebut adalah Iptu Philip Antonio Purba selaku Kanit Reskrim dan Bripda Cicilia P Ritonga sebagai pembantu Penyidik Polsek Madan Baru yang saat ini dijabat oleh Kompol Martuasah H. Tobing, SIK selaku Kapolsek Medan Baru Jajaran Polrestabes Medan.

Disebutkan RH (64), selain tidak memeriksa saksi-saksi pelapor dan terlapor, pihak penyidik diduga kuat tanpa melakukan gelar perkara minimal dua kali sebelum melakukan penetapan tersangka atau penahanan.

Akan tetapi yang terjadi kepada pelapor, penyidik cukup memeriksa pelapor dan terlapor tanpa dimintai keterangan dari saksi-saksi yang patut dilakukan penyidik dari masing kedua belah pihak sesuai aturan dan ketentuan proses penyeldikan dan penyidikan.

Melalui pernyataannya, ia meminta kepada Institusi Tertinggi Polri, agar pihak Polri benar-benar cermat obyektif menempatkan penyidik secara profesional, moderen dan terpercaya (Promoter), sehingga Lembaga Aparat Penegak Hukum, khususnya Polri dapat dipercaya masyarakat luas dengan baik.

Apalagi memasuki hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-73 tahun ini, masyarakat menuntun Polri untuk benar-benar melakukan 'Promoter yang orisinil' tanpa harus menciderai Instutusi tersebut dan mengorbankan masyarakat tergilas dengan program Kapolri yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Carnavian.

Sebagaimana diketahui, setiap penyidik Polri harus bercermin ke Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Akan tetapi permasahan penyelidikan dan penyidikan tersebut, diduga kuat tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga proses hukum yang dijalani terlapor tidak sesuai dengan peraturan kapolri (Perkap No. 12 Tahun 2009).

Dimana dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1)  Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang, setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Sekedar mengingatkan 11 Program Prioritas Kapolri, menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) diantaranya:

1.   Pemantapan reformasi internal Polri.
2.  Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
3.  Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
4.  Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5.  Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6.  Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
7.  Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8.  Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
9.  Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. Quick Wins Polri.

*Adapun Penjabaran "Promoter" tersebut yaitu :*

Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola- pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
    
Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

*Misi:*

Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.

Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.

Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.

Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.

Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.

Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas:
Pemantapan reformasi internal Polri.
Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
Peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
Penguatan pengawasan.
Quick Wins Polri.

*komitmen:*

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.

2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.

3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.

4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.

5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program program yang telah direncanakan dan ditetapkan.

6. Menunjukan teladan pemimpin yang memiliki Kompetensi, Proaktif, Tegas, tidak ragu ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.

7. mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.

8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.

9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan Pemerintah.

10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima. *** (Tim)

Editor    : Ndanres Area & Mona
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas