Headlines News :
Home » , » MK Ketok Palu, Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Maruf, Sah

MK Ketok Palu, Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Maruf, Sah

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, July 3, 2019 | 7:28:00 PM

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Menegaskan Independensi MK Menjelang Dimulainya Sidang Sengketa Pilpres 2019
Harian Berantas, Jakarta - Pesta Demokrasi Pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2019 sudah selesai setelah Hakim Mahkamah Konstitusi ketok Palunya dengan amar  putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, Joko Widodo dan Maruf Amin pun sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia periode 2019-2024.
Sebelumnya sepanjang sidang di MK , semua mata dan perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada layar kaca televise baik kubu 01 maupun 02 dengan penuh cemas menantikan hasil kesimpulan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Di penghujung sidang pada pukul 21.15 WIB, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, membacakan kesimpulan putusan majelis Hakim Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan semua dalil hukum yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak beralasan. Dalam pertimbangan hukum, menolak semua dalil hukum yang diajukan kuasa hukum Prabowo.
Hakim MK juga menolak klaim hasil perhitungan suara kubu Prabowo Subianto yang mengklaim memperoleh 52% suara atau sekitar 68 juta suara karena ketidakcukupan alat bukti. Hasil perhitungan yang dipaparkan kubu Prabowo tidak sesuai dengan hasil perhitungan KPU. Dalam ketetapan rekapitulasi suara, KPU menyatakan Prabowo-Sandi hanya memperoleh 44,5% suara, sementara Joko Widodo-Maruf Amin unggul dengan 55,5% suara.
Menurut Hakim MK , kubu 02 tidak menyerahkan bukti berupa rekapitulasi suara di 34 provinsi namun bukti yang ditunjukkan oleh kubu 02 hanyalah bukti C-1 yang sebagian besar hanya dalam bentuk foto dan pindaian, bukan yang resmi yang tidak dijelaskan sumbernya. Hakim MK juga menolak dalil tim hukum 02 soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman yang dikaitkan dengan tudingan 895.200 penggelembungan suara lantaran, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Seperti diketahui , pada permohonan gugatan, tim hukum 02 menyebut dugaan tempat pemungutan suara (TPS) siluman sebanyak 2.984 TPS. Menurut tim hukum Prabowo, di dalam surat penetapan KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan secara eksplisit ada sekitar 810.352 TPS. Namun, yang tercantum dalam sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU ada sebanyak 813.336 TPS di seluruh Indonesia. Maka Majelis Hakim MK mengatakan, data yang bersumber pada laman web Situng bukan data yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan perolehan suara.
Selain itubukti yang disodorkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait kecurangan politik uang dalam pemilu, Majelis Hakim MK juga mengatakan tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait politik uang yang dilakukan kubu Joko Widodo- Ma’ruf Amin dengan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdasar. tim pengacara kubu Prabowo juga tidak menguraikan pengertian politik uang .
Semetara itu , dalil kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin , Hakim MK juga berpendapat TSM tidak terbukti dan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum menolak pula dalil permohonan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga tentang ketidaknetralan aparat TNI-Polri, hal itu di sampaikan Hakim Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusannya . Hal senada juga disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi, Manahan Sitompul bahwa dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif harus diselesaikan di Bawaslu, seperti tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018.
Menurut peraturan itu, pelanggaran TSM terjadi jika ada tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Manahan mengatakan kewenangan menyelesaikan pelanggaran tersebut ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “(Dugaan pelanggaran administrasi TSM) harus sudah terselesaikan sebelum KPU menetapkan hasil perolehan suara secara nasional,” kata Manahan Sitompul .
Menanggapi keputusan MK terkait sengketa Pilpres 2019, pada Kamis malam (27/6), Tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengaku merasa masuk dalam perangkap. Hal tersebut dikatakan salah seorang kuasa hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah .
Dirinya berpendapat perangkap itu tidak memungkinkan pihaknya dapat membuktikan semua gugatan yang mereka ajukan, yang intinya bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif kata Nasrullah.
‘’Mahkamah itu sudah membuat pagar-pagar atau ranjau-ranjau yang akan menjaring seluruh dalil kami,” ujarnya.
Ranjau pertama MK, sambung Nasrullah, adalah pernyataan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan pemohon. Majelis hakim mengatakan, tuduhan kecurangan TSM adalah wilayah Bawaslu.
Kalau ranjau itu tidak kena, maka digunakan jaring berikutnya bahwa tidak ada korelasi dengan hasil perolehan suara. Atau nanti dipakai lagi ranjaunya, bahwa dalil yang disampaikan tidak bisa dibuktikan,” ujar Nasrullah.
Nasrullah menyebut, bahwa berbagai video yang mereka tampilkan dalam persidangan adalah murni video mengenai kecurangan yang ada dan beredar di masyarakat selama ini.

‘’Memang di video itu tidak terlihat dimana tempatnya, siapa pelakunya, kapan (kejadiannya). Itu sebenarnya akan kami buktikan dengan saksi-saksi yang kami sudah siapkan. Ratusan saksi. Masalahnya hanya dibatasi 15. Bagaimana kami bisa buktikan, jadi kami masuk dalam perangkap hukum acara yang tidak memungkinkan pemohon,” ungkap Nasrullah. (Tim/ Hs/Rp)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas