Headlines News :
Home » » Diduga Pembangunan Rumah Khusus Beraroma Korupsi, PPK Lempar ke TP4D Kejati Riau Dipertanyakan

Diduga Pembangunan Rumah Khusus Beraroma Korupsi, PPK Lempar ke TP4D Kejati Riau Dipertanyakan

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, July 24, 2019 | 2:05:00 PM

HARIANBERANTAS, ROHIL - Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau patut menjadi prihatian pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dimana , dalam proses pelaksanaan beberapa paket kegiatan di Satker tersebut pada tahun anggaran 2018 diduga sarat penyimpangan.

Pasalnya, seperti pada paket Pembangunan Perumahan Khusus Riau I Kabupaten Rokan Hilir, nomor kontrak: KU.02.08/PPKRSRK-JMA/SATKERPP-RIAU/III/2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.775.191.000, yang dikerjakan PT. Joglo Multi Ayu, dan diawasi oleh Konsultan PT. Bina Cipta Sejati Konsultan. Diduga fisik yang sudah terlaksana dilapangan terkesan menyimpang dari speksifikasi.

Sesuai hasil pantauan team atau perwakilan  Media  yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, bahwa pembangunan Perumahan Khusus Riau I itu, yang baru saja beberapa bulan dinikmati masyarakat sangat memprihatikan kondisi saat ini, diduga banyak yang rusak. Seperti, pada semenisasi jalan lingkungan dan  saluran drainase lingkungan ditemukan adanya dugaan mengalami kerusakan berat (retak-retak).

Bukan hanya itu saja, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah menelan dana kurang lebih 5.7 miliyar lebih  itu, untuk pembangunan Rumah sebanyak 50 unit tersebut diduga kualitas/kuatintas fisik yang sudah terlaksana sangat diragukan akibat terindikasi terjadi  pengurangan volume antara lain.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media ini, bahwa banyak warga mengeluhkan fasilitas pembangunan rumah tersebut dinilai  tak sesuai dengan bestek. Menurut sumber media yang tak ingin ditulis namanya mengatakan,”pembangunan rumah di kawasan perbatasan di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Desa Panipahan Darat Kabupaten Rokan Hilir diduga hanya asal-asalan dikerjakan. Bisa dilihat, semenisasi jalan lingkungan sudah banyak yang hancur, bahkan besi tulangan timbul akibat telah banyak yang retak-retak,” keluhnya.

Dikatakanya, bahkan seperti pembuatan sumur air yang disediakan diduga banyak yang tak  berfungsi. Selain itu, seperti pembangunan saluran drainase lingkungan terlihat campuran materialnya dinilai tak sesuai spek dan saat ini banyak yang diduga mengalami retak, tutur sumber.

Terkait atas dugaan penyimpangan pada proyek tersebut, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang beralamat Jl. Pattimura No.20, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didatangi perwakilan media ini, Rabu pagi (03/07/19) untuk  meminta tanggapan terkait kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau yang diduga amburadul melaksanakan kegiatan dilapangan, namun hal itu, belum dapat terkonfirmasi pihak Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. 

Sementara, Satker Penyedian Perumahan Provinsi Riau melalui, Aldino Herupriawan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Khusus Riau I Kabupaten Rokan Hilir yang dikonfirmasi SiagaOnline.com lewat kontak personnya, Rabu sore (03/07). Aldino, membenarkan dalam sms singkatnya bahwa kegiatan tersebut adanya mengalami kerusakan.

“Unit 50 unit dan sudah di tempati oleh warga, yang rusak sudah Saya surati instruksi ke kontraktor untuk dilakukan perbaikan karna masih dalam masa pemeliharaan sampai dengan Desember 2019,” tulis Aldino (PPK) lewat sms singakat kepada media ini.

Aldino Herupriawan, juga mengatakan, surat resmi aja biar enak jawabnya. Karna jawaban harus di konsultasikan ke Tim TP4D Kejati juga. Coba aja ke TP4D nya karna mereka bagian dari tim, balasnya lagi dengan sms yang dinilai lempar dengan ke Tim TP4D Kejati Riau untuk mempertanyakaan lebih jauh terkait dugaan kecurangan dalam kegiatan tersebut.

Menyikapi dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, aktivis LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia  (PEPARA-RI) tingkat DPP melalui Wasek, Delianus, menuding kinerja, Aldino Herupriawan (PPK) dalam memimpin kegiatan proyek dinilai kurang memahami Undang-undang RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kenapa tidak, tak adanya transpransi dalam setiap kegiatan dilapangan. 

Delianus menjelaskan, bahwa beberapa paket kegiatan yang di pimpin, Aldino Herupriawan (PPK) di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau pada tahun 2018 lalu diduga banyak yang bermasalah. Contoh, Lembaga kita pernah layangkan surat klarifikasi terkait kegiatan Pembangunan Rumah Susun MBR Riau I yang berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga diduga sarat penyimpangan.  Tepatnya pada tanggal 29 Januari 2019 yang di tunjukkan kepada Satker Penyedian Perumahan Provinsi Riau. Namun sangat disayangkan, hingga sampai saat ini tak digubris sama sekali, jelas Delianus kepada media ini, Rabu sore (03/07/19), di kantor sekretariatnya.

Bukan hanya itu saja, Aldino Herupriawan saat itu, ketika kita pertanyakan terkait surat yang dilayangkan LSM PEPARA-RI berdalih yang sama melempar kepada TP4D Kejati Riau untuk mempertanyakan kegiatan yang kita maksud. Yang lebih parahnya lagi, setelah mengirim pesan lewat WatsApp pribadinya langsung memblokir WatsApp, pada 01 Feberuari 2019 lalu.

Sungguh ironis, ketika proses pelaksanaan fisik kegiatan yang dilaksanakan diduga menyimpang dilapangan, Aldino Herupriawan (PPK) selalu mengarahkan untuk mempertanyakan kepada Tim TP4D Kejati Riau. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, bahwa tugas fungsi Tiam TP4D (Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) salah satunya, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara. Bukan sebaliknya, untuk menjamin  fisik proyek itu tak akan terjadi penyimpangan, ungkapnya.

Lebih jauh, Delianus menegaskan,” Aldino Herupriawan, ST.,MT yang juga mantan salah satu PPK di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Riau pada tahun 2016 silam. Bahkan kegiatan yang dimpinya pada saat itu juga diduga amburadul, dan pernah LSM kita menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengevaluasi kinerja bawahannya itu,” tegasnya.

Namun sangat menyayangkan, kembali,  Aldino Herupriawan, ST.,MT menunjukkan ketidak transpranya saat menjabat PPK di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tentang setiap kegiatan yang di pimpinya dilapangan. Atau diduga gagal paham dengan UU RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Atau apakah kegiatan yang dipimpinya sudah di jamin mutunya sudah sesuai dengan spek/bestek atau sesuai dengan undang-undang RI No. 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Tim TP4D Kejati Riau, tanyak ? Delianus.

Terpisah, Ketua Investigasi tingkat DPP LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, Alui Z saat dimintai tanggapanya melalui sambung selulernya, Rabu malam (03/07/19) mengatakan, terkait data/dokumen beberapara paket kegiatan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau banyak informasi dari masyarakat bahwa diduga menyimpang dari Shop Drawing pelaksanaannya dilapangan, seperti kegiatan yang berlokasi  di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan hilir .

“Kita juga dari Team LSM PEPARA-RI telah memperoleh data/dokumen seperti “Shop Drawing” serta hasil investigasi dilapangan terkait beberapa kegiatan Kasatker tersebut. Dan lembaga kita sedang menyusung atau menyiapakan laporan untuk kita sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan di Jakarta,   dan juga kepada aparat hukum. Guna untuk memastikan kepastian hukum terkait adanya beraromanya korupsi di beberapa kegiatan SNVT Penyedian Perumahan Provinsi Riau tersebut, khususnya pada kegiatan tahun anggaran 2018, ungkapnya dan mengakhiri sambung telfon genggamnnya. Bersambung.(Tim) 

Sumber:SiagaOnline.com

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas