Headlines News :
Home » » Bonar Sitinjak Korban Pengadilan Tinggi di Perdata mohon diteliti Kembali

Bonar Sitinjak Korban Pengadilan Tinggi di Perdata mohon diteliti Kembali

Written By HARIANBERANTAS on Monday, July 22, 2019 | 2:56:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Perkara perdata putusan pengadilan tinggi dan kasasi atas tanah Pantas pakpahan ( Ellice ) pelapor dan Bonar Sitinjak sebagai terlapor, pihak Pengadilan  Tinggi harus diteliti dengan cermat sebelum di eksekusi.
Berkas Perdata

Bonar Sitinjak mengatakan ke awak media "andaikan terjadi putusan eksekusi oleh PN Rengat yang berkekuatan tetap, bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan Tinggi Pekan Baru nomor 192/PDT/ 2014/ PT PBR dan MA nomor 2423 K / PDT/2015 yang mengabulkan 5 ha ( 3 surat).

Sementara fakta di pengadilan Negri Rengat, 3 surat tersebut adalah 1 ( satu). Demikian juga putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tidak menyebut dusun. Sementara kepala dusun membawahi Rt/ Rw.

Begitu juga di dalam putusan pengadilan tinggi dan MA didalam amar putusan objek perkara sesuai dengan surat tanah Ellice Simangunsong terletak di Rt 02,Rw 01 dusun lingkungan, objek perkara tersebut tidak bersentuhan dengan alamat tanah Bonar Sitinjak yang berada di Rt 03,Rw 02 dusun I kata tinjak ( red ).

Bukan itu saja surat tanah atas nama Ellice Simangunsong yang dibuat oleh Batin serta perangkat yang ikut menandatangani dan ditandatangani pada tahun 2012. Bukan tahun pembuatan surat tahun 2005. Dengan ungkapan yang ikut serta menandatangani surat atas tanah ellice.

Juga batin serta perangkatnya pada saat 2012 bukan lagi menjabat sebagai batin. Perlu diketahui juga, bahwa Batin di Inhu belum ada surat rekomondasi dari Pemerintahan Kabupaten  boleh  atau disahkan membuat surat.

Yang  terakhir juga "ada apa dengan PN Rengat tidak menanggapi (tidak merespon) surat yang dilayangkan Lawyer Bonar Sitinjak atas nama Frendy Nababan hal ditemukannya 3 surat tanah yang tertera Sda ( sama dengan asli )  dengan nomor surat 1/ eks/ ML.FAI/ II 2019  isinya Permintaan Keadilan yang menimbulkan korban tergugat perdata ujarnya.

Ali Sobirin SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Rengat ketika dikompirmasi kembali oleh awak media mengatakan "untuk memperjelas keterangan saya kembali dihari jumat kemarin, segala keputusan perkara yang diputuskan oleh pemutus perkara tidak bisa kami ikut campur. 

Andaipun didalam pemikiran saya atau Ketua yang lebih dari itu, juga tidak bisa. Itu hak dari pemutus perkara dan pertanggung jawaban dari tim pemutus perkara.

Dalam eksekusi nanti dilapangan, bila tidak sesuai dengan objek perkara, para pemegang perkara akan rapat kembali, apakah bisa diputuskan atau tidak. Dan upaya upaya hukum bisa ditempuh apabila pihak yang kalah tidak terima atau keberatan. Emeaning juga akan dibuatkan pihak pengadilan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara ujarnya. 22/7/19. (Pinten. S)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas