Headlines News :
Home » » Peruntukkan Dana CSR PT Kuala Lumpur Kepong Dumai Diduga Fiktif

Peruntukkan Dana CSR PT Kuala Lumpur Kepong Dumai Diduga Fiktif

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, June 22, 2019 | 9:28:00 PM


HARIANBERANTAS, DUMAI- Sejak diberitakan beberapa media online  terkait dana CSR PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) Dumai, sempat viral diberbagai group, medsos pada masyarakat. Kenapa jadi viral? Karena peruntukan dana CSR diduga tidak tepat sasaran. Bahkan ada yang mengatakan nihil atau fiktif. Salah satunya yang mengatakan nihil Haikal kepada media lewat messenger, Sabtu 22/06/2019.

Haikal adalah salah satu warga atau masyarakat yang tinggal di Keluruhan Buluh Kasab yang rumahnya dikatagorikan termasuk Ring I, tepatnya di RT.12 belakang rumah ketua RT setempat. Bahkan iya dari tahun 1998 sudah bertempat tinggal disini,” imbuhnya melalui massengger kepada Wartawan. 

”Berdasarkan konfirmasi yang didapat Haikal adalah sebagai buruh memperbaiki AC sekaligus membersihkan AC. Haikal mengakui bahwa, iya pernah memasang AC di perusahaan PT. KLK tersebut disaat pertama buka,” ungkapnya.

Haikal mengungkapkan,” Info kerja bagi warga Ring 1, Kasihan anak anak muda disini nggak ada kerja, jadi mereka membuat perbuatan yang tidak terpuji, seperti maling dan ngelem,” kata Haikal.

Bapak yang mempunyai anak 3 (tiga) yang satu sudah wafat berharap ada bantuan kesehatan minimal 2x setahun. Kesehatan yang utama warga Ring I. Kasihan anak anak,” ungkap Haikal berharap.

”Setahu Haikal, yang selalu membantu warga atau masyarakat Ring 1 adalah PT. Wilmar. Sedangkan perusahaan PT. KLK, hanya memberikan polusi saja,” paparnya.

”Lebih lanjut Haikal mengatakan, ”Bantuan usaha, dana pendidikan, janda dan fakir miskin, semenisasi itupun kalau bisa,” tegasnya.

Tim media pada waktu-waktu berikut mendatang, akan terus turun kelapangan mencari dan mengetahui mengenai warga yang tinggal di Ring 1 kelurahan buluh kasab supaya mereka bisa menerima hak mereka melalui dana CSR PT. KLK khususnya Ring I.

Sebenarnya dana CSR itu adalah hak masyarakat, Dan tidak perlu diminta, melainkan kewajiban para pelaku usaha yang harus memberikan kepada masyarakat terutama Ring 1.

“Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya (CSR) dengan baik maka akan dikenakan sanksi-sanksi, Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur undang-undang Nomor 40 tahun 2007 juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012.

Sementara itu dana CSR diatur dalam pasal 74 UUPT serta pasal 15 huruf b 25/2007 bahwa setiap perusaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. ***(fr/rz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas