Headlines News :
Home » » Komisi V DPRD Jabar Mengaku Kecewa Pada PPDB 2019

Komisi V DPRD Jabar Mengaku Kecewa Pada PPDB 2019

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, June 19, 2019 | 10:12:00 AM

Bandung , Harian Berantas - Komisi V DPRD awasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hal ini dikarenakan, ada aturan yang berbeda dari PPDB 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Intinya Jawa Barat ingin membuat sesuatu yang terbaik dalam PPDB 2019," kata Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri, Senin (17/6/2019).
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB di Jabar, salah satu jalurnya yakni zonasi memiliki kuota paling besar yakni 90 persen.
Di mana jalur ini memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah dengan seleksi berbasis jarak (75 persen). Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) 20 persen dan kombinasi jarak serta prestasi akademik (15 persen).
Menurut Syamsul, aturan yang baru diterapkan terkadang ketika pelaksanaan di lapangan akan menemukan masalah. Maka dari itu, pihaknya siap melaksanakan evaluasi setelah PPDB usai.
Dia berharap, semua yang terlibat dalam PPDB 2019 bisa mengikuti serta menghargai aturan yang sudah ditetapkan.
"Kalau ada hal-hal yang bersifat krusial, kemudian menimbulkan konflik, maka kita coba akan lakukan regulasi kembali aturannya," tegasnya
Sementara itu , Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengkritik dan mengaku kecewa dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Hal itu karena Pemprov Jawa Barat dinilai kurang melakukan sosialisasi
"Saya sangat kecewa, terkejut dan kemudian merasa ini harus ada pertanggungjawaban dari Pemprov Jawa Barat karena PPDB sekarang ini gagal dari konsep dan sosialisasi. Pemprov telah gagal dalam hal PPDB," Sebutnya , di Bandung, Selasa (18/6/2019).
Menurutnya , konsep besar dari PPDB Tahun 2019 adalah menghapus dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dalam rangka pemerataan pendidikan sehingga dipakai sistem zonasi.
"Artinya dengan sistem zonasi ini membuat sekolah bisa dimasuki oleh orang yang terdekat dengan lokasi sekolah tersebut," katanya.
Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak masyarakat yang antre sejak subuh di sekolah-sekolah favorit pada hari pertama pendaftaran PPDB yang berlangsung kemarin (17/6/2019).
"Ini masyarakat masih saja banyak yang mengeluhkan sistem zonasi dan antrean calon peserta didik baru hanya mengular di sekolah unggulan," ungkap dia. (rp)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas