Headlines News :
Home » » Aspidum Jaksa Tersangka terima Suap, NasDem sebut KPK Permalukan Kejaksaan

Aspidum Jaksa Tersangka terima Suap, NasDem sebut KPK Permalukan Kejaksaan

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, June 30, 2019 | 7:20:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka terkait operasi tangkap tangan Jaksa di Kejati DKI. Salah satunya Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto.
Gedung Merah Putih KPK 

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Sebagai pemberi yaitu, Alvin Suherman sebagai pengacara dan Sendy Perico swasta sebagai pihak yang berperkara. "AWN, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sebagai penerima," ujarnya.

Pihak penerima dalam kasus yakni Agus Winoto disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Sendy Perico saat ini belum tertangkap. Laode juga mengimbau Sendy Perico untuk segera menyerahkan diri. “Kami juga mengimbau kepada Sendy Perico swasta untuk segera menyerahkan diri sehingga dapat menjelaskan perannya dalam kasus ini," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Teuku Taufiqulhadi menuding operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua jaksa, yang salah satunya Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI tersebut, dianggap politikus Nasdem sebagai tindakan mempermalukan kejaksaan. Menurutnya (Teuku Taufiqulhadi), seharusnya KPK berkoordinasi jika ada anggota dari lembaga itu yang hendak dijaring dalam OTT.

"Kalau memang sudah cukup alat bukti, ya silakan saja. Kalau itu dianggap oleh KPK sudah baik dan sudah benar, ya silakan saja. Tapi menurut saya, karena itu sebuah lembaga, seperti kejaksaan, kepolisian, yang paling baik bagi KPK kalau memang ada jaksa ataupun anggota kepolisian yang diperkirakan akan terjerat hukum, itu adalah berkomunikasi dan memberitahukan agar ditindak oleh lembaga itu sendiri," kata Taufiqulhadi kepada Wartawan di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurutnya, cara itu adalah semangat kebersamaan dan tidak menghilangkan muka dari lembaga seperti Kejaksaan. Taufiqulhadi juga menilai OTT tanpa koordinasi yang dilakukan KPK merupakan tindakan mempermalukan lembaga lain. Menurutnya, seharusnya ada kerja sama untuk melakukan OTT itu.

"Ini menurut saya apa yang dilakukan KPK adalah seperti mempermalukan lembaga-lembaga yang sebenarnya mereka harus bekerjasama dalam penegakan hukum. Mereka (KPK) cenderung mengambil sendiri, dalam rangka apa, dalam rangka ingin mempermalukan kejaksaan," ucapnya. 

Dia (Taufiqulhadi-red), menyarankan KPK membiarkan kejaksaan menangani kasus ini. Dia meyakinkan tidak perlu ada ketakutan kasus itu tidak berjalan atau tidak independen. "Kalau kita lihat, nanti kan ada Komisi III. Kalau tidak dilanjutkan, itu akan dipertanyakan Komisi III. Menurut saya, tidak ada masalah, kita melihat kasus hukum itu bergerak atau tidak, itu kan bisa diamati oleh rakyat," sebutnya.

Taufiqulhadi berharap ke depannya bisa saling menghormati antaralembaga negara. "Khusus Jaksa, seharusnya memberi mukalah kepada lembaga mereka. Itu berarti saling menghormati di antara mereka. Tapi kalau tidak, ya silahkan. Didalam konteks itu adalah tidak manis di antara mereka," tuturnya. *** (Agnes)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas