Headlines News :
Home » » Sidang Sengketan Pemilu di Bengkalis Pemohon Jadikan Statement Bawaslu Sebagai Alat Bukti

Sidang Sengketan Pemilu di Bengkalis Pemohon Jadikan Statement Bawaslu Sebagai Alat Bukti

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, May 19, 2019 | 6:09:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Sidang sengketan pemilihan umum tahun 2019 yang diduga penuh kecurangan telah memasuki tahap pemeriksaan tim Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu.

Pelapor mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran pemilu 2019, dan menjadikan statement Bawaslu Bengkalis pada tanggal 17 April 2019 sebagai salahsatu alat bukti.

Pelapor merasa yakin jika statement Bawaslu Bengkalis pada tanggal 17 April 2019 lalu tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Dimana Bawaslu Bengkalis pada saat itu menjanjikan akan mengirim surat suara yang kurang ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ya, kita sudah mendapat laporan bahwa hampir seluruh kecamatan mengalami kekurangan surat suara di masing-masing TPS. Dimana TPS yang kekurangan surat suara ini terpaksa pihak ketua TPS menghentikan pemungutan suara sementara waktu sebelum lengkap semua surat suaranya," Kata Usman, Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis sebagaimana dilangsir tribun pekanbaru.com hari Rabu, 17 April 2019 jam 17:50 lalu.

Statetement Komisioner Bawaslu tersebut dijadikan pelapor sebagai salah satua alat bukti pada saat digelar persidangan oleh Komisioner Bawaslu Bengkalis, karena salah satu dari obyek permasalahan yang diajukan pihak pelapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah terkait kekurangan kertas suara di 20 TPS se-Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Riau.

"Aneh dalam hal ini jika dianalisa, sepertinya dari semula Bawaslu telah mengetahui memang terjadi kekurangan kertas suara hampir merata, lantas kenapa bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi cepat untuk menunda proses pemungutan suara di bengkalis hingga amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewajiban untuk penuhi terlebih dahulu".

Sementara sidang lanjutan yang digelar oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang semula telah dijadwalkan pukul 21.30 Wib tanggal 16 Mei 2019, molor sampai dengan pukul 23.00 Wib. Meskipun waktu hampir larut malam, namun agenda sidang tetap berlanjut dengan agenda mendengar keterangan saksi dari terlapor yang punya peran penting munculnya permasaalahan. 

Kehadiran saksi atas permintaaan Majelis Pemeriksa Bawaslu kepada terlapor di sidang sebelumnya untuk dihadirkan oleh terlapor.

Terlapor menghadirkan Hendra rianda sebagai kasubag umum untuk memberikan kesaksianya dibawah sumpah dalam menjawab pertanyaan para majelis Pemeriksa.

Aneh bin ajaib selaku kasubag yang punya kewenangan menangani urusan logistik dan perindistribsian kelengkapan pencoblosan ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkilah menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah kertas suara yang dimusnahkan oleh KPU Bengkalis, sebelum hari pencoblosan. 

Kemudian dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan Solihin ( pelapor) terkait latar belakang terjadinya kekuarangan kertas suara?

Hendra menjawab dengan nada datar, "kertas suara sudah tiga kali dihitung, hanya saja kemungkinan ada kekelirua itu bisa saja terjadi". Jawabnya. 

Tak puas atas jawaban saksi tersebut, pelapor bertanya lagi, "Apakah kertas suara dalam perjalanan dimakan tikus?” namun saksi tidak bisa menjawab dan memilih diam. 

Sementara kesimpulan pihak pelapor atas pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register : 02/LP/ADM/ KAB/04. 03/V/2019,Tanggal 3 Mei 2019 yang menjadi obyek laporan ke Bawaslu yang diduga melenggar aturan pemilu maupun pelangaran ketentuan lainya oleh pihak terlapor yaitu tentang dugaan perbuatan kelalaian atau unsur kesengajaan pihak terlapor karena dinilai tidak menta’ati ketentuan peraturan perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perlu diketahui, ketentuan pelaksanaan pemilu sesuai Pasal 344 ayat (2) menyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dan persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”.

Kemudian dalam PKPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan : “Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan”.

Selanjutnya dalam PKPU RI Nomor 15 tahun 2018 mengatur tentang, Nomor, Standar, Persedur, Kebutuhan pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum.

Berikutnya dalam Pasal 10, Ayat (1) menyatakan : ”Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Atas dugaan pelanggaran lainnya terkait dengan Dafar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi di Desa Wonosari, terdapat sejumlah warga sudah lama meninggal dunia, akan tetapi pihak penyelenggara tetap memasukan dalam Dpt, sementara sejumlah warga yang wajib memperolehi hak pilih tidak masuk dalam DPT, padahal mereka mengatakan saat tahun 2018 dalam pemilihan Gubernur Riau mereka mendapat undangan memilih (C 6) untuk menyalurkan hak suaranya, akan tetapi pada Pemilu serentak 2019 ini mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 

"Setelah tidak masuk dalam DPT, masyarakat menoba menggunakan KTP-El, namun mereka tidak bisa memilih dengan alasan klasiknya yaitu kertas suara habis..

Usai mendengar keterangan saksi dari Kasubag Umum KPU Bengkalis, sidang berlanjut pada pembacaan masing-masing Kesimpulan dari pihak Pelapor dan terlapor. 

Setelah itu sidang ditunda dan dilanjutkan kembali tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul, 21.30 Wib, hanya saja penjadwalan sidang waktu malam yang ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Bengkalis memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah kalangan. Pasal nya berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 33 menyatakan bahwa “Hari adalah hari kerja”. Jika hitungan hari adalah hari kerja tentu persepsi masyarakat ukurannya adalah jam kerja mulai pukul 7.30 s/d pukul 17.00 Wib, tapi kenapa harus ditetapkan malam hari.

Sofyan anggota KPPS - TPS nol 01 Desa Wonosari, saat diwawancarai team Wartawan 18/5/2019 pada 17 April 2019 khusus di TPS nol 01 semula ia mengatakan tidak bersedia untuk melakukan pemungutan suara mulai pukul 07.00 s/d 8.30 Wib,oleh karena kekurangan kertas suara. 

Sikap yang ditunjukan sofiyan itu membuat PPS wonosari turun ke TPS 01, setelah terjadi pembicaraan dirinya dengan PPS yang kemudian PPS tersebut menelpon PPK untuk mengatasinya. 

Lanjut syofian, setelah berkomunikasi langsung dengan PPK lewat telpon PPS dan yang dijanjikan oleh PPK akan adanya penambahan kertas suara yang kurang. ternyata surat suara yang dijanjikan untuk TPS 01 oleh PPK, sampai berakhir masa pemungutan suara, suarat suara yang dijanjikan tak juga tiba, begitu juga surat edaran yang dijaanjikan," Jelas syofian.


Jika dikorelasi terhadap pemusnahan kertas suara sebanyak 37.364 lembar surat suara oleh KPU Kabuapeten Bengkalis selasa malam tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 23.55 hingga pukul 00.15 WIB di halaman belakang Kantor KPU Bengkalis, Jl Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dilangsir oleh riauonline.com Rabu, 17 April 2019 07:00 WIB tidak tertutup kemungkinan diduga sebagai penyebab kekurangan kertas suara yang terjadi di 20 TPS Desa Wonosari dan juga termasuk dapil-dapil lain diwilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana ststement Komisioner Bawaslu.

Dalam agenda Pemusnahan tersebut , disaksikan oleh Ketua KPU Bengkalis, Fadhilah Al Mausuly, Ketua Bawaslu Bengkalis, Mukhlasin, Kaban Kesbangpol Bengkalis, Hermanto, Wakapolres Bengkalis, Kompol Ade Zamrah, Kasdim 0303 Bengkalis Mayor Dedyk dan Kasi Intel Kejari Bengkalis Lignauli Teresa.

Kertas suara yang dinilai rusak dan merupakan sisa, dengan rincian Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.549 lembar, Surat Suara DPR RI Daerah Pemilihan Riau I sebanyak 6.060 lembar, Surat Suara DPD sebanyak 4.409 lembar, Surat Suara DPRD Provinsi Riau 5 sebanyak 19.927 lembar, 

Surat Suara DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihen Bengkalis 1 sebanyak 772 lembar.


Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 2 sebanyak 853 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 3 sebanyak 191 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 4 sebanyak 770 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bengkalis 5 sebanyak 1.604 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota daerah Pemilihan Bengkalis 6, sebanyak 1.229 lembar.

"Total Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimusnahkan sebanyak 37.364 lembar, " kata Fadilah Al Mausuly ketua KPU Bengkalis dan Usman Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkalis.

Penulis :Romi
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas