Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady kepada Rabu (15/5/2019).
Daddy menyatakan hal itu berdasarkan kunjungan Komisi IV ke TPPAS yang terletak di Kabupaten Bogor tersebut bahwa pembangunan TPPAS masih terus berjalan.
"Pada bulan April tahun depan (2020) akan dilakukan uji coba. Selama masa tersebut, pihak pengelola akan menggratiskan. Artinya, tidak dikenakan biaya (tipping fee)," ujarnya
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini menyebutkan TPPAS Nambo dikerjasamakan dengan perusahaan Korea selama 25 tahun. Hasil akhir dari pengolahan sampah tersebut berupa RDF (refused derived fuel). RDF yang dihasilkan sudah dikontrak akan dibeli oleh pabrik semen yang letaknya tidak jauh dari lokasi TPPAS.
TPPAS yang luasnya 55 hektare tersebut terletak di Desa Lulut dan Nambo. Sehingga, tidak aneh kalau kemudian ada yang menyebutnya TPPAS LUNA (Lulut-Nambo).
"Kita harapkan bisa mengolah dan memproses sampah 1.600 ton per hari," ujarnya.
Dengan kapasitas tersebut TPPAS LUNA diharapkan dapat melayani sampah dari tiga wilayah di Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Selain itu, pelayanan diharapkan pula dapat diberikan untuk Tangerang.
TPPAS LUNA belum menerapkan teknologi tinggi mengingat banyak hal. Misalnya, hal itu dipengaruhi input, output, dan tipping fee. Teknologi yang digunakan dapat dikategorikan paling rendah.
Hal itu berbeda jauh dengan teknologi yang diterapkan di beberapa negara, baik di Eropa maupin di Asia. Korea Selatan, misalnya, sudah menerapkan teknologi tinggi. Tipping fee di Negeri Ginseng tersebut sekitar sejuta rupiah per ton.
Bandingkan dengan tipping fee sampah yang masuk ke TPPAS LUNA yang di dalam kontraknya hanya menvantumkan Rp125.000.
Terlepas dari itu semua, TPPAS Nambo diharapkan menjadi contoh pengolahan sampah ideal di Jawa Barat.
"Semoga TPPAS Nambo benar-benar bisa menjadi proyek percontohan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Jawa Barat. Kita tunggu tanggal mainnya," pungkasnya.(rp/hs)***
Post a Comment