Demikian penegasan Kementerian PUPR di Jakarta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengutip penegasan Kementerian PUPR di Jakarta.
Dalam keterangannya kepada wartawan Daddy lebih jauh menjelaskan, dalam pembangunannya ternyata tidak selesai pada tahun 2018. Selain alokasi anggaran yang digelontorkan Kementerian PUPR melalui dana alokasi khusus (DAK) dilakukan secara bertahap, terjadi musibah pula. Sebagian bangunan tergerus banjir. Hasilnya sudah dapat diduga: penanganan DI Caringin masih belum tuntas.
Padahal, DI Caringin merupakan satu-satunya penanganan Di yang diharapkan digarap secara tuntas. Bahkan, dengan adanya penanganan DI tersebut, penanganan rehab di DI lainnya "ditunda".
"Dalam catatan saya, semua DAK ke Dinas PSDA hanya dialokasikan untuk menangani DI Caringin, yakni sekitar Rp 50 miliar plus DI Cibutul sekitar Rp 10 miliar," tambah Daddy yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra.
Daddy menegaskan bahwa konsultasi yang dilakukan Komisi IV kali ini adalah untuk memastikan soal pengerjaan DI Caringin ke depan dan penanganan daerah irigasi lainnya di Jabar.
Daddy menyebutkan bahwa rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar yang juga Koordinator Komisi IV Abdul Harris Bobihoe dan Ketua Komisi IV Ali Hasan. Turut pula hampir seluruh anggota komisi yang memang membidangi pembangunan/infrastruktur tersebut.
"Kami ingin mendapat penegasan langsung bahwa penanganan DI Caringin akan dilanjutkan. Selain itu, kami juga ingin agar pemerintah Pusat, dalam hal ini via Ditjen SDA Kementerian PUPR, memprioritaskan penanganan beberapa DI di Jabar secara tuntas. Kami ingin, minimal satu UPTD ada satu DI digarap tuntas," kata Daddy.
Ketika ditanya manfaat yang bisa dipetik dari penanganan rehab DI secara tuntas, Daddy menjelaskan bahwa, hal itu akan meningkatkan luas sawah yang terairi secara baik.
Jika hal itu terwujud, intensitas tanam kita pun akan naik. Akhirnya, produksi padi Jabar akan meningkat. Logikanya, kesejahteraan petani akan meningkat pula. Jabar benar- benar akan menjadi provinsi yang memiliki ketahanan pangan daerah sesuai amanat Perda yang sudah ada.
"Semoga pemerintah Pusat melaksanakan komitmen tersebut," pungkas perwakilan Gerindra dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.(rp/hs)***
Post a Comment