Headlines News :
Home » , » 8 Bulan Dicekal oleh KPK, Bupati AM Resmi Tersangka Korupsi Dana Proyek Jalan di Bengkalis

8 Bulan Dicekal oleh KPK, Bupati AM Resmi Tersangka Korupsi Dana Proyek Jalan di Bengkalis

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, May 18, 2019 | 11:27:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati, Amril Mukminin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan sejumlah uang (suap) dana proyek, Redaksi Harian Berantas ini, kembali mengulas informasi penetapatan sang pemimpin negeri junjungan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau itu sebagai tersangka (TSK). 

Yang mana seusai dicekal berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak bulan September 2018 silam, Bupati Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin resmi disandang sebagai tersangka menerima suap sebesar Rp5,6 miliar dalam pembangunan jalan multi years (MY) di Kabupaten Bengkalis.

"Tersangka AMU (Amril Mukminin), diduga menerima sedikitnya Rp5,6 miliar, baik sebelum atau sesudah dilantik menjadi Bupati," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Kamis, (16/05/2019).  

Laode mengatakan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning merupakan salah satu dari enam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis dengan total anggaran Rp537 miliar. Laode mengatakan PT.Citra Gading Asritama (PT CGA) sempat menjadi pemenang tender proyek. Namun, dibatalkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis, karena PT CGA diisukan masuk daftar hitam Bank Dunia. Namun, pada 2015, Mahkamah Agung memenangkan gugatan PT CGA atas Dinas PU Bengkalis, sehingga perusahaan berhak melanjutkan pelaksanaan kegiatan proyek.

Pada tahun 2016, sebelum Amril resmi dilantik menjadi Bupati Bengkalis, KPK menduga ia menerima duit Rp 2,5 miliar dari pihak PT CGA untuk memuluskan pencairan anggaran proyek. Amril merupakan Bupati Bengkalis yang terpilih pada Pilkada 2015 dan dilantik pada Pebruari 2016.

Setelah dilantik menjadi Bupati, KPK menyangka Amril kembali bertemu dengan pihak PT CGA. Dalam pertemuan itu, PT CGA meminta bantuan Amril untuk mempercepat tanda tangan kontrak proyek. Amril menyanggupi. Selanjutnya, KPK menyebut pada Juni hingga Juli 2017, Amril menerima Rp3,1 miliar dalam bentuk dolar Singapura. "Penerimaan uang diduga untuk memuluskan proyek tahun anggaran 2017-2019 tersebut," kata Laode.

Dibenarkan Laode, kasus korupsi ini merupakan perkembangan perkara dari kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015. Dalam kasus itu, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni, Kepala Dinas PU Bengkalis 2013-2015 Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

KPK menduga keduanya telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan perekonomian negara dalam proyek tersebut.

KPK kemarin menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Bengkalis Amril, serta kantor PU Bengkalis dalam proses penyidikan kasus ini. KPK juga mencegah Amril berpergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Dilansir Harian Berantas pada edisi 1 Juni 2018 silam, topik berita “Alokasi Dana Proyek Multi Years Duri-Sei Pakning di Bengkalis Tahun 2017-2019 Rp498 Miliar Dicurigai”, pasalnya, alokasi dana proyek jalan poros Duri Sungai Pakning yang dibangun secara tahun jamak atau multi years tahun anggaran 2017 sampai pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp498.645.596.000 atau Rp498 miliar, dicurigai. Selain pekerjaan yang diawali oleh kontraktor PT. Citra Gading Perkasa (PT.CGP) tanpa konsultan itu, juga terindikasi adanya permainan dalam pencairan uang muka yang tidak sesuai progres pelaksanannya dilapangan, termasuk penambahan nilai anggaran kontrak yang dinilai tidak sesuai penetapan Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor 233/TUN 2015 terhadap PT. CGA tanggal 7 Juli 2015.

Dari keterangan (kejadian) yang dihimpun Redaksi Harian Berantas, timbul kecurigaan jika alokasi dana proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) pada tahun anggaran 2017-2019 itu diduga sebagai sarat settingan agenda konspirasi antara oknum pejabat tertentu didaerah setempat bersama pemborong untuk mengeruk kekayaan negara sehingga sarat pemborosan keuangan Negara.

Dari laporan informasi yang diterima Redaksi Harian Berantas dari awal, pencairan uang muka dari nilai kontrak proyek yang sebesar Rp498 miliar lebih itu sebesar 15 persen, juga baru dilakukan pada 19 Juni 2017 kepada PT. Citra Gading Asritama selaku rekanan pemenang tender, dengan besaran mencapai Rp75 miliar.

Sementara pantaun tertanggal 23 Agustus 2017 dilapangan, progres pekerjaan proyek terkesan baru pengadaan bahan material kegiatan, serta konsultan perencana masih dalam lelang (tender).

Plt Kepala Dinas PUPR Bengkalis saat itu, Takjul Mudaris saat dikonfirmasi Harian Berantas terkait penunjukan kontraktor PT.Citra Gading Asritama (PT.CGA) untuk melaksanakan kegiatan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) dengan nomor kontrak 600/PUPR/SP-MY/2017 itu, tak bersedia memberikan keterangan. “Jumpa di kantor aja kita, biar dapat saya jelaskan secara rinci, katanya.

Sementara, Dirut/Kontraktor PT. Citra Gading Asritama (PT.CGA) sendiri yang berulang kali dikonfirmasi Wartawan sebelumnya, tak pernah terlihat berada dilokasi pekerjaan proyek. “Kalau kontraktor proyek jalan ini jarang kesini. Dia kabarnya (kontraktor), tinggal di Dumai,” ujar salah satu pekerja menjawab pertanyaan tim liputan Harian Berantas yang turun ke lokasi.

Sebelumnya (2018-red), aktivis anti korupsi dari DPD Gerak (Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia) daerah Riau, Emos, kepada media ini mengatakan, proyek ini sudah bermasalah sejak awal tender.

Ia mengatakan, "Proses pelaksanaan pembangunan jalan Duri- Sungai Pakning itu dinilai ditenggarai banyak masalah, apalagi penganggaran yang dilakukan setiap tahun disetujui dan disahkan DPRD Bengkalis, yang didasari dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara eskektuif (Pemda) dengan legislatif (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

“Bukti data investigasi lapangan terkait pembangunan proyek jalan Duri-Sei Pakning itu sudah kita peroleh. Yang jelas pengerjaan proyek ratusan miliaran itu diduga sarat settingan agenda konspirasi,” ujarnya.

Keterangan lain yang diperoleh awak media, Jumat 01 Juni 2018, rumah dinas Bupati Bengkalis Amril Mukminin, digeledah lembaga hukum anti korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan pembangunan jalan Duri-Sei Pakning (MY) dengan nomor kontrak 600/PUPR/SP-MY/2017 itu.

Tim KPK yang datang sekitar pukul 10.30 Wib dan langsung melakukan penggeledahan di rumah orang nomor satu Bengkalis itu, seperti dilansir sejumlah media, Jumat (01/06/2018).

Penggeledahan dilakukan KPK selain di dalam rumah dinas juga terhadap sejumlah mobil yang ada, di antaranya CRV hitam nopol BM 1185 JQ dan mobil dinas jenis Camry BM 1114 DK, serta satu mobil dinas jenis triton juga ikut digeledah.

KPK juga terihat menggeledah sejumlah kamar yang ada. Selain itu ada beberapa mobil dinas datang dan langsung masuk kebagian belakang rumah dinas tersebut, sehingga atas penggledahan Rumdis Bupati Bengkalis, Amril Mukminin oleh KPK yang dihasilkan dengan temuan/sitaan uang sebesar Rp1,9 miliar, secara marathon pada tanggal 04 Juli 2018 dan terakhir bulan Oktober 2018, masyarakat umum melalui LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP, menyampaikan laporan resminya disertai klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut keterangan bukti. Hingga berita ini naik, Bupati, Amril Mukminin belum dapat dimintai keterangan terkait proses penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, karena via hendphon miliknya saat dihubungi Harian Berantas guna konfirmasi berita, tak aktif. ***(Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas