Headlines News :
Home » , » Masyarakat Uji Nyali Kejati Maluku Utara Usut Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Bank Sampah "Mangkrak" TA. 2015

Masyarakat Uji Nyali Kejati Maluku Utara Usut Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Bank Sampah "Mangkrak" TA. 2015

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, April 21, 2019 | 10:36:00 AM

HARIANBERANTAS, MALUT- Potensi jeratan hukum bagi pejabat dan penyedia jasa konstruksi dalam setiap pembangunan pemerintah masih terbuka, meski kini perlindungannya secara hukum melalui UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu makin mengikat. 

Penyedia jasa konstruksi ini menunggu jeratan pidana yang masih terbuka, apabila Terindikasi melakukan tindak pidana atau penyimpangan pada proyek pembangunan yang merugikan keuangan negara. 

“Memang benar, kontrak yang mengikat kedua belah pihak dengan hukum perdata, namun jika ditemukan masalah dalam sebuah pekerjaan dan ternyata ada kerugian negara, tentu berpotensi "Pidana Korupsi" menanti.

Seperti nasib pembangunan Bank sampah di lokasi Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat Pulau Taliabu dibawah kendali Dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan hidup Kabupaten Pulau Taliabu provinsi Maluku Utara yang Mangkrak diduga merugikankkeuangan negara.

Lelang Proyek Pembangunan Sampah melalui LPSE Provinsi Maluku Utara, secara elektronic dan online dengan kode lelang 1455301 dan kategori pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan  E-lelang pemilihan langsung dan metode dokumen satu file dengan nilai pagu anggaran Rp.400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah) dengan Nilai Hps Rp.400.000.000 melaui Sumber anggaran APBD 2015.

Pokja ULP mengevaluasi penawaran tersebut maka perusahaan itu dianggap memenuhi persyratan untuk di tetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV.KARYA PUTRA PELITA  dengan Alamat perusahaan Desa Pelita kecamatan Mangoli Barat Kepulauan Sula, dengan total nilai kontrak Rp.383.380.000 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta dua  tiga ratus delapan puluh  ribu rupiah ) dengan NPWP No: 70.326.179.0-942.000

Kendari demikian, potensi dugaan kerugian negara atas pembangunan tersebut telah menjadi temuan BPK RI perwakilan maluku utara  dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu selalu membuang - buang  anggaran akibat ketidak terurus lantaran anggaran sudah terpakai oleh Pejabat pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial FANM (Fifian Ade Ningsi Mus, Red) tetapi pembangunan tersebut belum juga diselesaikan sampai sekarang.

Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;" Hi Aliong Mus, atas banyaknya pembangunan yang ditemukan mangkrak dibawah kendali masing-masing dinas-dinas tetapi tidak perna diperhatikannya.

Parahnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu tidak berkutik seakan fungsinya sebagai pengawasan dipergunakan sehingga sejumlah bangunan pemerintah ini terabaikan begitu saja.

Ketua Indonesia Fight Coruption, Intan Sari Geny meminta Kejati Malut usut tuntas kasus pembangunan Bank SAMPAH yang diduga merugikan keuangan negara itu. 

Pihaknya juga mendorong Kejari Maluku Utara untuk takut mengukapnya, karena ini bagian dari fungsi dan tugas Lembaga Hukum, sebab dapat dipastikan sejumlah bangunan yang mangkrak itu ada kerugiam negara, ujar Intan kepada awak media, (20/04).

Menurut hasil penelusuran sejumlah awak media, dilokasi, menemukan sejumlah bangunan tampak mubajir karena tidak terurus,bahkan sebagian bangunan sudah mulai rusak dan sebagianya bersemak. 

Pihak Kejati Maluku Utara belum berhasil dimintai keterangan persnya karena Kajati dan Kapidsus tidak berada ditempat.

Sedangkan Bupati dan para kepala dinas serta kontraktor yang menangani sejumlah proyek mangkrak tersebut, hingga berita ini diturunkan belum berhasil di mintai keterangan persnya, karena masing-masing pihak ini susah di jumpai awak media.

Sumber: Newskpk.com
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas