Headlines News :
Home » , » Tiga Kali Diperiksa Kejari, Dugaan Penyimpangan Proyek Pembuatan Pot dan Taman Se-Kota Pekanbaru Perlu Diusut

Tiga Kali Diperiksa Kejari, Dugaan Penyimpangan Proyek Pembuatan Pot dan Taman Se-Kota Pekanbaru Perlu Diusut

Written By HARIANBERANTAS on Friday, March 15, 2019 | 2:30:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ternyata sudah tiga kali memanggil Kabid Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah SE., MM, untuk diperiksa. Kabid Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru itu terperiksa, terkait kegiatan proyek pembuatan pot bunga se-Kecamatan Pekanbaru tahun 2017 yang sampai saat ini dilapangan bermasalah/menyimpang.
Kondisi proyek pot dan tanaman bunga andalan Walikota Pekanbaru
Ia (Kabid-red), memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebanyak tiga kali terperiksa, hingga bulan Pebruari 2019 berlalu dan dipimpin oleh tiga penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kabid Pertamanan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah sebagai PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembuatan pot bunga se-Kecamatan Pekanbaru tahun 2017 itu mengaku, sudah tiga kali memenuhi panggilan Pidsus Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Ia mendapat panggilan atas perannya sebagai PPK dan KPA proyek.

"Saya sudah tiga kali menjalani pemeriksaan. Pemanggilan pemeriksaan Saya di Kejari Pekanbaru dilakukan oleh tiga penyidik, dan terakhir pada bulan dua yang lalu, Saya diperiksa sama anggotanya Pidsus bernama Ahmad," terang Edward Riansyah kepada Harian Berantas, Kamis (14/03/2019) sore
Dia (Edward Riansyah) mengaku hanya dimintai klarifikasi saja oleh penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru selama tiga kali pemeriksaan terkait proyek pot bunga yang dipimpinnya selaku PPK dan KPA saat itu (2017).

"Saya hanya diminta klarifikasi sama mereka di Pidsus selama tiga kali diundang. Setelah itu sampai sekarang tak dipanggil lagi, karena proyek pot bunga itu dilapangan, pihak Kejari Pekanbaru ikut serta mengawasi" terangnya.

Terkait hal ini, belum ada pernyataan resmi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru. “Kalau di intel ga ada bg. Kalo di Pidsus ga tau bg”, tulis Kasi Intel Pekanbaru, Ahmad Fuady, saat ditanya Harian Berantas via WhatssApp, Kamis (14/03) malam.

Keterangan lain yang dihimpun tim media dilapangan, kegiatan proyek pembuatan pot bunga se-Kecamatan Pekanbaru tahun anggaran 2017 lalu tersebut, juga dipimpin Kasi Pemeliharaan dan Pertamanan Dinas PUPR Pekanbaru, Langgeng Wahyudi, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Namun hingga kini yang bersangkutan belum terperiksa oleh pihak berwenang. 

"Yang diperiksa oleh Kejari, hanya pak Edward saja. Kalau saya belum pernah. Karena Plt Kabid saat itu, Edward, dan dia merangkap sebagai PPK dan KPA di proyek pot bunga itu" ujar Langgeng.

Ditambahkannya, proses pemeriksaan Kabid Pertamanan PUPR, Edward Riansyah di Kejari Pekanbaru, sudah berlangsung sejak bulan Desember 2018 lalu. "Pemeriksaan Kejaksaan terhadap beliau (Kabid), sudah lama sejak bulan Desember 2018 lalu. Namun dia diperiksa sebatas klarifikasi," ujar Langgeng.

Menurut pengamatan tim awak media belum lama ini dilapangan, ditemukan keseluruhan fisik proyek pot bunga dibeberapa ruas jalan di Pekanbaru telah beralih fungsi. Hal ini diketahui seperti yang terjadi di daerah jalan Hangtuah, Tuanku Tambusai, Rumbai. Sejumlah pot bunga yang ada di ruas jalan ini dibiarkan terbengkalai.

Bahkan beberapa pot bunga banyak yang mengalami kerusakan berat, karena diduga proses pembuatannya tidak sesuai rujukan bestek dan RAB atau rancangan anggaran biaya.

Bukan itu saja, pengadaan bunga yang tertanam diatas pot, banyak yang layu dan mati karena tanah yang digunakan terindikasi tidak sesuai kontrak kerja alias tanah asalan.

Atas dugaan penyimpangan dana proyek Pot Bunga tahun anggaran 2017 berlalu, aktivis anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Defrit Hidayat, SH meminta lembaga BPK RI, Polda Riau dan Kejati Riau untuk segera turun tangan mengusut proyek yang diduga sarat kepentingan itu, demi tercapainya penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi utamanya dilingkungan Pemko Pekanbaru.

“Selain lembaga berwenang di Kepolisian dan Kejaksaan, pihak BPK RI segera kita surati, demi kepentingan pemeriksaan dan/audit sesuai peraturan perundang-undangan berlaku’, tegas Defrit ***(Anas)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas