Headlines News :
Home » » Prapid Ditolak, Bonar Sitinjak Lanjut Lapor ke Irwasum Polri

Prapid Ditolak, Bonar Sitinjak Lanjut Lapor ke Irwasum Polri

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, March 20, 2019 | 9:44:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Putusan sidang Praperadilan Bonar Sitinjak melawan Polres Inhu cq Kasat Reskrim Inhu dinyatakan ditolak keseluruhan oleh Hakim Tunggal, Omori. R. Sitorus, SH.MH, Selasa (19/3) di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Rengat.
Omori. R. Sitorus, SH.MH pada amar putusannya mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SPPP) nomor : SPPP/28/IX/2018/Reskrim tanggal 10 September 2018 terhadap Laporan Polisi (LP) Bonar Sitinjak dengan nomor : LP/67/V/2017/RIAU/RGT INHU tanggal 6 Mei 2017 sudah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Bunyi pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai berikut, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluargannya, "sebutnya.

Selain SP3 yang sudah sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, Omori juga membuat pertimbangan lain. Seperti keterangan Pais dari termohon, pada keterangannya di persidangan mengakui bahwa SP3 tersebut sudah diberikan kepada Bonar Sitinjak dan penuntut umum tertanggal 12 Desember 2018.

SP3 yang diberikan ke penuntut umum itu diterima oleh Sekuriti Kejaksaan atas nama Dedi.Termohon pada saat persidangan dapat membuktikan dalilnya melalui keterangan Pais. Sementara pemohon Praperadilan melalui PH nya tidak bisa membuktikan dalilnya.

Pada amar putusan yang dibacakan Omori, bahwa sidang Praperadilan tidak boleh memasuki materi pokok. Melainkan hanya menguji, apakah SP3 termohon sudah sesuai atau belum dengan pasal 109 KUHAP. "SP3 yang dibuat oleh termohon terhadap LP pemohon sudah sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, "ucap Hakim yang bergelar Master Hukum itu.

Merasa tidak puas atas putusan Hakim tersebut, Bonar Sitinjak didampingi Penasehat Hukumnya, Dody Fernando, SH.MH, Han Aulia Nasution, SH.MH dan Arion, SH, dalam waktu dekat ini kami segera membuat laporan ke Irwasum Mabes Polri.

"Kami mau melaporkan Kasat Reskrim Inhu dan Propam Polda Riau ke Irwasum Mabes Polri. Kami masih berkeyakinan bahwa SP3 pemohon tidak sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP," ucap Bonar kepada wartawan usai sidang didampingi PH nya di kantin PN Rengat.

Di tempat yang sama, Dodi Fernando, SH.MHberpendapat lain terhadap putusan Hakim yang menolak seluruhnya Prapid pemohon. Dirinya mengatakan, termohon kan tidak menemukan dua alat bukti. Sementara fakta persidangan sudah terang benderang bahwa semua saksi, baik saksi pemohon dan saksi termohon mengakui surat tanah yang dimiliki saksi Lambau itu ditanda tangani tahun 2012.

Pada kenyataanya berbeda, bahwa surat tanah milik saksi Lambau tersebut ditulis tertanggal 14 Maret 2005. Apakah perbuatan itu bukan pidana ? Bahkan, Ahli Administrasi Negara, DR. Zulwisman, SH.MHdan Ahli Hukum Pidana, DR. Erdianto, SH.MH dalam keahlianya bahwa perbuatan seperti itu salah. Hal ini juga masuk dalam kategori pemalsuan intelektual, "Sebut Dodi mengutip keterangan dua ahli itu.

Sebutnya lagi, di dalam fakta persidangan bahwa hakim hanya menguji tentang proses prosedural SP3 saja. Namun tidak masuk kepada pokok materi perkara. Atas laporan Bonar Sitinjak dugaan pemalsuan surat palsu dengan terlapor Elice Simangunsong sudah cukup bagi penyidik untuk ditemukannya 2 alat bukti.

"Dari hasil pengakuan tiga orang saksi di persidangan yaitu, Lambau, Mustar, dan Pensil alias Penser yang mengakui bahwa surat tanah saksi Lambau dibuat dan ditanda tangani tahun 2012. Sementara bukti kepemilikan surat tanah Lambau yang diperjualbelikan ke Elice Simangunsong dibuat tertanggal 14 Maret 2005 berlaku surut,"ujar Bonar didamping PH Dody Fernando, SH.MHusai persidangan.

Lanjut Dody, bahwa di dalam persidangan ia mengungkapkan bahwa tanah yang dibeli dari Lambau hanya seluas 2 hektar tahun 2012 silam. "Namun surat itu digandakan menjadi 3 lembar menjadi seolah-olah tanah ini seluas 6 hektar jadinya," pungkasnya.

Menurut Bonar ia juga sempat melaporkan hal ini ke Kepala Bidang Profesi dan Pengaman Propam Polda Riau terkait pelaporannya."Namun setelah saya laporkan hingga saat ini saya belum mendapat jawaban dari pihak propam sendiri," ungkapnya.

Bahkan menurut Bonar ia juga sempat bincang-bincang dan diskusi terhadap salah satu pejabat Propam Polda Riau Dr Jhoni Mulyono Simanjuntak SH MH terkait pelaporan dugaan palsu sengketa tanah miliknya.

"Secara kasat mata, saya menilai bahwa surat itu palsu dikuatkan dengan tidak adanya dusun lingkungan seperti surat tanah milik elice dan adanya pemalsuan tanda tangan,"kata Bonar mengutip ucapan Jhoni.

Terpisah, Kasat Reskrim Inhu, AKP Febriandi, SH.SIK melalui Paur Humas, Iptu Misran mengatakan, ya silakan saja. Semua masyarakat kan punya hak untuk menguji apa yang diinginkanya. Sama dengan sidang Prapid yang kemarin itu. Tujuanya kan sama, hanya menguji. Kalau pun mau dilaporkan ke Irwasum Mabes Polri, ya silakan saja, "ucapnya singkat. (Lamhot Manurung) 
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas