Headlines News :
Home » » Permintaan Audit Gabungan Aktivis Dugaan Penyimpangan Pembangunan IRNAP RSUD Selasih Pelalawan Resmi Diterima BPK

Permintaan Audit Gabungan Aktivis Dugaan Penyimpangan Pembangunan IRNAP RSUD Selasih Pelalawan Resmi Diterima BPK

Written By Harian Berantas on Sunday, March 10, 2019 | 11:16:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Badan Pemeriksaan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Jum’at (08/03/2019), resmi menerima surat permintaan pemeriksaan dan/atau audit dugaan penyimpangan dana APBN melalui anggaran DAK-Penugasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Instalasi Rawat INAP THT, Mata, dan Syaraf dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2018.

Permintaan audit resmi ke BPK RI tersebut disampaikan tiga gabungan elemen anti korupsi antara lain LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) tingkat DPP, Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) tingkat DPP, dan Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) wilayah Riau.

Demikian disampaikan Martinus selaku perwakilan dari tiga LSM tersebut kepada Wartawan usai laporan resminya diterima staf BPK RI Perwakilan Riau, Abdul, Jum’at (08/03). 

Diterangkan Martin, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai institusi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, wajib hukumnya memeriksa polemik atas terjadinya dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus (DAK-Penugasan) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi rawat INAP RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018  sebesar Rp10.367,767,489, katanya.

Dikatakannya, proyek pembangunan milik dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan itu dari awal proses tender pada ULP Pelalawan sudah bermasalah. Sehingga pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunannya dilapangan, juga terindikasi menyimpang yang menjurus pada potensi kerugian Negara yang tidak sedikit besar.

"Kami dari LSM, meminta BPK dan semua pihak termasuk media agar mengawal pengungkapan kasus dugaan penyimpangan bantuan pemerintah pusat ini melalui anggaran DAK-Penugasan tahun 2018 lalu. Sebab anggaran yang diperuntukkan membangun gedung kesehatan di RSUD Pelalawan itu, anggaran pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018,” ujarnya.

Ketua Umum LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia itu mengatakan, laporan permintaan pemeriksaan dan/atau audit atas terjadinya peristiwa dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi rawat INAP THT, mata, dan syaraf dua (2) lantai di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci senilai Rp10,3 miliar lebih itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan wujud komitmen bersama gabungan ke-tiga LSM (anti korupsi) untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Sebelum laporan dugaan penyimpangan yang terjadi ini kami teruskan ke pihak berwenang lain seperti ke KPK, Kejaksaan dan Kepolisian termasuk Kementerian, terlebih dahulu BPK selaku institusi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, kami minta segera turun memeriksa konstruksi bangunan termasuk nilai anggaran yang sudah terealisasi diatas 60 persen. Sebab hingga bulan Januari 2019 lalu, proses pembangunan proyek dilapangan terindikasi belum mencapai 50 persen (%), pungkasnya.

Asep Suparman yang disebut-sebut pelaku pelaksana dari PT. Satria Lestari Multi, hingga berita ini terekspos belum terkonfirmasi, karena menurut sebagian pekerja, bersagkutan (Asep) jarang ditempat, dan beralamat tinggal di Pekanbaru. Demikian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek, Budiaman, konfirmasi WA media tak dibalas ***(tm)
[9/3 00:23] KETUA KPK: Diduga Milik Oknum Aparat, Satpoll PP Rohil Tindak Grosir Minyak Illegal

ROhil - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) razia diduga grosir minyak curah ilegal serta diduga toko grosir tersebut tidak mengantongi izin dasar perdagangan yakni SIUP dan SITU dari pemerintah daerah setempat.

Selain itu, kuat dugaan toko milik AT tidak miliki dokumen dan surat-surat legalitas penyuplay minyak curah dari pendistributornya yang diakui AT, dibelinya dari Kota Dumai, milik seorang oknum penegak hukum.

"Kita lakukan razia atas informasi yang kita dapat dari warga. Dan hari ini kita lakukan penindakan kesebuah Toko yang tidak ada papan namanya," kata Kasatpol PP, Suryadi, saat dikonfirmasi dilokasi kejadian atau TKP, Jum'at (8/3/19).

Dijelasakan Suryadi, Pemkab Rohil tidak pernah membatasi apa yang warganya ingin perbuat dan diperdagangkan serta usaha apa saja yang ingin dibuat. Namun dirinya menekankan haruslah mentaati segala peraturan yang ada di Pemkab Rohil.

"Silahkan lakukan dan buka usaha grosir apa saja, izin harus diurus terlebih dahulu dan jangan cederai konsumen dengan peredaran-peredaran barang yang ilegal," ucap Suryadi.

Lama menunggu ditempat toko yang diduga berinisial AT, tak kunjung tiba, akhirnya Tim dan Kasatpol PP Rohil menegasakan kepada salah seorang gaek paruh baya untuk menyampaikan pesan kepada AT agar segera datang kekantor dengan membawa seluruh surat-surat menyangkut seputaran toko tersebut.

"Kita ingin memompa PAD Rohil, sudah tugas pokok kita untuk menerapkan semua Perda dan peraturan Undang-undang yang berlaku dari segala lini. Jika AT menghindar, kita semakin mencurigai ada apa dengan bisnisnya?," tandasnya.** (tm)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas