Headlines News :
Home » » Kasus Dugaan Pungli di SMA Negeri 2 Tambang Kampar Perlu Diusut

Kasus Dugaan Pungli di SMA Negeri 2 Tambang Kampar Perlu Diusut

Written By Harian Berantas on Thursday, March 14, 2019 | 12:44:00 PM

HARIANBERANTAS, KAMPAR- Kejadian pungutan liar sepertinya tak bisa terbendung disetiap sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga pada tingkat sekolah menengah atas (SMA). Dimana sekaloh selalu memberatkan para orang tua/wali murid.

Dari himpunan informasi yang diperoleh Wartawan dari para orangtua murid pada  salah satu sekolah yaitu SMAN 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kerap melakukan pungutan liar (Pungli) kepada siswa/i. Adapun modus permintaan dana (Pungli) dimaksud, setiap siswa/i wajib membayar uang senilai Rp100 ribu sejak bulan Januari 2019.

Salah seorang walid murid yang tidak ditulis jati dirinya awak media menuturkan, pada bulan Feberuari 2019, kami orangtua diundang oleh pihak Sekolah. Saat itu kepala sekolah menyampaikan, kami orang tua murid harus membayarkan uang seratus ribu rupiah perbulan mulai bulan Januari 2019.

Kami (orangtua-red) pada saat itu keberatan, namun pihak Kepala Sekolah (Kepsek) tak mingindahkan bantahan atau keluhahan kami orang tua murid. Malah kepala Sekolah mengatakan, permintaan dana tersebut sudah persetujuan pengurus Komite.

Sedangkan pengurus komite tak pernah memberitahu kepada orangtua murid atau merapatkan soal permintaan dana tersebut, jelasnya, Selasa, (12/03/19).

Lanjutnya, "dalam hal ini kami sangat keberatan dan kimi menduga ini sudah pungutan liar terhadap murid yang dilakukan Sekolah SMAN 02 Tambang," ungkapnya.

Kepalah Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 02 Tambang, Yanti Desrita ketika dikonfirmasi Wartawan mengatakan, "Saya dan komite sudah rapat dan mengambil berdasarkan arahan surat dari kementerian dan Dinas Pendidikan, bahwa kami boleh melakukan pungutan," kata Kepsek.

Ketika disinggung kenapa tidak ada dirapatkan lebih dahulu melalui orangtua murid bersama pengurus komite soal permintaan uang perbulan tersebut kepada masing-masing siswa?. "Yang pentingkan Saya dan pengurus komite sudah rapat ulang," terang Kepsek.

Sementara menurut peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 menyebutkan, dilarang ada punggutan disekolah. Pelaku saberpungli bisa dijerat pasal 423 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Namun apa yang terjadi bila seluruh sekolah mengikuti langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah yang diduga melakukan saber pungli. Diharapkan pihak dinas pendidikan dan juga kepolisian untuk segera menindak lanjuti kasus yang diduga saberpugli tersebut. Sebab Presiden Republik Indonesia telah menghimbau agar tindakan pungli harus disapu bersih oleh saber pungli yang ada di negara kita, harap orangtua murid. (rm/ml).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas