Headlines News :
Home » » Sejumlah Proyek Desa Pasir Sei Labau Diduga "FIKTIF", Diminta Penegak Hukum Segera Tangkap M.Nafis

Sejumlah Proyek Desa Pasir Sei Labau Diduga "FIKTIF", Diminta Penegak Hukum Segera Tangkap M.Nafis

Written By Harian Berantas on Monday, February 4, 2019 | 4:41:00 PM

HARIANBRANTAS, RENGAT- Sejumlah proyek pembangunan Desa Pasir Sei Labau Kecamatan Lalak Kabupaten Inhu, menjadi problem di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya, dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada tahun 2017  sebesar Rp. 160 juta lebih itu diduga tidak sesuai peruntukannya atau "Fiktif".

Sejumlah dana desa "Fiktif" itu diduga kuat ditilap oleh mantan Pjs Kepala Desa Sei Labau M.Nafis yang juga menjabat Kasi Pemerintahan di Kantor Camatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Menurut warga setempat berinisial WA bersama temannya berinisial P, kepada media ini mengungkapkan,  “Fisik pembuatan sumur senilai 160 juta lebih belum diketahui kemana rimbanya, bahkan sisa anggaran juga tidak diketahui kemana,” kata W di dampingi P dengan geram, Jumat,,(1/2/2019).

Realisasi Dana Desa Tahun 2017 lalu yang dipos-kan untuk pembuatan Sumur berjumlah 22 titik dengan anggaran sebesar 160 juta lebih, tidak selesai dikerjakan, “ini masa kepemimpinan Pjs Kepala Desa M.Nafis, bersama sekdes saudara "Jadan" yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sei Labau.”jelasnya.

"Kuat dugaan kami uang pembuatan sumur tersebut terindikasi di korupsi, lanjutnya, kami meminta Dana Desa Sei Labau tahun 2017 itu segera diusut tuntas oleh penegak hukum"

"Kami berharap kepada penegak hukum segera usut dana desa yang diduga ditilap oleh mantan Pjs (M.Nafis,red) dan Kepala Desa saat ini (Jadan,red) yang sebelumnya dirinya masih menjabat Sekdes Sei Labau beserta kroni-kroninya. Tujuan permintaan ini agar jelas diketahui sisa uang tersebut dimana dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.” Harap warga yang tinggal di Dusun III RT/RW. 3/3 itu.

Sementara, mantan Sekdes yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sei Labau yang dilantik pada awal tahun 2018 lalu, membenarkan persoalan Dana Desa tahun anggaran 2017. "Iya memang ada dianggarkan untuk fisik pembuatan sumur sebanyak 22 titik dan belum selesai, namun tidak siap dibangun sumur itu, dan juga tidak disilpa-kan  saat itu, tapi uang itu saat ini ada ditangan mantan Pjs,M.Nafis, jawab Kades "Jadan" didampingi Rinaldo sebagai Kasi PMD Kecamatan Sei Lala-Inhu.

"Iya, benar pada saat itu saya  menjabat sebagai Sekdes, tapi kelanjutannya lebih baik konfirmasi dengan mantan Pjs. Desa, (M.Nafis,red) yang saat ini menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Sei Lala. “ ujar Jadan sedikit tampak ketakutan dan meminta wartawan awak media untuk tidak memperlebarluaskan permasalahan pembuatan sumur "Fiktif" itu.

Ditempat terpisah, M.Nafis mantan Pjs Kepala Desa Sei Labau yang juga Kasi Pemerintahan itu membenarkan pembuatan sumur tidak selesai. “ Memang tidak di Silpakan Dana Desa pembuatan sumur pada tahun 2017 lalu itu., Dan sebahagian uangnya ada sama saya, dan tidak benar semua duit/uang sumur itu di titipkan pada saya. Rencana mau diselesaikan pembuatannya tahun 2018 lalu, tetapi karena seslau banjir makanya tidak di bangun lagi, ujarnya.

Dirinya (M.Nafis,red) akan segera mengembalikan uang Dana Desa  yang telah dipergunakan untuk pribadinya sendiri. M.Nafis begitu gampang mengaku salah atas pemakaian uang itu. dan dirinya hanya mengakui menggunakan uang itu sebesar Rp.7,5 Juta dari Dana Desa senilai 160 juta tersebut.

“Saya mengaku salah karena memakai Dana Desa Tahun 2017 tanpa melalui prosedur yang bukan hak pribadin saya, tapi akan di kembalikan secepatnya” ujarnya.

Akibat dana desa yang seharusnya diperuntukan pembangunan sumur sebanyak 22 titik hingga kini tidak dinikmati oleh masyarakat. 

Sementara, Camat Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Tody, saat dimintai tanggapannya tidak bisa menjawab. "Tody tidak bisa menanggapi soal indikasi pembangunan "fiktif" untuk pembuatan sumur di Desa Sei Labau yang dilakukan bawahannya itu.

Secara terpisah, ketua umum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK), Toro Zl, saat dimintai tanggapannya, mengatakan, apapun alasanya pihak penegak hukum harus segera menangkap dan penjarakan oknum Pjs Kades dan Sekdesnya yang diduga menilap dana desa tersebut.

"Perbuatanya mereka itu membuat masyarakat sengsara dan tidak bisa menikmati sumur yang seharusnya sudah terealisasi selama dua tahun belakangan ini. Maka, tidak ada alasan pegak hukum untuk tidak memproses para oknum tersebut. Pengembalian tidak menghapuskan suatu pidana" Tegas Toro di ruang kerjanya di Jln. Nelayan Ujung No. 86 Pekanbaru-Riau. (Pinten Sitorus)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas