Headlines News :
Home » , » Reses Harus Bebas Unsur Kampanye

Reses Harus Bebas Unsur Kampanye

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, February 20, 2019 | 7:51:00 AM

HARIANBERANTAS, JABAR- Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kampanye harus dilakukan pada tempat, waktu dan tanggal yang di tentukan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.

Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Itu artinya dalam konteks pertanyaan Anda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga merupakan calon peserta pemilu legislatif, tidak boleh melakukan kampanye pada masa reses.

Sebagaimana yang diamanatkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang larangan dalam kampanye terdapat larangan menggunakan fasilitas negara.

Untuk merealisasikan  adanya aturan reses tidak di salahgunakan untuk kepentingan kampanye, maka Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat gelar pengarahan Pendamping Reses I Tahun Sidang 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar, bertempat di Ruang Bangar DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/2/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Idham Kholik dan Anggota Bawaslu Jabar Wasikin. 

Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Jabar Idham Kholik mengaskan bahwa reses merupakan kegiatan Legislatif  untuk bertemu konstituennya , namun menurutnya saat reses tidak boleh ada apk dan melakukan kampanye.

‘’kami memohon saat reses tidak boleh ada apk dan melakukan kampanye” katanya.

Menurut Idham , sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017  Pasal 280 tentang larangan dalam kampanye terdapat larangan menggunakan fasilitas negara. Manurut Idham, reses merupakan fasilitas negara karena reses menggunakan dana APBD.

“Saya yakin bahwa dengan niatan baik para pendamping reses DPRD Provinsi Jawa Barat tidak akan pelanggaran kampanye pada saat pelaksanaan reses”kata Idam mengingatkan.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Jawa Barat Wasikin juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan tugasnya Bawaslu adalah mengawasi, memperingati, dan mencegah terjadinya pelanggaran kampanye. Pihaknya khawatir adanya potensi penyalahgunaan reses sebagai media kampanye, karena waktu yang reses dan massa kampanye yang dilakukan secara bersamaan.

“Hadirnya Bawaslu disini tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap para pendamping saat mendampingi Anggota DPRD Jabar ketika melakukan reses di lapangan sehubungan waktunya bersamaan dengan massa kampanye, dikhawatirkan adanya potensi reses rasa kampanye” tegasnya.

Pihaknya menekankan, jangan sampai agenda reses dicampuradukan dengan kegiatan kampanye, karena hal tersebut menyalahi aturan.

“Reses jangan diikut campurkan dengan kampanye, kalau reses dibiayai oleh negara sedangkan kampanye tidak boleh dibiayai oleh negara. Jangan sampai resesnya tidak terasa, malah kampanyenya yang berasa , Jangan sampai aspirasi masyarakat dikesempingkan, dan unsur kampanye menjadi dominan. Dan ini yang harus ini cegah” tandas Wasikin .

Ia pun menghimbau, kepada penyelenggara reses di lapangan untuk dapat memperhatikan aturan-aturan terkait kampanye.  Salah satunya memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang digunakan untuk berkampanye.

“Jangan melanggar rambu-rambu larangan berkampanye salah satunya seperti menggunakan fasilitas negara, tempatnya jangan ditempat yang terlarang dan tidak memasang APK”pungkasnya. (Rls.Hms.DPRD)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas