Headlines News :
Home » » Pembiaran DLHK Riau, PT. RAPP Diduga Berjaya Dilahan Gambut Meranti

Pembiaran DLHK Riau, PT. RAPP Diduga Berjaya Dilahan Gambut Meranti

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, February 6, 2019 | 9:40:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Tajam kebawah Tumpul keatas, Pribahasa ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi hukum di Negara Indonesia, pasalnya PT. RAPP perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara ini diduga tidak peduli terhadap peraturan Pemerintah RI, terkait regulasi dalam pengelolaan hutan tanaman industri tentang pengelolaan lahan gambut.

Kabar panjang pun mewarnai upaya perlawanan pihak perusahaan milik pengusaha Taipan itu kepada Negara, manakala saat Negara hadir untuk menyelamatkan lingkungan hidup, melalui pelestarian areal hutan gambut, dengan memberikan intruksi dan peraturan agar PT. RAPP segera merubah RKU perusahaan itu demi memulihkan areal gambut yang telah rusak puluhan ribu hektar di lahan konsesi, namun ternyata PT. RAPP hanya sekedar patuh diatas kertas, namun pada praktiknya, PT. RAPP terus merusak lingkungan dan areal gambut dengan terus membersihkan dan menanam serta memanen pohon akasia di areal gambut khususnya di kabupaten kepulauan Meranti.

Dari penelusuran tim media ini baru-baru ini di Desa Tanjung Padang Kecamatan Tasik Putri Puyu, ditemukan sejumlah aktivitas perusahaan bubur kertas melakukan pembersihan areal gambut dan menanam serta memanen dan membawa hasil panen tersebut melalui jalur kanal yang telah dibuat oleh perusahaan itu beberapa waktu yang lalu.

Artinya dari semua aktivitas ini, diketahui PT. RAPP tidak mematuhi semua kesepakatan apapun, baik kesepakatan PT. RAPP dengan pihak Kementerian kehutanan RI tanggal 24 Oktober 2017 yang dilanjutkan dengan konfrensi Pers, dengan tema kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Semua regulasi termasuk PP. No. 57 tahun 2016 terkait pemulihan ekosistem gambut diabaikan. 

Selanjutnya SK Menteri Kehutanan No. SK.28/MenLHK-PHPL/HPL.1/1/2018 Tgl.9 Januari 2018 yang isinya mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut, semua hanya formalitas sebagaimana disampaikan oleh penggiat Lingkungan Riau, Ir.Ganda Mora dalam tanggapanya kepada media ini.

"Kita ketahui bahwa PT.RAPP tetap saja melakukan operasionalnya di dikonsesi yang berlahan gambut, sebagaimana kita ketahui seperti daerah pulau padang, desa tanjung padang itu, sehingga kami sebagai penggiat lingkungan menilai sikap RAPP tidak mengindahkan semua aturan yang ada,"terang Ganda.

Menurut Ganda, Perubahan pada RKU PT. RAPP sebagaimana telah diaetujui pada awal tahun 2018 lalu, dimana dalam RKU tersebut mewajibkan perusahaan bubur kertas itu harus melestarikan areal gambut dan memulihkan 70 ribu lebih areal gambut yang telah hancur akibat aktivitas selama kurun waktu yang sangat lama, di nilai pihaknya hanya sebagai formalitas semata.

"Kita mengapresiasi soal persetujuan RAPP dengan KLHK untuk sepakat menjaga ekosiatem gambut, dan intruksi untuk pemulihan 70 ribu hektar areal gambut yang tersebar diseluruh Estate RAPP di Riau, namun semua itu hanya formalitas semata, karena ptaktik dilapangan tidak menunjukkan yang sebenarnya, melainkan perusahaan itu terus merusak lingkungan dengan mengelola areal gambut seperti biasa," lanjut Ganda.

Lain halnya dengan pihak terkait, KLHK melalui Pejabat humas KLHK, Djati Witjjaksono Hadi menanggapi konfirmasi media ini mengatakan, jika pihaknya menerima laporan, ia berjanji akan segera bertindak dan berkoordinasi bidang Gakkum KLHK.
"Trimaksih untuk informasi ini pak Feri, kami menunggu laporanya untuk kemudian kami bahas dengan Dirjen Gakkum KLHK, selanjutnya kami himbau media dapat berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Riau,"Katanya melalui nomor selulernya.

Disisi lain, pihak perusahaan bubur kertas PT. RAPP yang di nilai banyak pihak kerap melawan arus kebijakan pemerintah pusat, melalui Corporate Communicasion Head PT. RAPP menjawab pertanyaan awak media ini, yang disampaikan oleh Eric mengatakan pihaknya telah melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan. 

"Dalam menjalankan operational nya, perusahaan senantiasa patuh kepada ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan," tulis Eric melalui akun WA. Artinya dari perihal yang disampaikan PT. RAPP tersebut, melaui  Corporate Communicasion Head PT. RAPP dapat kita pahami bahwa semua dugaan pelanggaran regulasi dan kesepakatan pumilhan gambut yang tidak dilaksanakan adalah atas dasar sepengetahuan pihak terkait, dalam hal ini, DLHK Riau, maupun KLHK, atau bahkan Masyarakat, karena masayarakat juga merupakan pihak yang berkepentingan dan berhak atas lingkungan yang sehat dan terjaga. Semoga Hukum dapat tajam ke segala arah. (rl/red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas