Headlines News :
Home » » Diduga Berbaur Korupsi, Tiga LSM Gabungan Mendesak Pemda Pelalawan Perintahkan Kontraktor Bongkar Kembali Proyek Gedung IRNA RSUD Selasih

Diduga Berbaur Korupsi, Tiga LSM Gabungan Mendesak Pemda Pelalawan Perintahkan Kontraktor Bongkar Kembali Proyek Gedung IRNA RSUD Selasih

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, February 28, 2019 | 7:13:00 PM

HARIANBERANTAS, PELALAWAN- Menanggapi keluhan dan/atau pengaduan/informasi dari masyarakat yang diterima ketiga elemen/LSM gabungan terdiri dari DPP LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara  (PEPARA-RI), DPW TOPAN-RI dan DPP LSM KPK (Komunitas Pemberantas Korupsi) tingkat DPP beberapa bulan lalu terkait adanya dugaan penyimpangan atau korupsi dana proyek pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) yang dikerjakan kontraktor PT. Satria Lestari Multi (PT.SLM) di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2018 lalu, membuat ketiga gabungan elemen anti korupsi itu turun gunung meninjau kelokasi hasil pekerjaan pembangunan yang sampai saat ini (2019-red) masih dikerjakan, dan meminta Pemda Pelalawan melakukan Contract Change Order (CCO) serta membongkar kembali item pekerjaan pelaksanaan balok sllof  (beton) dasar pada bangun  yang diduga tidak sesuai rujukan kontrak dan RAB untuk dibangun kembali.  
Saat Tim LSM Gabungan Meninjau Lokasi Proyek IRNA RSUD Selasih Pelalawan, Rabu (27/02/2019)
Pasalnya, pekerjaan senilai Rp10.367.767,489 atau sebesar Rp10,3 miliar tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan berpotensi merugikan negara milyaran rupiah.

Proyek yang didanai dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) Penugasan tahun 2018 lalu itu yang dikerjakan PT. Satria Lestari Multi (PT.SLM) selama 160 hari kalender (HK), hingga kini terbengkalai.

Hasil peninjauan dilokasi, ketiga gabungan aktivis/elemen anti korupsi itu menemukan kondisi bangunan yang hanya tahap pekerjaan tiang dan balok sllof tersebut dilapangan, terlihat sangat memperhatikan akibat fisik bangunan yang sudah terlaksana  diduga terjadi pengurangan volume antara lain besi, mutu coran dan lain-lain, hingga berdampak dilapangan diduga tidak memuhi standar justek.

Bahkan diketahui item, pemasangan pembesian pada satu-persatu balok sllof dasar pada pertengahan desember 2018 dan sllof atas pada tanggal (27/02), menggunakan besi yang tidak beraturan jeni, ukuran yang bervariasi dan tidak bermerek resmi, yaitu besi dalam satu balok ditemukan besi ulir 1-2 batang selebihnya besi biasa dengan ukuran 16 mill, 12 mill dan 10 mill dengan jumlah 6 (enam) batang dan/atau untuk pengikat (Begel/cicin) besi yang digunakan 0,6-08 mill. 

Parahnya lagi, ketiga gabungan elemen anti korupsi/LSM menemukan beberapa balok sllof adanya pemasangan pembesian biasa atau besi bencong berukuran 14 mill di campur dengan besi  ukuran 10 mill dalam satu balok. Selain itu, juga ditemukan pada proses pelaksanaan pekerjaan tangga menuju lantai II bangunan tersebut diduga volume pembesian ukuran yang digunakan bercampuran dan terputus-putus.

"Pengawas lapangan/mandor mengaku bernama Alex, mengakui pemasangan besi yang digunakan pada tiang dan balok sllof tersebut didatangkan dari pabrik PT. Riau Perkasa Steel (PT.RPS) yang beralamat di Jln. Raya Pasir Putih KM 6,5 Siak Hulu Kabupaten Kampar,” ujar Ketua Umum, DPP LSM PEPARA-RI, Martin bersama Sekretaris DPW TOPAN-RI, Suriani, dan Ketua Umum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) seusai meminta keterangan mandor lapangan, Alex, Rabu (27/02/2019).

Martin dan rekan LSM lainnya yang turun kelokasi yang dipimpin Toro Zl didampingi para wartawan dari berbagai media (Pers), sangat menyayangkan atas kurang sempurnanya dan masih dalam tahap pekerjaan yang dilakukan baru tahap pemasangan tiang dan balok sllof tersebut. 

Untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar lagi dimana sebelumnya diduga sudah terjadi potensi kerugian negara pada realisasi pembayaran nilai anggaran diatas 60% (persen) selama ini, pihaknya meminta PPK/PPTK, konsultan dan rekanan melakukan CCO pada kegiatan tersebut serta mengembalikan nilai anggaran yang sudah dilakukan pembayaran diluar dugaan progres pekerjaan lapangan serta membongkar kembali bangunan tersebut.

Kondisi bangunan yang sudah dikerjakan, seperti pemasangan balok sllof  perlu dibongkar untuk dikerjakan atau dibangun kembali, karena dikhawatirkan kualitas/kuatintas bangunan itu tidak akan bertahan lama, kata Martin yang diaminkan oleh temannya.

"Dalam  pelaksanaan kegiatan tersebut diduga rekanan kontraktor tidak profesional/proposional dalam melaksankan kegiatan dilapangan sebagaimana diatur dalam pembukuan UU RI No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana dirubah UU RI No. 02 Tahun 2017. Kenapa tidak, bisa dibuktikan dari fisik yang sudah terlaksana terindikasi menyimpang, "tuding Martin. 

Martin juga menegaskan, bahwa proyek itu semestinya tahun anggaran 2018 lalu wajib selesai sesuai kontak kerja awal. Namun berdasarkan informasi yang kita peroleh, pihak rekanan meminta di adendum/penambahan waktu selama 90 hari kelender (HK).

Alhasil, menurut hasil dari investigasi dilapangan disinyalir rekan kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu 100%. Artinya instansi terkait seharusnya memutus kontrak kerja sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa, dan juga memberikan sanksi  dan meblacklis (Daftar Hitam) terhadap perusahaan tersebut untuk duatahun kedepan, tegas Martin,  Ketum PEPARA-RI

Sementara itu, Alex yang mengaku mandor/pengawas lapangan kepada Wartawan mengatakan, bahan pekerjaan bangunan yang masih tahap pemasangan tiang dan balok sllof tersebut sudah sesuai dari bahan yang di pesanan oleh konsultan manejemen konstruksi (KMK) yang dikomandoi Yusuf selaku direktur konsultan pengawas proyek.

Selaku mandor lapangan hanya menuruti permintaan bahan yang ditentukan oleh konsultan manajemen konstruksi (KMK). 

"Saya di proyek ini hanya sebagai mandor serta memesan kekurangan bahan dari konsultan pengawas dari Pekanbaru. Namun pembangunan proyek ini tetap diawasi oleh T4PD dari Kejaksaan Negeri Pelalawan sini," ujarnya.

Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Zul Anwar kepada Wartawan di lokasi yang sama mengatakan, “Soal masalah tekhnis terhadap pembangunan instalasi rawat inap THT (IRNA) di RSUD Selasih yang masih dikerjakan rekanan hingga tahun ini (2019), Saya tidak tahu. Sebab pembangunan proyek itu dibawah pengawasannya dinas kesehatan, dan bukan RSUD”, ujarnya.

“Soal kesalahan tekhnis dilapangan oleh kontraktor, itu bukan tanggungjawab kami selaku pihak pengguna bangunan. Karena kami di RSUD sendiri hanya penerima barang jika diberi. Dan soal masalah penyimpangan seperti yang ditemukan oleh rekan-rekan media dan LSM, itu urusan dinas kesehatan dan kontraktor. Sebab pembangunan proyek ini pun diawasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D dari Kejari Pelalawan”, kata Zul Anwar, Rabu (27/02) siang.

Ditempat terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pelalawan, Praden K Simanjuntak, SH, di kantornya, Rabu (27/02) sore menerangkan, “Tugas TP4D dari Kejaksaan itu, hanya mengawasi di bidang hukum saja, bukan menjamin penyimpangan fisik bangunan atau proyek seperti yang ditemukan oleh rekan-rekan Wartawan dan LSM di proyek IRNA RSUD Pelalawan saat ini. Artinya, setiap peyimpangan fisik yang terjadi dapat dilaporkan untuk dilakukan penyelidikan secara hukum oleh Kejaksaan atau lembaga hukum lainnya,” imbuhnya.

“Saya sangat berterimakasih atas informasi ini dari kawan-kawan media, sebab selama ini juga masalah fisik proyek itu dilapangan Saya atau kami dari Kejari sendiri tidak tahu seperti apa fisik proyek yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor. 

Informasi ini sebagai bahan buat kami di Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan berikutnya”. ujar Praden K Simanjuntak SH.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) wilayah Riau, Suriani kepada Wartawan di café Kota Tengah, Jln Ahmad Yani Pekanbaru, Kamis (28/02), membenarkan saat ini dia bersama tim yang terdiri dari tiga organisasi LSM anti korupsi sedang menyusun draft laporan untuk disampaikan ke lembaga BPK RI dan KPK termasuk Kejaksaan. Iya, saat ini kita dari tim LSM yang tergabung dalam investigasi pemantau kondisi pembangunan proyek IRNA RSUD Pangkalan Kerinci, Pelalawan kemaren, sedang menyusun beberapa laporan ke pihak terkait, baik laporan ke lembaga BPK, KPK, Polri dan Kejaksaan. Katanya.

"Proyek pembangunan gedung IRNA RSUD Selasih Pelalawan itu dibiayai anggaran pusat yang bersumber biaya dana alokasi khusus atau DAK-Penugasan tahun 2018 kemaren. Sebaiknya proyek yang bersumber biaya dari DAK tahun 2018 itu jangan dimain-mainkan atau di scenario-kan," tegas Suri.

Ia juga mengatakan, berkas laporan investigasi sudah lengkap, maka mereka  akan segera melaporkan secara resmi ke penegak hukum. 

"Kami sudah memperoleh empat keterangan termasuk bukti hasil investigasi sejak bulan Januari 2019 lalu," tuturnya.

Secara terpisah, kepala dinas pendidikan pelalawan saat dijumpai wartawan ini di kantornya tidak membuahkan hasil karena tidak berada ditempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas pendidikan pelalawan belum berhasil dimintai keterangan persnya. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas