Headlines News :
Home » , » Aktivis LSM KPK Pertanyakan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek Rutan Polres Kampar, Diduga Kontraktor dan Oknum Dinas PU Kampar Kebal Hukum

Aktivis LSM KPK Pertanyakan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek Rutan Polres Kampar, Diduga Kontraktor dan Oknum Dinas PU Kampar Kebal Hukum

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, February 16, 2019 | 6:57:00 PM

HARIANBERANTAS, KAMPAR- Keseriusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) dalam mengungkap berbagai kasus dugaan perbuatan tindak pidana korupsi di seluruh Tanah Air Republik Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Elemen anti korupsi itu secara resmi kembali menyampaikan surat permohonan dan/atau permintaan hasil perkembangan perkara atau SP2HP atas laporan mereka terkait dugaan penyimpangan dana APBD tahun anggaran 2017 silam terhadap pelaksanaan proyek pembangunan rumah tahanan (Rutan) Polres Kampar di Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau-Indonesia, Jum’at (15/02/19) pagi.
Doc: Redaksi www.harianberantas.co.id
“Langkah permintaan hasil perkembangan perkara atau SP2HP seperti ini, merupakan sudah komitmen kami dari sejak awal untuk mengetahui dan mengawasi sejauhmana perkembangan pengusutan berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sudah kami sampaikan ke lembaga hukum yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dipimpin AKBP. Andri Ananta Yudhistira dibantu oleh Kasat Reskrim AKP. Fajri”, kata peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Marlon, SH.

Peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) dalam keterangan Persnya menegaskan, kami selalu setia memperjuangkan supremasi hukum dan kebenaran dalam menyuarakan pengusutan kejahatan kasus korupsi di seluruh tanah air, meski kami selalu dihambat oleh tindakan kriminalisasi segelintir orang oknum pembela koruptor, namun kami tidak pernah akan mundur, gentar dan takut menyuarakan kebenaran itu, tegas Marlon, SH.dengan berapi-api yang dimpin B.Anas.

Diketahui, Jum’at (15/02/2019), LSM Komunitas pemberantas Korupsi tingkat DPP, menyambangi Mapolres Kampar untuk mempertanyakan laporan soal indikasi penyimpangan dana pembangunan rutan Polres Kampar dengan alokasi dana hibah dari APBD tahun 2017 senilai Rp1. 575.296.000,00 atau sebesar Rp1,5 miliar.

Sementara Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) tingkat pusat, Bowonaso yang akrap disapa B. Anas kepada awak media mengatakan, maksud kehadiran mereka di Polres Kampar untuk menyampaikan surat permohonan atau permintaan perkembangan perkara (SP2HP) atas laporan mereka atas dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2017 pada pelaksanaan pembangunan Rutan Polres Kampar Kota Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau yang sampai saat ini belum ada keseriusan tindakan hukum yang diambil oleh pihak Polres Kampar selama satu tahun ini.

“Kasus penyelewengan dana hibah terhadap pembangunan rutan Polres Kampar ini hingga penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan telah kami laporkan setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Januari 2018 silam. Namun sampai saat ( 2019-red), belum ada kenjelasan berarti dari pihak Polres Kampar. Maka kedatangan tim kita ini (Jum’at-red) ke Polres Kampar, untuk mempertanyakan sejauhmana hasil penyelidikan kasus itu. Sementara kontraktornya gencar mendapatkan proyek-proyek besar di tanah air yang juga kita duga bermasalah, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum LSM KPK, B. Anas kembali menjelaskan, kegiatan proyek rutan Polres Kampar yang berasal dari sumber biaya APBD Kabupaten Kampar tahun 2017 silam itu, dibangun di dalam halaman Mapolres Kampar, dan pihak penyidik sangat jelas melihat kondisi bangunan tersebut. Bahkan, proyek itu telah ditimpa dengan anggaran baru 2019 ini. Kuat dugaan kita itu sebagai modus untuk menghilangkan jejak kasus sebelumnya yang telah kita laporkan.

“Seharusnya, sebelum ada kejelasan kasus yang kita laporkan itu tidak boleh dibangun. Namun kenyataannya tetap dilanjutkan dengan anggaran yang baru” Bebernya dengan kesal. 

Melihat kondisi pembangunan itu sebelumnya terbengkalai dan anggaran biaya pembangunannya terindikasi diselewengkan,  maka pihaknya bersama timnya bertindak dengan tegas melaporkannya  ke ranah hukum. Namun sangat di sayangkan pihak Polres Kampar terkesan lamban dalam menanganinya.

“Buktinya, laporan kita sudah genap satu (1) lamanya. Namun belum ada perkembangan signifikan. Bahkan saksi dari pelapor (LSM), telah dimintai keterangan oleh penyidik sejak bulan Maret tahun 2018 lalu” ungkap elemen anti korupsi, B Anas yang kerap lalulang mengungkap berbagai dugaan korupsi selama ini.

Kasi Umum Polres Kampar, Supartini, saat ditanya Wartawan diruang kerjanya, Jum’at (15/02/2019) siang mengatakan, berhubung isi surat dari LSM KPK ini mengenai kasus korupsi, nanti akan Saya sampaikan dulu sama Kasat Reskrim atau langsung sama Kapolres, ujarnya. Sementara itu, Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira, saat diminta keterangannya melalui via WA (WhatssApp), belum terjawab. 

Hingga berita ini terekspost, pejabat teras pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang dipimpin Afdal selaku Kepala Dinas, belum terkonfirmasi. “Pak Kadis maupun kepala bidang dan sekretaris sedang di luar kota semua pak. Kalau hari Jum’at seperti hari ini, orang kantor pada berangkat semua keluar daerah”, ujar salah seorang staf PU Kampar.

Demikian rekanan kontraktor proyek yang disebut-sebut dikomandoi saudara Asep dari CV.Lidya Pratiwi yang juga disebut-sebut mengerjakan RSUD Selasih Pelalawan, hingga saat ini kontak person miliknya susah dihubungi media, sehingga sulit dikonfirmasi sebagai status turut terlapor aktivis tersebut. * (Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas