Headlines News :
Home » , » "Setwa DPRD Riau Diduga Korupsi..?"

"Setwa DPRD Riau Diduga Korupsi..?"

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, January 9, 2019 | 1:01:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aroma tak sedap dugaan penyimpangan Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak(BBM)/Gas mulai bergulir kepermukaan. Pasalnya, aktivis anti rasuah yang ada di Riau sebut saja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau (LSM Gerak- Indonesia) yang dipimpin Emos Gea., telah menyampaikan laporan resminya kepihak Kejaksaan Tinggi Riau, Senin (07/01/2019) pagi.

Menurut keterangan Pers ketua lsm Gerak Indonesia anti rasuah ini seusai menyerahkan bundelan laporan terkait dugaan perampokan uang rakyat yang dilakukan oleh oknum pejabat sekretariat dewan perwakilan (Setwan DPRD) Riau beberapa waktu lalu dan/atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2017.

Emos menguraikan kronologis kejadian dugaan perampokan uang rakyat itu, bermula adanya pembahasan pos anggaran terselubung di Sekretariat Dewan /DPRD Riau pada tahun 2017 lalu. kemudian oknum Setwan DPRD Riau itu meminta contoh struk BON pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Selanjutnya, setelah mendapatkan Strook Bon, lalu pihak Setwan DPRD Riau membuat memorandum of understanding (MoU) dalam membantu pengisian BBM untuk seluruh anggota DPRD Riau. Akan tetapi, setelah keduanya melakukan penandatanganan dan sepakat (MoU,) pihak Setwan DPRD Riau diduga sengaja tidak melakukan pembelian BBM di SPBU sebagaimana isi MoU.

"Kuat dugaan kita, kata Emos, adanya persengkokolan antara Pengelola SPBU dan Setwan DPRD Riau untuk meraup keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya" Jelas Emos.

Lebih lanjut emos menjelaskan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, menemukan kejanggalan atau modus operandi para oknum setwan ini dengan cara  memalsukan Bon Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga negara/daerah mengalami kerugian minimal sebesar  Rp 268.100.000.00, akibat perbuatan para oknum tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau (LSM Gerak- Indonesia), telah melakukan fungsinya sebagai sosial control dan berusaha meminta klarifikasi para oknum Setwan, namun tidak berhasil ditemui. Bahkan surat somasi kitapun tidak ditanggapi. 

Surat konfirmasi itu kepada ketua DPRD Provinsi Riau Cq. Setwan dengan No. B130/KONF/DPD/LSM - GERAK/P - RIAU/XI/2018  pada 28 November 2018, berdasarkan temuan BPK RI, yang menyatakan bahwa adanya dugaan penyimpangan pos anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas di DPRD Provinsi Riau Tahun 2017 sebesar Rp 1.441.300.000,00, Namun yang terealisasi sebesar Rp1.129.329.200,00 atau 78,35% dari anggaran, dan di temukan dugaan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 268.100.000.00. 

Hasil pemeriksaan BPK atas bukti pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Riau bekerjasama dengan PT. Farid Pratama Mandiri (SPBU 14.282.635) melalui perjanjian kerjasama (Mou) yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2017. 

Namun,  dalam Mou itu tidak pernah terlaksana bahkan bukti BON dari  PT. Farid Pratama Mandiri (SPBU 14.282.635) diduga Kuat telah di Palsukan, sesuai pengakuan Pemilik SPBU bahwa BON yang diminta oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Adminitrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) saat itu hanyalah Contoh, tidak sesuai dengan yang di perlihatkan oleh Tim BPK kepada dirinya, Ungkap pemilik SPBU dalam temuan BPK RI. 

Sedangkan keterangan pemilik PT. Farid Pratama Mandiri (SPBU 14.282.635) Hendra Kurniawan mengatakan, bahwa PPTK dan PPAKK mendatanginya untuk meminta bantuan agar meminjamkan nama SPBU dan memberikan contoh Kupon BON BBM serta menandatangani Kwintasi Dinas berikut faktur penagihan dalam rangka pencairan anggaran belanja bahan bakar minyak kendaraan Dinas operasional DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. 

Bahkan, Pemilik SPBU mengaku bahwa  seluruh Dokumen terkait belanja BBM yang terdiri dari faktur tagihan belanja BBM PT FPM berikut kupon-kupon BBM, bukanlah SPBUnya yang membuat  melainkan sepengetahuan-Nya dibuat oleh PPAKK sekretaris DPRD Provinsi Riau.

Hendra Kurniawan pemilik SPBU PT FPM mengaku, telah menandatangani MoU, menandatangani tagihan BBM per bulannya dan memberikan contoh Bon kontan BBM kepada PPTK. Hendra juga mengaku, SPBU PT. FPM tidak pernah menjual BBM kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan tidak pernah menerima pembayaran melalui transfer, Uang Tunai, maupun pemberian dalam bentuk barang dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau atas tagihan BBM yang telah ditandatanganinya. Jelasnya  kepada BPK

Pemilik SPBU mengakui hanya memenuhi permintaan PPTK untuk menandatangani seluruh dokumen belanja BBM atas permintaan dari kenalannya pemilik SPBU yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Tambahnya. 

Saat Tim BPK memperlihatkan Bon kupon BBM  kepada pemilik SPBU PT FPM, Hendra Kurniawan mengatakan, Bon yang diperlihatkan pada dirinya tidak sebanyak itu,  kami dari pemilik SPBU pernah memberikan contoh bon kupon milik SPBU yang lama, Jelasnya kepada Tim BPK. 

Ditambahkan Emos, yang kita laporkan dalam hal ini yakni Sekwan DPRD Provinsi Riau, PPTK BBM DPRD Provinsi Riau, PPAKK BBM DPRD Provinsi Riau dan juga Direktur PT.  Farid Pratama Mandiri (SPBU 14.282.635), karna kita menduga mereka melakukan persengkokolan hingga ditemukanya pemalsuan BON BBM, untuk memuluskan pencairan Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak yang dikelolah Setwan DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, sehingga mengakibatkan kerugian Negara. 

Emos meminta Kepada  Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, pemalsuan Bon Bahan Bakar Minyak (BBM) dan adanya temuan BPK RI Sebesar Rp 268.100.000.00 di Setwan DPRD Provinsi Riau. Agar segera memeriksa Sekwan DPRD Provinsi Riau, PPTK, PPAKK dan juga Direktur PT.  Farid Pratama Mandiri (SPBU 14.282.635) Mintanya.

Ketika wartawan konfirmasi setwan DPRD Provinsi Riau dikantornya tidak berhasil ditemui hingga berita ini ditayangkan.   (Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas