Headlines News :
Home » » Diduga "Supeni" Jual Tanah Badan Jalan Dan Umbar Kebohongan Publik di Sejumlah Media

Diduga "Supeni" Jual Tanah Badan Jalan Dan Umbar Kebohongan Publik di Sejumlah Media

Written By Harian Berantas on Thursday, January 3, 2019 | 1:31:00 PM

HARIANBERANTAS,PEKANBARU- Tanah seluas 3 M X 175 M, yang telah ditetapkan sebagai fasilitas umum atau jalan umum yang terletak di jalan Karya Bakti RT.002-003/RW.003, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, berubah menjadi hak milik pribadi oknum pengembang Perumahan Villa Karya Bakti Housing II berinisial BD (Budi Dermawan,red) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan oleh RT/RW.003, Lurah Air Hitam, berinisial IG (Indragama,red), dan Camat Payung Sekaki,berinisial ZC (Zarman Candra, S.STP,red) beberapa tahun yang lalu.
Ibu Supeni (Tengah/BerJilbab) saat mengakui Tanah Badan Jalan Umum "Milik" Pribadinya.
Berubahnya status tanah badan jalan umum tersebut diakibatkan adanya jual beli antara penjual berinisial, SP (Supeni,red) kepada oknum pengembang perumahan berinisial, BD (Budi Dermawan,red), sebagaimana surat keterangan yang dibuat SP pada tahun 2016 silam.

Terungkap adanya dugaan tindak pidana jual-beli tanah badan jalan umum ini, ketika kepala kelurahan Air Hitam, Indragama, mengundang SP dan warga lainnya untuk dimintai keterangan/tanggapan atau klarifikasinya. Dalam keterangan SP dihadapan sejumlah warga dan perangkat pemerintah terungkap bahwa SP mengakui jika tanah badan jalan tersebut adalah miliknya dan telah dijualnya.

Dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor Lurah Air Hitam itu, terlihat hadir Camat Payung Sekaki, Zarman Candra, S.STP, Lurah Air Hitam, Indragama didampingi beberapa stafnya, Ketua RW.003 Suriatno, Ketua LPM Husim, Penjal Tanah, Supeni di damping anaknya Sukresno, perwakilan warga perumahan Villa Karya Bakti Housing, Antoni Halim dan warga lainnya serta awak media yang turut meliputnya.

Dalam keterangan SP, dirinya mengakui bahwa Tanah Badan Jalan seluas 3MX175M adalah milik pribadinya sejak pembukaan lahan tersebut sampai tahun 2016 lalu. Dan surat pernyataan yang dibuatnya pada tahun 2016 lalu itu adalah tanda tangannya dan sah. Kata SP mengakui.

SP ini tidak segan segan dan tidak tau malu. Pasalnya, kerengannya dihadapan para peserta rapat yang diliput oleh watawan itu, sangat bertentangan dengan pernyataannya kepada sejumlah awak media yang mendatangi rumahnya di jalan Sukarno Hatta depan RS Eka Hostiptal beberapa waktu lalu.

Dalam keterangannya kepada awak media saat dijumpai dirumahnya itu mengatakan, bahwa dia (SP,red) tidak pernah mera menandatangani surat pengakuan bahwa miliknyalah tanah badan jalan tersebut.

“Saya (SP,red) tidak merasa menanda tangani surat pernyataan ini. Dan memang pernah ada yang menyodorkan surat persetujuan saya, namun tidak mau saya tanda tangani” Katanya.

Ada apa sebenarnya dengan SP? Padahal pada tahun 2016 lalu itu dirinya tidak lagi memiliki hak diatas tanah tersebut karena sudah dijual beberapa tahun sebelumnya. Apalagi pada tahun 2013, tanah seluas 3 meter X 175 Meter itu telah ditetapkan sebagai jalan umum, sesuai dengan gambar SHM milik warga sepada dengan jalan.

Warga setempat mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah riau, segera ambil tindakan hukum yang tegas terhadap oknum penjual-beli tanah badan jalan umum milik masyarakat umum tersebut yang telah berubah menjadi hak milik pribadi.

Antoni Halim sebagai warga perumahan Villa Karya Bakti Housing, meminta kepada pemerintah melalui RW,Lurah dan Camat, segera cabut SKGR yang telah diterbitkan dan kembalikan fungsi badan jalan umum seperti semula sebelum memasuki ranah hukum, tegasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun ratusan wartawan di lapangan, terungkap jika pihak pemerintah dalam hal ini RT, RW, Lurah dan Camat menerbitkan surat SKGR hanya berdasarkan surat keterangan dari warga yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak bersepadan dengan Badan Jalan Umum (BJU) dan juga surat keterangan dari SP yang mengkalim Jalan Umum tersebut adalah miliknya, sehingga warga sekitar mengajukan keberatan atas diterbitkannya SKGR tersebut.

Ketika wartawan konfirmasi Camat Payung Sekaki, Zarman Candra, S.STP di kantornya terkait terbitnya SKGR atas tanah Badan Jalan Umum, mengatakan, jika dirinya hanya menerima berkas dari bawahannya dan tidak ada melakukan pengecekkan kebenaran dilapangan.

“Saya (Zarman Candra, S.STP,red) hanya menerima berkas saja dari bawahan saya. Terkait adanya keberatan dari warga sekitar, saya minta lurahnya (Indra Gama,red) untuk menyelesaikan dan mengembalikan Badan Jalan Umum tersebut seperti semula” Kata Zarman, Senin (31/12/2018) pagi.

Akibat dari diterbitkan SKGR atas Tanah Badan Jalan Umum seluas 3 meter X 175 meter yang merubah atau mengalihkan fungsi jalan umum menjadi hak milik pribadi perorangan bahkan sekarang ini sedang dalam kepengurusan peningkatan surat ke Sertfikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional  (BPN) Kota Pekanbaru, menimbulkan kerugian yang terhingga bagi masyarakat umum.

Ironisnya, ketika warga sekitar mengajukan keberatan terhadap keserakahan oknum pengembang perumahan (BD,red) yang merampas badan jalan umum secara membabibuta, warga malah mendapatkan ancaman dan/atau intimidasi dari oknum “Pengacara” yang diduga sengaja dibayar / disediakan oleh BD. Ancaman oknum pengacara itu di alamatkan kepada warga dengan pelaporan ke pihak berwajib / Kepolisian RI wilayah Riau, Kata Agustinus Sinaga selaku kuasa hukum BD, kepada sejumlah wartawan.

“Kami dari tim kuasa hukum pengembang perumahan Sdr. BD, akan melaporkan warga yang melakukan keberatan atas permasalahan penebitan surat SKGR An: Klien kami. Kami minta pihak pihak yang merasa keberatan tersebut ajukan gugatan atau laporkan ke Polisi. Karena kami sebagai kuasa BD, tidak tinggal diam, akan kami laporkan warga itu. Kata Agus saat diwawancara  di Nom Caffe jalan Durian, Kamis (27/12/2018) sore.

Secara terpisah, Lurah Air Hitam, Indra Gama, ketikan di konfirmasi sejumlah wartawan melalui sambungan selulernya mengatakan, kalau mau konfirmasi langsung saja dengan pengacara saya bernama Masido Prawiro Manurung. Kata Indra Gama sembari menyebutkan nomor Handpone pengacara hebatnya itu kepada wartawan. Padahal wartawan meminta keterangan pers Indra Gama selaku lurah dan pejabat publik, bukan secara pribadi atau masalah dapur rumahnya, namun mengarahkan ke perngacara pribadinya.

Sedangkan Masido Prawiro Manurung selaku pengacara pribadi Indra Gama dan juga tim kuasa hukum dari oknum terduga serakah tanah jalan umum (BD,red) itu, kepada wartawan mengungkapkan, jika dirinya hanyalah selaku pengacara pribadi Indra Gama dan sisi lain juga bertindak sebagai tim kuasa BD. Katanya saat diajaknya jumpa wartawan di Nom Caffe jalan Durian, Kamis (27/12/2018) sore.

“saya (Masido Prawiro Manurung,red) memang pengacara pribadi Indra Gama bukan pengacaranya sebagai Kepala Kelurahan. Saya minta jangan di permasalahkan lagi ya” Imbuhnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, H.M.Noer, MBS, meminta masyarakat untuk membuat surat pengaduan ke pemerintah Kota Pekanbaru. Apabila surat pengaduan masyarakat sudah kita terima, maka akan memanggil camatnya.

“Adukan ke Pak Walikota Pekanbaru dan tembusannya ke saya. Begitu kita terima pengaduan masyarakat secara tertulis, akan kita panggil camatnya” Kata M.Noer kepada awak media, Selasa (01/01/2019) Pukul. 21.30 Wib. (Tim).





PENGUMUMAN:

Apabila ada yang keberatan atau merasa dirugikan atas pemberitaan kami,  silahkan ajukan hak jawab, koreksi dan/atau Somasi.

Contact Pengaduan Masyarakat:

0823 8398 5787 / Email. harianberantas@gmail.com /
 skuberantas@yahoo.co.id.
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas