Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi di Pelalawan "Menjamur", Kinerja Aparat Penegak Hukum Dipertanyakan

Dugaan Korupsi di Pelalawan "Menjamur", Kinerja Aparat Penegak Hukum Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Friday, December 14, 2018 | 8:06:00 AM


HARIANBERANTAS, PELALAWAN- Keberadaan aparat penegak hukum diwilayah Kabupaten Pelalawan selama ini tidak mempengaruhi turunnya anggka korupsi di Pelalawan. Terbukti baru-baru ini masyarakat telah menyampaikan surat Laporan/Pengaduan sekaligus Konfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan terkait maraknya perlombaan perilaku dugaan Korupsi APBD disetiap sendi-sendi dinas terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan senilai Rp.2 Milyar lebih.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Tety Syam

Masyarakat yang menemukan kebocoran dugaan korupsi itu, langsung mengirim surat pengaduan dan surat bahan kofirmasi yang ditunjukan kepada Kepala kantor Kejari Pelalawan. Namun hingga kini pewartapun belum mendapat jawaban berarti dari Kajari. Bahkan ketika pewarta tersebut mendatangi Kantor Kajari Pelalawan itu membuat pegawainya konca kancir untuk menghindar.

Menurut salah seorang yang mengaku staf kasipidsus Kejari Pelalawan mengatakan, "Maaf pak, bapak dari media ya ? Begini pak, Kasipidsus masih ada tamu, jadi saya hanya disuruh mencatat nomor bapak agar nantinya jika sudah ada perkembangan bisa disampaikan kepada media bapak,"katanya, Rabu 12/12/2018, dengan wajah puncat seakan ketakutan melihat kedatangan para insane pers.

Mendengar pesan kasipidsus kejari pelalawan yang disampaikan melalui salah seorang stafnya itu, awak mediapun hanya pasrah menanti tindakan aparat hukum yang tidak professional / proposional tersebut. dan memilih untuk menunggu informasi berikutnya sebagaimana dijanjikan oleh sang staf kasipidus tersebut.

Terkait bocornya dugaan penyalahgunaan APBD Pelalawan di Dinas PUPR Pelalawan, diketahui setelah  keluar hasil temuan BPK perwakilan Riau. Dimana dalam temuan tersebut menyatakan dengan jelas, bahwa pihak BPK dalam auditnya menemukan dugaan kerugian keuangan negara atas 14 paket pekerjaan di PUPR Pelalawan dengan total kerugian Negara mencapai 2 Milyar lebih, diantaranya:
  1. Pengadaan Kitchen Set Rumah Ketua DPRD pada Setwan;
  2. Pengadaan Tanah Timbun di UPTD Pangkalan Kerinci pada Diskanla
  3. Paket V (Lima) Peningkatan Jalan Desa Sungai Sirih dan jalan Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan (Aspal)
  4. Paket VIII (Delapan) Peningkatan Jalan Poros Desa Pangkalan Gondai Kecamatan   Langgam (Aspal)
  5. Paket II (Dua) Peningkatan Jalan Poros Desa Ransang - Jalan Lintas Bono dan Jalan Desa Sungai Ara - Jalan Lintas Bono Kecamatan Pelalawan (Aspal)
  6. Paket III (Tiga) Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Lesung - Desa Genduang, Jalan Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung (Aspal)
  7. Paket XVII (Tujuh Belas) Peningkatan Jalan Desa Meranti, Desa Harapan Jaya   Kecamatan Pangkalan Kuras (Aspal)
  8. Paket VII (Tujuh) Peningkatan Jalan Desa Surya Indah - Desa Beringin Indah   Kecamatan Pangkalan Kuras dan Jalan Lubuk Mandian Gajah - Desa Kriung Kecamatan Bunut - (Aspal)
  9. Paket XIX (Sembilan Belas) Pembangunan Jalan Danau Kajuwit – Jl. Langgam   (Timbunan)
  10. Paket I (Satu) Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci
  11. Paket IV (Empat) Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kembang Sari dan Jalan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui (Aspal)
  12. Paket IX (Sembilan) Peningkatan Jalan Lingkar Timur Kota Pangkalan Kerinci –   Rigid Pavement (DAK)
  13. Paket XIV (Empat Belas) Peningkatan Jalan SMA 1 Langgam - ST2P - Rumah Sosial Teknopolitan Timbunan, Lapis Pondasi Agregat Kelas C, Box Culvert)
  14. Optimalisasi Pembangunan Gedung dan Landscape Halaman Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P)

Dari sikap pihak Kejari Pelalawan tersebut terhadap konfirmasi media dan laporan tentang dugaan korupsi di dinas PUPR pelalawan itu, maka hal itu terkesan tidak responsif terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Sehingga sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, “bahwa semua lembaga penegak hukum diwajibkan fokus dan respon cepat dalam menangani setiap kasus korupsi karena dimata negara korupsi adalah sebagai kasus luar biasa ( Ekstra Ordinary Crime) wajib mendapat perhatian khusus” Kata Jokowi.

Bahkan Jokowi mengatakan, ekosistem demokrasi, ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK, untuk memberantas korupsi," Tegas Jokowi di hadapan ratusan anggota DPR/MPR/DPD RI di Jakarta.

Pemerintah, tambah Jokowi, juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi.

Selain itu, lanjut Politikus PDIP itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.

Sementara, penegakan hukum  diwilayah kabupaten pelalawan seakan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga dipelalawan ini masih ditemukan dugaan korupsi.

Penulis : Feri Sibarani

Wartawan www.aktualonline.com
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas