Headlines News :
Home » , » PUSAKO Fakultas Hukum UIR Minta KPK RI "Memperjelas Status Hukum Bupati Bengkalis AM Atas Dugaan Kerlibatannya Dalam Proyek 494 M"

PUSAKO Fakultas Hukum UIR Minta KPK RI "Memperjelas Status Hukum Bupati Bengkalis AM Atas Dugaan Kerlibatannya Dalam Proyek 494 M"

Written By Harian Berantas on Friday, November 9, 2018 | 9:13:00 AM

HARIANBERANTAS,PEKANBARU- Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO) Fakultas Hukum (FH) UIR, Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H melalui Kepala Seksi Advokasi Rici, meminta Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan kepada publik terkait penyitaan uang Rp. 1.9 Milliar di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Bengkalis AM (Amril Mukminin,red) beberapa bulan yang lalu, Kamis (8/11/2018).
Rici Verdiansyah, SH.
Rici Verdiansyah menilai penyitaan dalam KUHAP sudah jelas. Penyitaan itu ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus tegas dan jangan berlarut larut sehingga terkesan melanggar aturan hukum yang sudah ada. KPK kan penegak hukum yang notabene katanya taat hukum.

Maka PUSAKO FH UIR mewakili seluruh masyarakat meminta KPK RI segera memperjelas hubungan uang yang di sita senilai Rp. 1.9 M saat menggeledah Rumdis Bupati Bengkalis berinisial AM terkait dugaan tindak pidana korupsi dana proyek multiyear senilai Rp. 494 Milliar yang menurut KPK telah ditemukan potensi kerugian keuangan negara diperkirakan Rp. 80 milliar dan dalam kasus tersebut sudah ada tersangkanya yaitu MNS (M. Nasir) dan HB (Hobby) dari pihak perusahaan.

Terlebih lagi menurut Rici, Bupati Bengkalis AM saat ini juga sudah dicekal KPK RI. Jadi kita mendesak KPK RI agar tidak takut jika terdapat alat bukti yang cukup utk menaikkan status Bupati Bengkalis  AM saat ini yang sebelumnya menjadi saksi untuk dinaikkan menjadi tersangka, Terang Kepala Seksi Advokasi PUSAKO FH UIR, Rici Verdiansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus luar biasa ini berawal ketika Tim DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) menemukan bukti awal dugaan korupsi dana pembangunan jalan dengan sistem Multiyear dan Dana Bansos dan dugaan korupsi dana APBD Kab.Bengkalis sejak tahun 2008 s/d 2016.

Selanjutnya, Tim DPP LSM KPK ini, membawa kasus itu ke beberapa lembaga penegak hukum yaitu KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri. Dimana dugaan korupsi dana pembangunan jalan Pangkalan Nyirih-Multiyear ditangani oleh KPK RI dan korupsi dana Bansos di tangani Mabes Polri Cq. Polda Riau.

Kedua kasus ini diduga Bupati Bengkalis AM (Amril Mukminin) terlibat menikmati puih puih uang haram tersebut.

Terkait isu tak sedang luar biasa tersebut diatas AM (Amril Mukminin) berulang kali dihubungi tak aktif begitu juga ketikkan di datangi kantornya AM ini tidak berada di tempat. Bupati satu ini lebih susah di jumpai dibanding presiden. (B.ANAS)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas