Headlines News :
Home » » Pemerhati Hukum UIR YK, Kecewa Dengan Dinas PUPR dan Premprov Riau yang Ngumpet Pada PP 54/2017

Pemerhati Hukum UIR YK, Kecewa Dengan Dinas PUPR dan Premprov Riau yang Ngumpet Pada PP 54/2017

Written By Harian Berantas on Friday, November 23, 2018 | 6:19:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Lambatnya proses pembangunan tiga proyek besar di Provinsi Riau, yaitu Jembatan Siak IV, Fly Over di Simpang Empat Mall SKA, dan Fly Over Simpang Empat Pasar pagi Arengka Jln Sukarno Hatta-Subrantas diperkirakan bakal berdampak mangkrak pada tahun 2018.

Pasalnya, ketiga (3) proyek tersebut seharusnya sudah terselesaikan pada akhir tahun 2018 ini. Sementara hasil pembangunan nya saja diperkirakan baru selesai sekitar 70-75 persen. Namun sisa waktu pengerjaannya tinggal 1,5 bulan lagi atau berakhir 15 Desember 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Yudi Krismen US, S.H.,M.H sebagai pemerhati hukum dari Universitas Islam Riau (UIR) saat menyikapi  pertanyaan wartawan terkait permasalahan proses pembangunan prosek raksasa tersebut.

Yudi Krismen sangat kecewa terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diduga berlindung pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017 atas rencana adendum yang akan di ajukan rekanan untuk penambahan waktu.

"Kekecewaan kita terhadap proyek itu dimulai dari kualitas  serta kuantitas bangunannya, dari boks gilder yang belum dipasang, bahkan sebagain belum datang, begitu pula dengan multi pengerjaan yang kurang baik" Kata Yudi

Dari informasi yang di dapat untuk pengerjaan flyover di simpang Mall SKA diperkirakan tidak mungkin selesai, karena pihak pabrikan belum mampu menyelesaikan pengiriman barang. Hal itu sangat mustahil. Itulah alasan mereka. Padahal jauh jauh hari kegiatan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa. Ucap mantan penyidik Reskrimsus Polda Riau itu.

Menurut prediksi kita dengan sisa waktu yang ada tidak mungkin Proyek Raksasa tersebut bisa selesai pada bulan Desember 2018 ini.

Sangat kita sayangkan sikap Pemerintah Provinsi Riau Dan dinas PUPR Provinsi Riau tetap saja berdalili ketika dihadapan  media yang tetap melanjutkannya pengerjaan proyek itu, tambahnya.

Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas PUPR hanya berdasarkan peraturan perundang – undangan dan Pepres nomor 70/2017, dan memungkinkan proyek tetap dikerjakan meski melewati batas waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan.

Menurutnya pembangunan proyek raksasa yang berada dalam pengawasan dinas PUPR Provinsi Riau akan terancam mangkrak sudah pasti mangkrak, ujar Yudi yang juga sebagai dosen S2 Fakultas Hukum UIR.

Bahkan disinyalir dinas PUPR Dan pihak rekanan kontraktor masih saja mencari alasan tantang aturan – aturan yang memungkinkan agar proyek ini tetap dilanjutkan, salah satunya Prpres 70 tahun 2017 tentang pengadaan barang dan jasa mengenai batas waktu yang diberikan 50 hari + denda berdasarkan permohonan rekanan kepada dinas PUPR Provinsi Riau dan dituangkan dalam adendum.

Namun alasan pengajuan yang diajukan pihak rekanan kepada dinas PUPR Provinsi Riau adalah – Force mejeur / bencana alam (hujan), Kondisi transfortasi (Macet) dan apabila anggaran tidak digunakan sempurna sampai batas waktu, wajib untuk dikembalikan ke Negara dan akan diangarkan pada tahun berikutnya, Tutur Yudi.

Sementara, Ketua Umum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) Toro Zl melalui Sekretaris Umum (Sekum) Bowonaso yang akrab disapa B. Anas, mengatakan, bukan hanya masalah terlambatan waktu pengerjaan atau magkrak saja, tetapi yang kita soroti adalah masalah kualitas fisik bangunannya.

"Masalah kualitas fisik bangunan ketiga proyek raksasa ini siapa yang bertanggungjawab?"

Terkait mangkrak dan diadakan adendum silahkan saja. Tapi setelah kita turun kemaren ke lokasi banyak item yang kita ragukan kualitasnya. Misalnya, besi dan kualitas betonnya.

Kita khawatir bangunan tersebut akan roboh dan menimpa masyarakat dikemudian hari. Bila hal itu terjadi siapa yang bertanggungjawab?, Tanya B. Anas.

"Kita minta dihentikan saja proyek itu sebelum memakan korban dikemudian hari." Pinta B. Anas,.

Hal yang sama diaminin oleh ketua DPD LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM PERKARA) Provinsi Riau V.Freddy. H. SE.

Menurut Freddy, Kuat dugaan kita jika apa yang disampaikan oleh Pemerhati Hukum UIR Bapak Yudi Krismen US, S.H.,M.H dan LSM KPK sangat kita dukung. Sebab saya sendiri juga turut hadir pada saat Investigasi kelapangan bersama LSM KPK yang dipimpin oleh B.Anas.

Kuat dugaan kita proyek tersebut akan memakan korban dikemudian hari. Maka, sebelum hal itu terjadi kita minta pemerintah dan dianas terkait segera hentikan pembangunan Jembatan Fly Over tersebut. Ucap Freddy.

Kita akan terus lakukan monitoring dan berencana akan adakan aksi demo untuk mendesak pihak terkait dan penegak hukum segera selidiki aktor dibalik permainan proyek itu. Tegas Freddy lagi. (Redaksi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas