Headlines News :
Home » » Masyarakat Bengkali Menilai Menteri LHK RI dan Dinas LHK Riau Tak Becus Menyelamatkan Hutan Bengkalis

Masyarakat Bengkali Menilai Menteri LHK RI dan Dinas LHK Riau Tak Becus Menyelamatkan Hutan Bengkalis

Written By Harian Berantas on Friday, November 16, 2018 | 10:57:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Pelaku perambahan ratusan hektar kawasan hutan mangrove areal pulau bengkalis tepatnya Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang pernah dilaporkan oleh LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan ( IPMPL)  ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ri serta ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau beberapa waktu lalu.

Laporan resmi itu sangat disayangkan sampai berita ini diturunkan tindakan hukum dari Pejabat berwenang kedua jenjang lembaga Pemerintah yakni Kemen LHK RI dan Dinas LHK Riau  belum juga kelihatan alias tutup mata.

Laporan dugaan tindakan perusakan Hutan Mangrove dan kreteria kawasan lindung dan pantai dan sungai di pulau bengkalis Kabupaten Bengkalis secara ilegal berdasarkan surat nomor : 290/L/LSM-IPMPL/XI/2017 tanggal 5 November 2017. Dimana hutan ratusan hektare telah dijadikan tambak udang alias kolam udang diantaranya:
  1. Areal Jl.ombak Desa Tameran dengan seluas sekitar kurang lebih 20 Hektare diduga milik pengusaha berinisial FK cs;
  2. Areal di jl.Nelayan rt 04 rw 01 desa penebal seluas kurang lebih 10 Hektare diduga milik Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkalis;
  3. Areal di jl. Sawit Desa Pematang Duku seluas kurang lebih 30 Ha diduga milik pengusaha  tambak udang berinsial AD;
  4. Areal di Pasar Ketam putih Desa Ketam Putih seluas kurang lebih 4 Ha diduga milik pengusaha tambak udang berinisial AI.
Areal tambak udang tersebut diatas semunya berlokasi di Kec.Bengkalis; Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Kemudian dugaan perambahan kawasan hutan mangrove dan kawasan lindung  yang dijadikan tambak udang yaitu:
  1. Di areal Kec.Bantan yaitu terletak di  Jl. Sungai Tiram  Dusun Makmur Desa Kembung Baru seluas kurang lebih 18 Ha diduga milik pengusaha berinisial AD;
  2. Areal Dusun akit jaya desa kembung baru seluas kurang lebih 6 Ha diduga milik pengusaha berinsial WG;
  3. Dusun setia kawan desa teluk lambang seluas kurang lebih 20 Ha diduga milik pengusaha berinisial SK;
  4. Areal Dusun setia kawan desa teluk pambang seluas kurang lebih 3 Ha diduga atas nama Koperasi;
  5. Areal Sungai Bahan Desa Pambang baru seluas kurang lebih 5 Ha diduga milik pengusaha berinisial H.Y.
  6. Areal di jl.Kapitan Desa Pambang Baru seluas kurang lebih 20 Ha diduga milik pengusaha Kota Pekanbaru;
  7. Areal di jl. Kapitan Desa Pambang Baru-Desa Suka Maju seluas kurang lebih 270 Ha diduga milik Perusahaan berisial PT.VWL,;
  8. Areal di jl.Perjuangan Desa Suka Maju seluas kurang lebih 10 Ha diduga milik pengusaha berinisial AG;
  9. Areal di jl.Berancah Desa Berancah seluas kurang lebih 10 Ha diduga milik pengusaha berinsial AC;
  10. Areal di Jl.Kantor Desa Papal Desa Papal seluas kurang lebih 3 Ha diduga milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bengkalis; dan
  11. Areal di jl.papal Desa papal seluas kurang lebih 4 Ha diduga milik pengusaha berinisial BD.
Menurut pantauan langsung Media ini juga ke lapangan pada tanggal  28 Oktober 2018 lalu didua wilayah Kecamatan yang berada di pulau bengkalis, dugaan perambahan hutan mangrove yang merupakan benteng alami pulau bengkalis dari erosi air laut alias abrasi pantai semakin menjadi-jadi, bahkan lebih luas lagi dari apa yang telah dilaporkan LSM IPMPL ke MenLHK RI serta Dinas LHK Riau.

Contohnya: Di Dusun Akit jaya Desa Kembung Baru, sebelum tahun 2017 kawasan hutan mangrove yang telah direboisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sekitar tahun 2003-2004 mengunakan sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis diperkirakan milyaran rupiah, saat ini kawasan  tersebut telah berubah fungsi menjadi tambak udang diduga milik pengusaha berinisial AN.

Kemudian hutan mangrove areal di Desa Berancah diduga dibabat puluhan hektar, termasuk juga kawan hutan mangrove Desa Selat Baru dan sejumlah kawan hutan lainya tanpa adanya  upaya tindakan hukum dari pihak berkompeten.

Menurut Solihin ketua LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) kepada awak media, menjelaskan bahwa tindak lanjut dari surat laporan LSM IPMPL Nomor : 290/L/LSM-IPMPL/XI/2017 tanggal 5 November 2017 ke Menteri LHK RI baru direspon sekitar bulan Mei 2018, hal itu diketahui setelah adanya  pejabat dari Kementerian LHK RI atas nama : EKA PRASETYA APRIADI,S.Si, NIP : 1984 0427 2009 011006, jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Pratama, FIANIKA YUNIASARI,S.Si, NIP : 1985 0619 2015 042001, jabatan : Calon Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Muhammad Hidayat, NIP : 1984 0719 2005 011002, Jabatan : BPPHLHK Wilayah Sumatra Seksi Wilayah II Pekanbaru, Instansi : Kem LHK.

Pada dasarnya lanjut aktifis tersebut mereka datang sepertinya hanya sebatas memverifikasi lapangan terhadap apa yang telah dilaporkan oleh LSM IPMPL, namun setelah selesai mereka melakukan memverifikasi dan menuangkan dalam berita acara tanggal 11 Mei 2018 sampai saat ini sedikitpun tindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku  sebagaimana amanat ketentuan  UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan samasekali tidak dilakukan. Padahal hasil dari verifikasi lapangan yang dilakukan oleh ketiga orang Pejabat dari Kementerian LHK yang di dampingi oleh KPH Bengkalis ( BUSTAMI) jelas sekali tiga lokasi hutan mangrove yang telah digarap oleh Pengusaha tambak udang yang tidak bertanggung jawab termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)" . 

Tak hanya itu saja yang menjadi tanda tanya besar bagi pengurus LSM IPMPL terhadap hasil verifikasi lapangan  dilakukan oleh ketiga orang petugas Kemen LHK tersebut, dimana pada titik koordinat terjadinya dugaan perambahan hutan mangrove yang dilaporkan LSM IPMPL  diverifikasi lapangan, jelas2 termasuk pada kawasan hutan.

Kemudian dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 11 Mei 2018 muncul titik koordinatnya, anehnya dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan kepada Dinas LHK Riau no : S.338/PPH/PPHS/GKM.2/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang muncul hanya tiga lokasi termasuk pada kawasan HPT. Padahal ratusan hektar hutan mangrove yang dibabat habis terindikasi secara ilegal oleh pihak Perusahaan berinisial PT. VWL untuk dijadikan Tambak udang di areal jalan Kapitan Desa Pambang Baru- Desa Suka Maju Kec. Bantan dan juga sejumlah lokasi lainya termasuk yang dalam kawasan hutan. Aneh sekali itu tidak muncul, ada apa ?" Tanya Aktifis tersebut dengan heran.

Lebih lanjut pengurus LSM IPMPL itu lagi secara tegas sempat mengatakan, jika persolan tersebut memang tidak dilakukan tindakan tegas oleh Petugas Kementerian LHK RI dan Dinas LHK Riau terhadap para pelaku perusakan hutan mangrove milik Negara tersebut. Dan mereka berencana dalam waktu dekat ini akan mengambil sikap melaporkan  kejadian yang menimbulkan indikasi kerugian bagi Negara atas kerusakan hutan tersebut ke KPK RI dan juga tidak tertutup kemungkinan melakukan upaya gugatan lewat jalur pengadilan. Tegas Solihin.

Selanjutnya  EKA PRASETYA APRIADI selaku Ketua Team dari Kemen LHK RI yang turun melakukan verifikasi atas laporan LSM IPMPL Kepulau Bengkalis pada tanggal 11 Mei 2018 maupun Kepala Dinas LHK Riau sampai berita ini dipublikasi belum berhasil diminta tanggapannya oleh Media ini. (Tim: Rom/B.Anas)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas