Headlines News :
Home » » Ketua Umum PUSAKO (FH UIR) Dr. Muhammad Nurul Huda,SH,MH Minta Presiden RI Jokowi Pertimbangkan Polemik Program Kartu Nikah

Ketua Umum PUSAKO (FH UIR) Dr. Muhammad Nurul Huda,SH,MH Minta Presiden RI Jokowi Pertimbangkan Polemik Program Kartu Nikah

Written By Harian Berantas on Friday, November 16, 2018 | 9:08:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Rebcana pemerintah pusat untuk mengganti Buku Nikah menjadi Kartu Nikah menjadi polemik yang sangat krusial ditengah tengah masyarakat indonesia.

Rencana itu membuat sejumlah pihak angkat bicara salah satunya berdatangan dari Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (FH UIR), Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH. Pihaknya meminta pemerintah untuk mengkaji kembali dan mempertimbangkan rencana tersebut.

Dr.Mohammad Nurul Huda,S.H.,M.H mengatakan, Pemerintah pusat melalui kementerian Agama harus mengkaji ulang dan mempertimbangkan rencana pengalihan Buku Nikah ke Kartu Nikah.

"Kami Meminta kepada Presiden Joko Widodo melalui Kemenag RI untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan rencana pembuatan Kartu Nikah tersebut" Ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/11/2018) melalui sambungan whatsapp pribadinya.

Persolan program pergantian buku nikah ini, bisa saja menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti Proyek E-KTP yang menjerat petinggi negeri ini salah satunya Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang saat ini sedang mendekam di "bui"

Hal ini, bukan tidak mungkin terjadi nantinya dalam program Pengadaan kartu nikah itu menjadi Bancakan Korupsi Hingga Triliunan Rupiah kedepan. Akhirnya masyarakat miskin jadi korban kedepannya.

"Pusako FH UIR khawatir rencana pembuatan kartu nikah akan bernasib seperti proyek E-KTP yang menjadi bancana luar biasa "korupsi berjamaah" yang diduga negara rugi Rp. 2.3 T," Tuturnya.

Atas dasar itu, Nurul meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan perintah kepada Kementerian Agama untuk menunda program tersebut.

"Kami berharap agar pak presiden jokowi untuk instruksikan ke kemenag menunda  rencana pembuatan kartu nikah tersebut dan jangan sampai rakyat nanti menilai bahwa dizaman pak jokowi presiden, ada kebijakan yang bermasalah secara hukum seperti pada kasus e-ktp." Tegasnya. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas