Headlines News :
Home » » Dinilai Cacat Hukum: Kuasa Hukum Kecam Pembebasan Jabatan Kepsek SDN 19 Teluk Pambang

Dinilai Cacat Hukum: Kuasa Hukum Kecam Pembebasan Jabatan Kepsek SDN 19 Teluk Pambang

Written By Harian Berantas on Tuesday, November 27, 2018 | 8:25:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Surat Keputusan (SK) Nomor: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan tugas sebagai Kepala Sekolah Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 19 September 2018, berbuntut panjang. 

Dimana ENI KURNIA, S.PD, SD yang dikenai Surat Keputusan (SK) tersebut merasa terzholimi atas pembebasan tugas alias non job dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Desa teluk Pambang Kecamatan Bantan dan di pindahkan tugaskan menjadi guru biasa di tempat sekolah yang cukup jauh yakni di Sekolah Dasar SDN 17 Talang Mandau Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis.

Atas Surat Keputusan itu, ENI KURNIA, S.PD, SD tidak terima karena ditemukan banyak yang janggal atas terbitnya Surat Keputusan (SK) itu secara substansi hukum maupun secara prosedurual hukum jika mengacu pada hukum adminitrasi pemerintahan yang berlaku.

Ditempat terpisah tim Kuasa Hukum korban, ENI Kurnia, S.PD, SD yaitu, AL AZIS.,SH.,MH, WINDRAYANTO.,SH, KODRIAN MUFTI, SH yang berkantor di Pekanbaru menyatakan bahwa dalam perkara ini tim kuasa hukum telah mengajukan Somasi dan keberatan atas terbitnya SK No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 Tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan pemindahan oegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 September 2018 tersebut karena dinilai secara yuridis administratif banyak sekali substansi hukum administratif yang dilanggar dan sangat merugikan klien kami.

Menurutnya Kuasa Hukum, SK diterima Eni Kurnia, S.PD, SD tidak menggunakan surat Kedinasan/tanda terima yang jelas yakni di titipkan dari orang ke orang dan ketika diminta tanda terima dari instasi/ dinas yang mengeluarkan ternyata tidak ada. 

Bagaimana mungkin sebuah Surat Keputusan (SK) atas nama Bupati Bengkalis yang di keluarkan oleh Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang di tanda tangani oleh Drs.H.T.Zainuddin, M.,Si ini tidak ada tanda terima secara kedinasan. Ini hanya sebagian kecil dari kejanggalan dalam terbitnya SK tersebut, tegas Al Azis.,SH.,MH selaku Kuasa Hukum.

Menurut Kuasa Hukum Al Azis,SH.,MH, bahwa Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 yang diberikan kepada klien kami tidak beralasan hukum yang jelas dan tidak sesuai prosedur yang berlaku”.

Adapun dasar-dasar keberatan klien kami atas terbitnya Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis itu adalah :

Bahwa klien kami selama ini tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melanggar peraturan disiplin PNS baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat, serta melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan Sekolah Dasar Negeri 19 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Sehingga dengan surat pembebasan tugas dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 tersebut memberikan kesan negatif kepada klien kami  atas karirnya  selaku Pegawai Negeri Sipil. 

“Pembebasan tugas dari jabatan” jika mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil termasuk jenis hukuman disiplin berat (Pasal 7 Angka (4) huruf C PP RI No 53 tahun 2010).

Bahwa sebelum di terbitkannya Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan pemindahan pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda Bengkalis, klien kami tidak pernah di berikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis selaku pengawas kepegawaian di Kabupaten Bengkalis;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dalam menerbitkan surat keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 pada BAB VIII tentang mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 13 jelas mengatakan, “Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2(dua) tahun.

Dalam perkara a quo, klien kami baru menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 19 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis baru menjabat selama 1 tahun dan 2 bulan, sedangkan dalam peraturannya kepala sekolah dapat di mutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam satu sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun menjabat”. jelas dan tegas Surat Keputusan yang dinilai cacat hukum dan perlu ditinjau ulang untuk dibatalkan.

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 BAB VIII tentang mutasi dan Pemberhentian tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 14 jelas mengatakan ; 

Poin “1” Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena ;

Masa penugasan berakhir; telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional;

Diangkat jada jabatan lain, dikenakan disiplin sedang dan/atau berat

Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010;

Kemudian, berhalangan tetap, tugas belajar sekurang–kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau neninggal dunia.

Catatan, bahwa dalam perkara a-quo terhadap klien kami tidak pernah dikenakan disiplin sedang dan/atau berat sebelumnya, sehingga terhadap pemberhentian dan pembebasan Tugas dari jabatan Kepala Sekolah menjadi Guru biasa sangat tidak beralasan secara hukum, dan surat keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 itu cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa jika mengacu terhadap penilaian capaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil (PCSKPN) atas nama Klien kami yang dilakukan secara berkala setiap bulanya dan dinilai oleh pejabat penilai/atasan langsung yakni Bapak Edi Sakura S.Pd.,M.Pd Yang mana hasil nilai capaian SKP dengan prediket “baik” dengan nilai (85,333) terhitung sejak 01 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018. 

Atas penilaian prediket baik, sangat tidak beralasan hukum jika Klien kami di berhentikan dan dibebas tugaskan dari jabatanya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 19 desa Teluk Pambang; 

Klien kami selama masa tugasnya menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, semenjak tahun 2009 Klien kami menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT)di sekolah Sekolah Dasar 31 yang setatus sekolahnya merupakan sekolah jarak jauh dari Sekolah Dasar 17.

Namun klien kami berhasil mengurus administrasi dan meningkatkan mutu sekolah sehingga Sekolah dasar 31 dinegerikan pada tahun 2011;

Bahwa Klien kami pernah mendapatkan Piagam tanda kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN” yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009.

Ini membuktikan Klien kami adalah seorang berprestasi dalam menjalankan tugasnya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran berat disiplin Pegawai Negeri Sipil semasa tugasnya.

Atas hal tersebut, Samsul Bahri selaku Ketua Komite SD Negeri 19 Bantan, yang juga diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (Rt), Tokoh masyarakat serta Wali Murid membuat surat keberatan atas adanya SK pemindahan tugas tersebut yang di tujukan kepada bupati bengkalis dan jajarannya. Karena mereka menilai ENI KURNIA, S.PD, SD dilingkungan masyarakat desa teluk pambang merupakan pribadi yang baik, yang tidak pernah bermasalah degan masyarakat. 

Justru selama ini mereka menilai sosok guru yang masih sangat di butuhkan di Desa Teluk pambang dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di sana. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami Tim Kuasa Hukum memberikan Somasi kepada Bapak Bupati Bengkalis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bengkalis, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, demi kepastian dan keadilan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, agar kiranya : Instansi yang mengeluarkan SK tersebut Menarik kembali Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 yang telah di keluarkan karena tidak beradasarkan hukum, sekurang – kurangnya dalam kurun waktu 7x24 jam setelah somasi ini diterima. Bahwa dalam kurun waktu tersebut diatas, jika tidak ada melaksanakan/menanggapi/mengabaikan permintaan dari kami, maka kami berkesimpulan bahwa Bupati Bengkalis, BKPP, dan Dinas Pendidikan tidak ber`itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini. 

Maka kami akan mengambil langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa Hukum AL Azis.,SH.,MH & PARTNERS menyatakan serius dalam menangani masalah ini dan bentuk kerseriusan mereka somasi ini telah di tembuskan kepada DPR RI Komisi Pendidikan C/Q Komisi X Bidang Pendidikan, Kementrian PAN-Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Nasional;, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, DPRD Kabupaten Bengkalis Komisi IV, Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis. (Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas