Headlines News :
Home » , » Polda Riau Terkesan Menutupi: Dugaan Korupsi Pipa Transmisi di Inhil, Wakil Bupati Bengkalis Jadi Terperiksa

Polda Riau Terkesan Menutupi: Dugaan Korupsi Pipa Transmisi di Inhil, Wakil Bupati Bengkalis Jadi Terperiksa

Written By Harian Berantas on Thursday, October 18, 2018 | 10:00:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Muhammad, Wakil Bupati Bengkalis kembali diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kamis (18/10). Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau Kombes, Sunarto. 

Ia menyebut, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013 itu dimintai keterangan terkait perkara penyimpangan proyek yang dikerjakan tahun 2013-2014.

"Tadi (Muhammad) diperiksa sebagai saksi selama 2 jam. Jam 9.00 WIB hingga jam 11.00 WIB," kata Sunarto, Kamis (18/10/2018). 

Dalam kasus ini, Polda Riau terkesan menutupi penanganan kasus ini. Sebab, Sunarto menuturkan bahwa, kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

Padahal dalam lima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diterima Kejaksaan dari penyidik Polda, empat diantaranya sudah tertera nama tersangka. 

"Tersangka masih lidik," ungkap mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. 

Adapun empat SPDP yang dikeluarkan, di antaranya terdapat nama tersangka yaitu, Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lalu, Syafrizal Taher dan Haris Anggara. 

Mereka masing-masing merupakan sebagai konsultan pengawas dan kontraktor proyek.

Sementara satu SPDP lagi, penyidik masih merahasiakan nama tersangka. 

Terkait hal tersebut, Sunarto beralasan bahwa itulah yang disampaikan penyidik kepadanya.

"Seperti itu tadi penyampaian penyidik (bahwa tersangka masih lidik)," bebernya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad sudah diperiksa beberapa kali dalam perkara ini. 

Sejauh ini status Wabup Bengkalis, Muhammad, memang sebagai saksi. 

Untuk diketahui, dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi. 

Dalam laporan LSM itu, Muhammad diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. 

Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini. 

Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja, tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. 

Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer. 

Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah

Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013.

Sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai.

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. 

Namun anehnya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda dan tidak memutus kontrak serta tidak mencairkan jaminan pelaksanaan.

Tragisnya lagi, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. 

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta.

Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900 dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900.

Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800. ***(rl)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas