Headlines News :
Home » » Oknum JPU Pekanbaru Ayu Susanti SH Tuntut Pelaku Pengancaman Pembunuhan 4 Bulan, Menuai Tanda Tanya "???"

Oknum JPU Pekanbaru Ayu Susanti SH Tuntut Pelaku Pengancaman Pembunuhan 4 Bulan, Menuai Tanda Tanya "???"

Written By Harian Berantas on Friday, September 14, 2018 | 8:13:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Benarkah oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) bernama "Ayu Susanti SH" kurang memahami hukum? atau ada permainan terselubung dengan terduga Pelaku pengancaman pembunuhan? "Mari kita bertanya pada rumput bergoyang"

Atas tuntutan JPU Ayu Susanti SH yang hanya menuntut terduga Pelaku dengan hukuman selama 4 (empat) bulan membuat keluarga korban kecewa besar.

Pasalnya, keluarga dan  korban pengacaman sangat keberatan dan tidak terima atas tuntutan Ayu Susanti SH sebagai JPU kasus pengacaman terhadap Damannuri (korban) warga libuae pekanbaru, karena Jaksa tersebut dinilai sudah keliru dalam menuntut tersangka  Yunan Rahman dengan menggunakan Pasal 335 KUHP, terkait perbuatan tidak menyenangkan.

Sedangkan pasal 335 tersebut sudah ditiadakan dan dihapus oleh Mahkama Konstitusi (MK) pada tahun 2014 silam. Jadi jaksa itu sudah keliru.

"Iya pak Jaksa Ayu itu keliru dalam menerapkan pasal. Jaksa Ayu tersebut kurang mengerti hukum"

"Masa pasal yang sudah dihapus itupulak yang di terapkan jaksa kepada tersangka, kami sangat kecewa dan tidak terimah tuntutan jaksa tersebut" Kata Damannuri keluarga korban di ruang sidang.

Damannuri menjelaskan lagi, disaat kasus ini di P21 ada dua pasal yang dikenakan kepada tersangka yaitu pasal 335 undang-undang  tentang perbuatan tidak menyenagkan dan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tanjam, yang berbunyi "Barang siapa yang memiliki dan mengusai senjata tanjam untuk mengejar seseorang, di acaman hukuman 10 tahun penjara".

Dan inilah yang tidak kami terima atas tuntutan jaksa tersebut, dan saat kami  pertanyakan kepada JPU-Nya "kenapa jaksa menuntut tersangka dengan pasal 335 sementara pasal tersebut sudah dihapus oleh MK artinya tidak dipakai lagi dalam (persbuatan tidak menyenangkan)"

Ayu menjawab, "Kan orangtuamu tidak ada yang luka"

"Kalau begini jawaban Jaksa Ayu berarti dia mau orangtua kami dibunuh dan mati dulu baru di tuntut tersangkanya dengan pasal yang kami maksud. Ini sudah tidak benar lagi pak, kami sangat kecewa atas perbuatan JPU tersebut, kami harapkan kepada hakim untuk dapat menghukum tersangka yang seadil-adilnya".

Damannuri mengisahkan kejadian yang dialami orangtuanya, terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2016 dekat rumah saya sekitar pukul 10-30 wib, tepatnya di jl. Rawawiri RT 01 RW 9 Kel Tangkerang Libuae kec.Bukit Raya.

Kronologisnya saat saya sedang membangun pagar dibelakang rumah saya dibatas tanah tersangka saya bertanya kepada tersangka dimana batas tanahnya, kemudian tersangka tidak menjelaskan dengan baik-baik malah  marah -marah dengan saya sambil mengejar saya dengan parang, saat itu saya melarikan diri, dan melaporkan ke Kantor Polsek Bukit Raya, sehingga kasus ini sampai ke pengadilan.

JPU dari Kejaksaan negeri Pekanbaru Ayu Susanti SH saat dikonfirmasi media jumat (14/9/2018) melalui telepon selulernya mengatakan, Pasal 335 tidak pernah dihapuskan tetap masih ada, hanya saja ada unsur frasa perbuatan tidak menyenangkan dianulir artinya itu dihilangkan sebagian, diperbaiki bukan pasalnya yang dihilangkan. Unsur pasalnya yang diperbaiki.

Dan pasal yang dikenakan kepada terdakwa itu pasal alternatif, jadi sebenarnya dari awal itu pasal 335 ayat 1, tapi karena ini perkara memang dari awal mereka saling lapor satu sama lain dan riskan kalau tidak didawakkan dengan pasal tunggal, makanya kita lapis dengan undang-undang darurat, jadi dari P21 saya sendiri ada dua pasal, undang darurat atau pasal 335 ayat 1 KUHP jadi saya tidak pernah melakukan tunggal. Untuk menghindari perkara bebas, namun setelah ada proses di persidangan ternyata ini berbanding seimbang, karena jaksa sama hakim tidak tau di TKP apa sebenarnya yang telah terjadi.

Ayu menambahkan lagi, dari awal perkara ini cukup riskan untuk di P21 cuman kita pertimbangkan lagi untuk kepentingan korban, sebenarnya kami sudah P19 sudah dua kali, dan berkas ini sudah bala balik tiga kali hingga sampai empat kali.

Nah akhirnya kita P21 dengan pasal yang kita lapis, itu permintaan dari kejaksaan dengan kita lapis undang-undang darurat.

Ternyata di persidangan seperti yang terbaca diberkas, ternyata memang berbanding artinya keterangan saksi korban didukung oleh dua saksi lainnya yang mengatakan Tersangka membawa parang dan mengancam, mengacungkan dengan melarang korban jangan kamu bangun tembok disini nanti kubunuh kau.

Begitu juga ketika terdakwa menghadirkan dua saksi yang meringankan, ceritanya berlawanan kita berada dimana sekarang.

Makanya kita tidak bisa menuntut tinggi terdakwa, kalau kita menuntut terlalu tinggi ternyata orang tidak bersalah ini juga menjadi beban.

Begitu juga sebaliknya kalau kita tuntut terlalu rendah tapi ternyata orang itu bersalah dan pertimbangan tersebut bukan pertimbangan saya sendiri melain pertimbangan pimpinan itulah menurut kita patuhi, karena korban tidak luka.

Kalau undang-undang darurat tidak bisa dibuktikan, karena di pasal 2 tentang senjata tanjam, ayat 2 menjelaakan kalau parang itu digunakan untuk berkebun maka dia tidak bisa dipidana. Dan itulah fakta yang muncul dari dua saksi yang meringankan.

"Ayu mengatakan dalam perkara ini tidak ada kepentingan saya." Jelas Ayu. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas