Headlines News :
Home » » Dituding Gagal Paham, Kinerja BKPP Bengkalis Terkait Pemberhentian Pembayaran Gaji 25 PNS Wajib Dipantau

Dituding Gagal Paham, Kinerja BKPP Bengkalis Terkait Pemberhentian Pembayaran Gaji 25 PNS Wajib Dipantau

Written By Harian Berantas on Tuesday, September 4, 2018 | 8:00:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Badan kepegawaian pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis dalam upaya menghindari kerugian negara terhadap pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang terlibat tindak pidana korupsi, membuat satuan BKPP Kabupaten Bengkalis itu mengeluarkan surat, nomor 800/BKPP-PKPP/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan perihal: Pemberhentian pembayaran gaji dan penghasilan lainnya.
H Ahmad Efendi

Keluarnya surat dari BKPP Kabupaten Bengkalis tersebut di dasari dengan munculnya surat KPK RI nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan surat BKN nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 berbunyi, diperintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian agar segera menerbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah di tetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Sikap BKPP Kabupaten Bengkalis itu pun dinilai gagal paham oleh ke 25 orang PNS yang merasa dirugikan dan keberatan tersebut. Salah seorang dari 25 PNS tersebut menyayangkan tindakan dari BKPP Bengkalis yang berani dan sesuka jantung mereka mengeluarkan surat pemberhentian gaji dan tunjangan lainnya di karenakan surat pemberhentiannya sebagai PNS belum di keluarkan.

Kepada media, Ahmad Effendi mengaku dirinya sudah memberikan kesempatan kepada SOPD terkait untuk memproses laporan-laporan yang dibuatnya sesuai arahan hasil konsultasi yang digelar pihaknya ke KPK RI pada tanggal 8-9 Agustus 2018 yang lalu.

"Saya menunggu hasil proses laporan tersebut, dan laporan itu dipantau oleh tim bersama KPK RI dan BKN Pusat. Sampai detik ini saya tetap berpikir secara positif atas kearifan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang tidak menandatangani SK PTDH terhadap saya dan beberapa kawan saya," ujarnya.


"Pertanda beliau taat dengan hukum positif di Negara RI ini. Karena untuk memberhentikan saya dan beberapa kawan-kawan bukanlah menjadi kewenangan beliau saat ini, tetapi menjadi kewenangan Bupati Bengkalis selaku PPK ketika itu," tambahnya.

Ditegaskan Ahmad Effendi, surat edaran KPK RI dan BKN Pusat bukan landasan hukum untuk PTDH terhadap dirinya dan beberapa kawan-kawan. Karena KPK RI dan BKN Pusat dalam suratnya menyebutkan proses pemberhentian sesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ahmad Efendi secara tegas mengatakan, bahwa bisa saja SK itu memang sudah beliau tanda tangani, tetapi belum diserahkan kepada dirinya maupun kepada kawan-kawan lainnya.
Saya standby menunggu surat tersebut, jika pimpinan saat ini merasa memiliki kewenangan menerbitkan SK PTDH itu.

"Sekiranya SK PTDH untuk saya dan beberapa teman saya tetap ditanda tangani, maka saya juga akan meminta Bupati mengeluarkan surat pembatalan terhadap SK-SK kepindahan sahabat-sahabat saya yang dahulu tersangkut kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya yang kejadiannya masa lalu untuk dibatalkan," katanya.

Walaupun kejadiannya di tahun 1945 dahulu, demikian untuk kita ketahui bersama, maafkan saya jika ada yang salah, mari kita mulai untuk berdikusi" tutupnya.

Menanggapi hal ini, LSM Merapu Bengkalis sangat menyayangkan tindakan BKPP Kabupaten Bengkalis yang terlalu gegabah atau terburu-buru. Seharusnya pemberhentian gaji dan tunjangan lainnya tersebut harus menunggu SK pemberhentian PNS dari Bupati Bengkalis.

Artinya, selagi SK pemberhentian PNS tersebut belum keluar, PNS dimaksud masih aktif sebagai PNS dan berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya, terangnya. 

BPKAD Bengkalis melalui salah satu stafnya yang di konfirmasi media membenarkan adanya surat masuk terkait pemberhentian pembayaran gaji dan junjangan lainnya. 
Semuanya sudah di proses sesuai aturan dan jumlah sudah dua puluh lebih," ungkapnya. 

Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis T Zanuddin saat dihubungi media melalui via telephon, tak ada jawaban. Dalam pihak pewarta media akan melayangkan surat konfirmasi lanjutan demi tercapainya kebenaran soal kesewenangan pihak BKPP Bengkalis yang dinilai gagal paham tersebut. (Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas