Headlines News :
Home » » Terkait Kasus Mafia Anggaran, 7 Kepala Daerah di Radar KPK termasuk Wali Kota Dumai

Terkait Kasus Mafia Anggaran, 7 Kepala Daerah di Radar KPK termasuk Wali Kota Dumai

Written By Harian Berantas on Tuesday, August 21, 2018 | 10:00:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga kasus suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018 berkaitan dengan sejumlah daerah. Untuk itu, penyidik KPK beberapa kali memanggil sejumlah kepala daerah, siapa saja?
Dok: Harian Berantas

"Dalam penyidikan ini, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan YP (Yaya Purnomo) di sejumlah daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada Wartawan, Senin (20/8/2018).

Yaya merupakan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dijerat KPK sebagai tersangka.

Selain Yaya, ada tiga tersangka lainnya, yaitu Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR, Eka Kamaluddin selaku perantara, dan seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast.

Ahmad diduga sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Uang kemudian diduga diberikan sebagai suap kepada Amin.
 
Berikut nama ketujuh (7) kepala daerah yang pernah maupun akan dipanggil KPK terkait kasus mafia anggaran tersebut:
  1. Wali Kota Dumai Zulkifli;
  2. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan;
  3. Bupati Seram Bagian Timur Abd Mukti Keliobas;
  4. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman;
  5. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti;
  6. Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudinsyah Sitorus;
  7. Bupati Lampung Tengah Mustofa;
"Selain itu, ada sejumlah pejabat dan PNS di empat kabupaten/kota yang juga kami periksa, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Way Kanan," kata Febri.

Selain itu, ada politikus yang pernah diperiksa KPK, yaitu Puji Suhartono (Wakil Bendahara Umum PPP), Sukiman (anggota DPR RI), dan Irgan Chairul Mahfiz (anggota DPR RI).

"Karena diduga memang dari kasus ini sejak awal ada relasi pejabat di Kementerian Keuangan dengan anggota DPR di daerah terkait pengurusan dana perimbangan daerah. Itu yang sedang kami dalami. Meskipun memang saat ini kami belum bisa sampaikan apakah semua daerah yang diperiksa di sana ada aliran dana terkait pengurusan anggaran," ujarnya.

Sementara Wali Kota Dumai Provinsi Riau, Zulkifli AS yang disebut bagian dari tujuh (7) kepala daerah di radar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat dihubungi Harian Berantas melalui via hendphonnya guna konfirmasi, Selasa (21/08) sore tak dijawab.

Namun berdasarkan draft agenda penyidikan/tersangka dan atau saksi yang diterima Redaksi Harian Berantas, Senin (20/08/2018), Walikota Dumai, Zulkifli dalam dokumen/agenda penyidikan/pemeriksaan tersangka dan saksi dalam perkara TPPU/TPK tersebut termuat pada urutan nomor tiga (3). (Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas