Headlines News :
Home » , » Status Hukum OTT KPK sebesar Rp1,9 Miliar di Rumdis Bupati Bengkalis Dipertanyakan

Status Hukum OTT KPK sebesar Rp1,9 Miliar di Rumdis Bupati Bengkalis Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Wednesday, August 8, 2018 | 9:34:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Hiruk-pikuk menyikapi peristiwa KPK di Bengkalis seperti sulit untuk di bendung, sikap kritis dari berbagai komponen tak ada usainya, selagi komisi anti rasuah itu belum memberikan kepastian hukum atas objek temuan yang menjadi sitaannya pasca penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Bengkalis-Riau, maka kegaduhan akan terus berlanjut.
 
"Yovizar SH salah seorang tokoh muda Bengkalis yang juga berprofesi sebagai pengacara turut memberikan pandangannya terkait dengan situasi sosial masyarakat Kabupaten Bengkalis-Riau belakangan ini.

Ia cukup merasakan betul akibat dari aksi KPK melakukan operasi penggeledahan di Kediaman Dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu itu sangatlah memberikan arti tersendiri bagi publik Bengkalis ujarnya.

"Aksi saling tuding dengan koreksi berbagai pihak dan simpul-simpul masyarakat terjadi di medsos (media sosial) dengan improvisasi status yang bervariasi.

Berbagai asumsi berkembang dengan konsep pemikiran yang berbeda sesuai dari sudut pandangnya masing-masing, dan situasi ini di nilai yovi merupakan hal yang wajar, cuma ada kekawatirannya akan potensi negatif, dirasakan yovi.

Yovi mengambarkan efek negatifnya bisa saja akan terjadi tidak hanya sebatas gesekan moral saja melainkan aksi fisik tidak tertutup kemungkinan, soalnya psikologi masyarakat semakin memanas menginginkan kenjelasan secara pasti dari KPK apalagi selama ini Bupatinya juga tidak mampu menunjukkan kesan yang baik kepada masyarakatnya.

KPK juga harus lebih bijaksana melihat situasi ini jangan hanya sebatas berjalan dari tanggung jawab hukumnya saja dalam menjalankan tugas tapi dari sisi sosiologi nya wajib di pertimbangkan, kita tidak mau juga akibat dari lambannya KPK bekerja lalu hubungan antar masyarakat yang akan terkorbankan, ucap Yovi.

"Di tambahkan Yovi, satu-satunya solusi untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan itu terjadi, maka KPK harus segera memberikan jawaban pasti temuan yang sekarang telahpun resmi menjadi barang sitaan, yakni uang senilai Rp1.9 miliar waktu itu.

Kepastian ini menjadi harapan yang paling utama bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis Riau, soalnya peristiwa itu cukup mengejutkan publik serta viral, ditambah lagi pihak KPK sendiri ketika itu juga membenarkan temuan uang tersebut lewat publikasi media.

"Kesimpulannya kata Yovi, KPK tidak usah menutup-nutupi lagi jika sudah kuat alat bukti dan unsur hukumnyapun dapat maka segera tetapkan status hukumnya, tidak hanya pada status uangnya saja, tapi status hukum Bupati sebagai pemiliknya juga ditetapkan, biar terang semuanya, karena itulah yang paling diinginkan masyarakat saat pembicaraan ini," ucap Yovi menyudahinya. Bupati, Amril Mukminin saat berulang kali dihubungi melalui via hendphon guna konfirmasi keseimbangan berita awak media ini, tak diangkat *** (rls/kbrriau.com)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas