Headlines News :
Home » » PEPARA RI Minta Bupati Kampar Tindak Kades yang Melanggar

PEPARA RI Minta Bupati Kampar Tindak Kades yang Melanggar

Written By Harian Berantas on Tuesday, August 14, 2018 | 11:57:00 AM

HARIANBERANTAS, BANGKINANG- Peran serta masyarakat dalam penyelenggara Negara untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk hak mencari. Memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara, hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara. Hal itu sangat jelas telah dijamin dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam UU KIP sangat jelas, setiap Badan Publik yang mengelola dana yang bersumber anggaran dari APBN maupun APBD dituntun harus transpran terhadap publik terkait penggunaannya. Namun sangat disayangkan masih banyak Badan Publik kurang memahami atau sengaja di kangkangi aturan tersebut, salah satu contoh Kepala Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hal ini dikatakan Martin di kantor Sekretariat Lembaga PEPARA-RI, Selasa (14/08/18) pagi.

Sebelumnya media mewartakan infkrmasi telah berita yang berjudul "Lembaga Ini Tuding Pekerjaan Semenisasi di Desa Palung Raya diduga tidak memenuhi standar justek ", Martin, Ketum Lembaga PEPARA-RI kembali menyayangkan, kinerja Kepala Desa Palung Raya dinilai tidak profesional dimana, surat klarifikasi (LSM) yang  dilayangkan ke (Kades-red) dengan nomor: 0262/KT/DPP-PEPARA-RI/PKU/VIII/2018, tertanggal 01 Agustus 2018 hingga sampai saat ini tidak pernah digubris, ia Apriyanto, Kades Palung Raya dinilai gagal paham dengan UU KIP, sindir Martin.

"Adapun tujuan surat klarifikasi yang ditunjukan terhadap Kepala Desa Palung Rayat terkait hasil investigasi team LSM PEPARA-RI pada proses pengerjaan Jalan Semenisasi di dua (2) lokasi yaitu, Dusun Koto Jaya dan Dusun Kampung Baru, yang telah menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2018. Dari pantauan dilapangan pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga campuran bahan material yang gunakan tidak sesuai dengan speksifikasi hingga dampat dilapangan tidak memenuhi standar justek.

Selain itu, cara pengerjaannya dilapangan dinilai asal-asalan saja, seperti cara pengadukan bahan material, semen, krikel, dan pasir pihak pekerja dilapangan asal main serakan saja di badan jalan lalu langsung dilakukan pengecoran. Artinya kualitas/kuatintas bobot yang sudah siap dikerjakan dinilai tidak terjamin lagi ketahanannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konsturksi. Parahnya lagi, diduga volume ketebalan Jalan Semenisasi disunat sehingga ditemukan dilapangan bervariasi bahkan terancam kubikasi yang telah dituangkan dalam Rencana Biaya Anggaran (RAB) dapat berpontesi mengakibatkan adanya kerugian daerah/negara," tegas Martin.

Lanjutnya, sesuai temuan team LSM PEPARA-RI dilapangan  yang terindikasi menyimpangan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Palung Raya tersebut kita tidak mau gegabah untuk selanjutnya menyampaikan laporan ke penegak hukum baik kepada Bupati Kampar. Kita mau lihat dulu sampai dimana ke profesional sang kades menjalankan amanat yang sedang diembatnya saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peratura-peraturan berlaku. Ia Apriyanto Kades_red disebut-sebut alergi terhadap aktivis baik wartawan yang belum dikenalnya, dikarenakan menurut informasi ada oknum Wartawan/aktivis yang sok jadi pahlawan kesiangan yang beking, pungkasnya.

Seandainya benar informasi adanya oknum wartawan/ativis yang ingin mencoba beking sang kades yang diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan fisik, kata Martin. Ya, kita coba lihat aja kedepan akan muncul topik baru. Tapi semoga saja tidak benar isu-isu yang sedang beredar tersebut.

"Kita dari Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) dalam waktu dekat ada tiga (3) Desa yang akan kita sampaikan dugaan penyimpang penggunaan dana fisik Desa ke  Bupati Kampar yakni, Desa Palung Raya, Kecamatan Tambang, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar dan Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar Kiri. Harapan setelah kita sampaikan nantinya ke Bupati Kampar dapat menindak para sang kades sesuai dengan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dalam Pasal 29 terkait larangan kepala desa," tutur Martin.

Terpisah, Bupati Kampar saat dimintai tanggpanya Wartawan, Senin (13/08/18) terkait adanya penyimpangan penggunaan dana fisik desa lewak kontak WatsApp pribadinya, belum mendapat balasan. Begitu juga, Apriyanto (Kades-red) kerap kali dihubungi tidak pernah anggkat Hp selulernya hingga berita ini diterbitkan. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas