Headlines News :
Home » » Gawat, 4.600 Hektar Lahan Reboisasi Dinas Kehutanan di Rohul-Riau Dirusak dan Dialih Fungsikan PT Torganda

Gawat, 4.600 Hektar Lahan Reboisasi Dinas Kehutanan di Rohul-Riau Dirusak dan Dialih Fungsikan PT Torganda

Written By Harian Berantas on Saturday, August 11, 2018 | 7:54:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sekitar 4.600 hektar are (Ha) lahan dari bagian hutan lindung dari keseluruhannya luas lahan 28.000 hektar are, digarap dan beralih fungsi menjadi lahan perkebunanan sawit.

Dikabarkan lahan tersebut digarap oleh perusahaan yang membidangi kelapa sawit, sehingga dinas kehutanan bertugas untuk mengembalikan hutan lindung dimaksud dengan program sejuta pohon melalui masyarakat tempatan dengan pola kelompok tani.

Berdasarkan pernyataan Ketua Kelompok Tani, Paimin, dalam sebuah kesempatan mengatakan tak lama setelah pihaknya melakukan kegiatan, dinas kehutanan dengan menanam berbagai pohon, seperti petai, durian, karet, dan matoa. Secara tiba-tiba PT. Torganda perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Alm. DL Sitorus dengan 2 koperasi anak angkatnya yang kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Rohul - Riau mengklaim lahan hutan lindung tersebut milik perusahaan, sehingga pihaknya melakukan perampasan dengan cara merusak tanaman dan gubuk, yang cukup menelan korban jiwa maupun luka-luka.

"Kami masyarakat yang berhak dan telah direkomendasi oleh Pemerintah Rohul menanam pohon dalam rangka memulihkan hutan lindung yang di rambah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, malah diusir dan diintimidasi secara kejam oleh PT. Torganda dengan memakai aparat Kepolisian dari Sumatra Utara. Sampai saat ini kami tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah, baik Kabupaten Rrohul maupun Provinsi, "terang Paimin.

Dalam pertemuan yang dilakukan Paimin kepada pewarta, ia dan pengurus kelompok tani yang dipimpinya mengaku tidak pernah mundur sejengkalpun dari lahan kelompok tani Sei Mahato itu, sekalipun ia sudah melaporkan perihalnya ini kepada semua instansi pemerintah di semua jenjang mulai dari tingkat Kepala Desa, Kementerian LHK RI, Polsek hingga ke Mabes Polri. Namun sampai saat ini tak satu pun yang bertindak demi nasib masyarakat yang ia pimpin.

"Kami belum kehabisan akal, semua sudah kami surati, kami laporkan, kami somasi, termasuk PT. Torganda ke Jakarta dan di Medan, namun kami tetap berharap ada respon dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengambil kebijakan. aparat hukum kiranya dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu, karena PT. Torganda melalui koperasi karya bakti dan kawannya telah melangkahi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Rohul maupun provinsi, karena mereka tidak menghargai rekomendasi maupun SK kelompok tani reboisasi," keluh Paimin.

Diakui Paimin, PT. Torganda telah bertindak brutal, membabi buta tanpa menghormati aturan hukum yang berlaku, karena dalam tindakan pengusiran itu, pihak koperasi yang di biayai oleh PT. Torganda itu tidak memperdulikan penjelasan pihak kelompok tani terkait rekomendasi dan SK dari dinas Kehutanan Kabupaten Rohul untuk melakukan reboisasi di lahan hutan lindung yang telah gundul.

"Bukan itu saja, mereka bertindak sangat brutal, namun pihak PT. Torganda melalui koperasi itu juga malah mengalih fungsikan lahan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit, yang bertentangan dengan program pemerintah melalui KLHK dan Badan pelestarian hutan lainya,"katanya.

Atas tindakan PT. Torganda ini, dan bungkamnya pemerintah daerah Kabupaten Rohul maupun Provinsi, demikian juga dengan pihak kepolisian tingkat Polsek, Polres, Polda Riau, dan Koramil Dalu-Dalu. Pihaknya telah sepakat pada waktu lalu untuk merebut lahan itu secara kekerasan atau perang, antara pihak kelompok tani dengan PT.Torganda, namun cepat tercium oleh Kepolisian sehingga perang tidak sempat terjadi di kedua kubu.

"Kami tidak akan mundur, kalau hukum di negara ini sudah tidak ada lagi, kami akan maju dengan hukum rimba. kemarin itu sudah kami tunjukkan dilapangan, namun karena pihak Kepolisian menahan kami dengan alasan akan memproses secara hukum, kami menghormati Bapak Kapolres saat itu, ternyata sampai sekarang semua tidak berjalan, dugaan kami PT. Torganda sudah suap semua aparat hukum terkait," kata Paimin.

Dari kronologis yang disampaikan oleh ketua kelompok tani reboisasi hutan lindung Sei Mahato tersebut, dapat kita pahami perasaan yang dirasakan oleh Paimin dan ribuan anggota keluarga dari kelompok tani, dimana secara nyata dan kejam pihaknya telah diperlakukan PT. Torganda, yang konon kerap berkonflik dengan masyarakat soal perebutan lahan negara, namun seakan negara tidak punya hukum dan terkesan takut dengan PT. Torganda.

Kejadian yang dialami oleh kelompok tani reboisasi hutan lindung Sei Mahato Kabupaten Rohul Riau ini menjadi bukti kepada pemerintah Indonesia, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, betapa tidak bertanggung jawabnya pemerintah terhadap permasalahan masyarakatnya sendiri, bahkan konon kelompok tani reboisasi itu merupakan binaan langsung Dinas Kehutanan Kabupaten Rohul, yang memiliki legalitas, seperti rekomendasi, dan SK untuk melakukan penanaman sejuta pohon pada areal hutan lindung yang dirusak pihak yang tak bertangung jawab.

Dari informasi yang beredar, jika dalam waktu dekat pihak pemerintah daerah Provinsi Riau, atau Kapolda Riau dan PT. Torganda  tidak mengusut perkara ini, maka Paimin dan sejumlah anggota pengurus kelompok tani, didampingi kuasa hukumnya, Freddy Simanjuntak, SH.,MH akan membawa kasus ini ke Presiden RI di Jakarta. (Feri/Trin)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas