Headlines News :
Home » » APBD Bocor, Dibalik Penerbitan SK Pemberhentian Ketua DPRD Karimun Diduga Ada Mafia Hukum

APBD Bocor, Dibalik Penerbitan SK Pemberhentian Ketua DPRD Karimun Diduga Ada Mafia Hukum

Written By Harian Berantas on Saturday, July 21, 2018 | 7:38:00 AM

HARIANBERANTAS, KARIMUN- Permasalahan kasus perbuatan dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sektretariat DPRD Karimun tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp14.688.400.000,- yang diduga bukan saja melibatkan bendaharawan DPRD setempat sebagai tersangka, para oknum elit pada daerah setempat terindikasi menikmati uang haram dimaksud. Betapa tidak, permasalahan yang diduga menggorgoti uang rakyat (APBD) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan terbitnya SK Pemberhentian Ketua DPRD Karimun, Muhamad Asyura SE MMPD secara tidak syah yang ditanda tangani oleh Plt Gubernur Kepulauan Riau sejak tanggal 4 Mei 2016, muncul kepermukaan.

Dari rangkuman data yang diterima media ini, Surat Keputusan pemberhentian Ketua DPRD periode 2014-2019 ternyata ditanda tangani oleh pelaksana tugas (Plt) Gubernur setempat pada tanggal 4 Mei 2016, yang akibatnya keabsahan pemberhentian yang diduga akal-akalan politik para oknum pejabat tinggi tertentu itu, berimbas pada pengelolaan biaya APBD-P tahun 2016 hingga pada pengelolaan dana APBD tahun 2017 dan 2018.

Kekosongan jabatan Ketua DPRD Karimun tentu menjadi polemik besar, dimana pengesahan APBD/APBD-P, peraturan daerah (Perda) yang seharusnya di syahkan melalui paripurna DPRD Kabupaten Karimun sejak tahun 2016 hingga 2018 ini, terindikasi menyimpang yang harus jadi perhatian pemerintah pusat dan lembaga hukum anti korupsi berikutnya, ujar Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pepara-RI, Martinus kepada Wartawan.

"Pemberhentian Ketua DPRD sudah diatur pada pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Jika Ketua DPRD Karimun diberhentikan, mestinya lebih dulu dibuktikan sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD yang dilanggar, bukan asal caplok yang hanya memanfaatkan jabatan/wewenang sesat”, ujar Martinus kepada Wartawan.

Lebih dalam Martinus kepada Wartawan mengatakan, permasalahan pemberhentian Ketua DPRD Karimun, Muhamad Asyura SE MMPD yang SK pemberhentian ditanda tangani Plt Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2016 yang lalu itu, cacat formil atau hukum. “Sepertinya ada mafia hukum dibalik penerbitan SK pemberhentian Muhamad Asyura SE MMPD dari posisi jabatan sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Karimun-Kepri itu, tegas Martinus.

Sementara, Ketua DPRD Karimun, Muhamad Asyura SE MMPD kepada awak media ini, cukup prihatin dan menyayangkan sikap dan tindakan Plt Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun dalam keputusan dan penetapan pemberhentian-nya (Asyura) dari kedudukan jabatan sebagai ketua DPRD di Kabupaten Karimun, tanpa alasan yang jelas dan benar (skenario).

Saya prihatin dan menyayangkan sikap Plt Gubernur ketika itu aja. Toh juga sampai sekarang, saya menghormati keputusan sela PTUN yang menyatakan saya masih Ketua DPRD Karimun,” akui Asyura.

Hanya saja jelas Asyura, kita prihatin dalam pengelolaan APBD/APBD-P  tahun 2016 sampai 2018 ini yang sudah terealisasi dan menyimpang dari berbagai ketentuan peraturan berlaku. Pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan keuangan yang tidak syah itu pasti ada. Kita lihat ajah nanti, waktu hukum karma itu belum tiba, kesal Asyura yang mengaku korban diskriminasi jabatan sejak bulan Mei 2016 lalu itu.

Aktivis dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi pada tingkat DPP menyikapi polemik "SK” pemberhentian Ketua DPRD yang ditanda tangani seorang Plt kepala daerah/provinsi itu, menuding problem penyimpangan yang terjadi ditubuh pemerintahan eksekutif dan legislatif diwilayah daerah setempat penuh kepentingan dan akal yang kurang sehat.

Aneh memang, kepentingan apa seorang Plt kepala daerah di provinsi berani menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang Ketua DPRD Karimun tanpa melalui tahapan yang jelas dan benar, tanya aktivis.

Ketentuan pasal 132A ayat (1) peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 cukup jelas, bahwa seorang pejabat pelaksana tugas atau PLT dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Kemudian tindakan wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun dan badan kehormatan (BK) Karimun dinilai cacat hukum sebagaimana ketentuan pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang adminstrasi pemerintahan, dan pasal 66 ayat (3) butir a. 

Di Kabupaten Karimun sendiri lanjut aktivis, ada banyak kejadian polemik ataupun permasalahan yang diduga menjurus pada potensi kerugian keuangan daerah dan negara, seperti kerugian keuangan Negara atas hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp131 miliar lebih, kasus dugaan penyimpangan biaya anggaran pembebasan lahan yang diperuntukkan sebagai areal perkuburan umum, dugaan penyimpangan perjalanan dinas/ kunjungan pejabat pemerintah Karimun ke Cairo yang terindikasi menggunakan dana APBD (uang rakyat), serta dugaan penyimpangan dana APBD/APBD-P tahun 2016, 2017 dan 2018, ujar aktivis.

Menyikapi berbagai persoalan dugaan penyimpangan dana APBD/APBD-P tahun 2016 sampai pada 2018 yang diduga disimpangkan para oknum pejabat tertentu, Redaksi Harian Berantas ini bersama awak media lain dan aktivis anti korupsi, secara resmi melayangkan wawancara tertulis yang diterima Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq pada tanggal 16 Juli 2018 lalu.

Namun hingga berita ini naik, tanggapan bersangkutan atau dari (Bupati-red) dalam menjawab insan Pers belum ada. “Nanti Kepala Inspektorat Karimun akan siapkan jawabannya dn akan disampaikan, trmks”, tulis Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq, kepada Harian Berantas.

Demikian halnya Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun, saat dicoba dikonfirmasi awak media melalui seluler/hendphon pribadi, Sabtu (21/07/2018), tak terjawab. Dari catatan tim awak media, dugaan penyimpangan dana APBD/APBD-P Kabupaten Karimun sejak tahun 2006 hingga pada anggaran 2018, terkoreksi mencapai ratusan miliar rupiah. (Akml)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas