Headlines News :
Home » » UU Pers Dikebiri, SPRI: Dewan Pers Melanggar HAM Dan Kriminalisasi Wartawan

UU Pers Dikebiri, SPRI: Dewan Pers Melanggar HAM Dan Kriminalisasi Wartawan

Written By Harian Berantas on Tuesday, June 12, 2018 | 11:10:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Terkait meninggalnya M Yusuf, Wartawan media Sinar Pagi Baru, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagie mengecam dan menuding Dewan Pers telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Bukan hanya melanggar HAM saja, tapi Dewan Pers juga telah mengkriminalisasi hasil karya Jurnalistik/Wartawan.
Ketua Umum SPRI, Heintje Mandagie
“Dewan Pers telah melanggar HAM dan mengkriminalisasi karya jurnalistik M, Yusuf selaku wartawan” kata Heintje Mandagie melalui siaran pers yang diterima redaksi harianberantas.co.id melalui aplikasi pesan WhatssApp, Senin (11/6/2018) siang.

Menurut Heintje Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers ikut menyeret wartawan ke jeruji besi. “Dewan Pers sudah bertindak diluar batas kewenangannya, dan bahkan menghianati dan melanggar fungsi Dewan Pers” tegasya

Dikabarkan lanjut Heintje, bahwa M Yusuf tewas dalam tahanan dengan status tersangka, dari itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi insan pers tanah air. Untuk melihat lebih jauh ke depan, bahwa Pers Indonesia sudah berada dalam status awas dan bahaya. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik kian marak terjadi di berbagai daerah akibat pemberitaan

“Dewan Pers sudah bertindak diluar batas kewenangannya, dan bahkan menghianati dan melanggar fungsi Dewan Pers itu sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagaimana rujukan Pasal 15” tegas ketua umum DPP SPRI Heintje Mandagie.

Untuk itu kata Heintje seluruh pengurus DPP SPRI dan anggota SPRI di seluruh Indonesia turut prihatin dan berduka cita yang mendalam atas peristiwa yang dialami almarhum M Yusuf yang meninggal dunia dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Baru Kalimantan Selatan (Kalsel)

Sementara Pemimpin Redaksi Koran Sinar Pagi Baru Jakarta Rinaldo SH.MH melalui sambungan via hendphon, Senin (11/6/2018 ) kepada sejumlah media membenarkan wartawannya tewas dalam penjara beberapa waktu lalu. “Benar Muhammad Yusuf meninggal dalam penjara Lapas kelas II B Kota Baru Kalsel” kata Rinaldo.

Rinaldo menjelaskan Muhammad Yusuf statusnya masih selaku wartawan pada Sinar Pagi Baru walaupun yang dilaporkan oleh humas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT MSAM beliau menulis pada media online lain sebab beliau (almarhum Muhamad Yusuf ) telah juga mengirim naskah ke redaksi Sinar Pagi Baru bahkan banyak tulisan tulisan M Yusuf tentang penguasaan lahan masyarakat didaerah itu.

“Banyak tulisan-tulisan almarhum membela kepentingan masyarakat setempat, yang telah diperlakukan tidak manusiawi oleh satu perusahaan sawit yakni PT MSAM Joint Perhutani II dengan semena mena” katanya

Rinaldo juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas keterlibatan Dewan Pers yang telah diajak oleh pihak Polri khususnya oleh Kepolisian Resort Kotabaru, Kalimantan Selatan untuk memberikan rekomendasi tanpa mengundang redaksi media yang bersangkutan terlebih dahulu atas Pemberitaan almarhum hingga dianggap pidana murni.

Seperti contoh dalam pemberitaan yang dirilis oleh almarhum dan telah diterbitkan di Sinar Pagi Baru bahwa dalam tulisan itu adalah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Terbukti, hari Jumat pekan lalu (6 April 2018) perwakilan masyarakat sampai mengadukan nasibnya ke Komnas HAM Jakarta, jauh dari kediaman mereka di pelosok pedesaan Kalimantan Selatan

Dari hasil tulisan tersebut maka almarhum dilaporkan oleh pihak PT MSAM ke Polres Kota Baru tertanggal 23 Maret 2018, yang merasa telah disudutkan oleh pemberitaan yang membela kepentingan masyarakat, dan atas rekomendasi Dewan Pers maka beliau (almarhum Muhammad Yusuf) ditangkap tidak hanya itu rambut almarhum juga sempat digunduli (botak) oleh pihak kepolisian.

Diakui Rinaldo, pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi ke pihak Dewan Pers dengan beberapa pertanyaan:
  1. Mohon penjelasannya, bagaimana prosedur yang telah dilakukan Dewan Pers hingga memberikan rekomendasi, bahwa pemberitaan yang dikordinasikan oleh Polres Kotabaru adalah pidana murni, hal ini dinyatakan langsung oleh penyidik dalam siaran pers dan telah tersiar di beberapa media;
  2. Mohon Penjelasannya, apakah Dewan Pers mengundang untuk meminta klarifikasi kepada redaksi-redaksi yang dilaporkan;
  3. Mohon kejelasan, bagaimana sebetulnya peran DEWAN PERS sesungguhnya terhadap wartawan dan media-media di Indonesia dikaitkan dengan terbentuknya DEWAN PERS sesuai Kaidah-nya. (rls)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas