Headlines News :
Home » » Pemkab Meranti Dilaporkan Terkait Pelanggaran Undang-Undang KIP

Pemkab Meranti Dilaporkan Terkait Pelanggaran Undang-Undang KIP

Written By Harian Berantas on Thursday, May 3, 2018 | 9:09:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dugaan ketidak transparanan pengelolaan dana publikasi media, baik cetak dan onlie (siber), disertai dengan pilih kasih pelayanan kontrak kerjasama media yang diakomodir Bagian Humas Setda Pemkab Kepulauan Meranti-Riau, DPP Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PERPARA-RI), melaporkan Pemdakab Kepulauan Meranti ke pihak Komisi Informasi (KKI) Provinsi Riau.
Ketua Umum Lembaga Pepara-RI, Martin, saat menggugat Kementerian PUPR Riau di Komisi Informasi, (22/02/18)
Kepada Wartawan, Ketua Umum Lembaga Pepara-RI, Martinus, menerangkan bahwa dugaan ketidak transpanan pengelolaan dana media di Pemdakab Kepulauan Meranti itu, pihaknya melalui lembaga PEPARA-RI yag dipimpinnya telah menyurati Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Sekretaris Pemerintah Daerah terkait sebanyak dua kali. Namun pihak Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mengindahkannya.

"Sudah dua kali kita layangkan surat ke PPID/Sekretaris Pemda Kabupaten Meranti terkait permasalahan ini. namun sampai sekarang kedua surat yang kami kirim sebelumnya itu sepertinya terabaikan, sehingga dugaan yang kami tuduhkan pada pemkab setempat besar kemungkinan benar adanya" ujar Martin.

Ketidak keterbukaannya pihak Pemda Kepulauan Meranti dalam pengelaloaan dana media selama ini, maka kami dari aktivis lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, secara resmi mengajukan laporan sengketa informasi ke Komisi yang berwenang, dengan nomor : 094/PPSI/DPP LSM PEPARA-RI/IV/2018, dengan tujuan agar kita berikutnya tidak gegebah meneruskan pelaporan ke pihak terkaitnya (aparat hukum), katanya.

Diakuinya (Martin), sangat menyayang dan mengecam keras Pemerintahan Kabupaten Meranti atas pelayanan publik terutama dalam hal keterbukaan informasi Publik. "Seharusnya Pemerintah Kepulauan Meranti dapat memberi contoh terhadap OPD lainnya dalam melayani keterbukaan informasi publik. karena semua sangat jelas dan sudah diatur dalam Undang-Undang RI N0. 14 Tahun 2018, apalagi kita dari Lembaga yang jelas legalitasnya, dan perlu kita ketahui bahwa sosial control memang menjadi tugas pokok di lembaga ini" kesalnya.

Terkait pengelolaan dana publikasi media yang diduga menyimpang dari berbagai ketentuan perundang-undangan selama ini, pihaknya pada DPP PEPARA-RI, telah memperoleh sebagian bukti.
"Berdasarkan data yang kami miliki, selain tidak transparant terhadap publik tentang pengelolaan dana publikasi media, juga banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan lain di sana, hingga salah satunya di temukan sistem pelayanan pilih kasih atau anak tiri anak kandung" cakap Martin.

Menyikapi hal ini, Kabag Humas, Helfandi. SE. MS.i, saat dihubungi Harian Berantas dari Pekanbaru-Riau, Kamis (03/05/2018), hingga berita ini diorbitkan, hendphon pejabat bersangkutan tidak aktif. Demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis. SE. M.Si, juga tidak dapat dikonfirmasi awak media.

Selain itu, Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti, Helfandi.SE, M.Si pekan lalu juga dikabarkan keharmonis terhadap media diwilayah daerah setempat tidak baik.

Bahkan sang kepala bagian (Kabag) Humas itu pun dituding sembarangan memarahi Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan oleh Redaksi media diwilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau.

Peristiwa terjadi berawal dari kelalaian Romy Haris Nanda SH selaku PPTK di bagian humas setempat, karena lalai atau "salah orang" dalam pembayaran dana kontrak langganan koran, yaitu membayaran anggaran kepada seseorang yang menggunakan stempel dan tanda tangan palsu. Bahkan oknum yang dilakukan pembayaran dana koran itu pun tidak dikenal siapa orang-nya. Sehingga atas kejadian itu menjadi sebuah pemberitaan media.

Anehnya setelah itu, Romy bukan mencari solusi atau pun jalan terbaik untuk penyelesaian masalahnya, justeru merasa tidak terima diberitakan media setempat, lalu membalas dengan memutus kontrak berlangganan secara sepihak pada media cetak.

Hal ini disampaikannya Romy kepada wartawan media cetak (MH) di areal parkir Humas Setdakab Kepulauan Meranti, Senen (23/04) lalu. "Bapak kan sudah saya terima berlangganan, tapi kenapa bapak beritakan saya, jadi sekarang tak usah berlangganan lagi lah pak" kata Romy berucap, yang tegak diatas sepeda motor miliknya.

Sikap dan prilaku Romy (pejabat publik) ini cukup disesali MH (Wartawan), karena selain di rugikan ia juga merasa di permalukan ditempat umum, "Saya sangat menyayangkan kalau seorang PPTK bersikap gegabah dan dinilai kurang santun, apa tidak tau etika berbicara dengan orang yang lebih tua, apa susahnya menyapa dan turun dari sepeda motornya baru berbicara". ujar MH.

Atas kejadian tersebut, Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti, Helfandi SE. M.Si, bersama Kasubag kerjasama Media Yusran SE, dan Romy yang ditemui SiagaOnline.com, untuk dimintai keterangannya, terkesan tidak bisa memberikan kesempatan untuk diwawancara media.

"Kenapa abang merekam di ruangan saya. Jangan gitulah bang, ini mau berunding apa ni, jangan main rekam-rekam ajalah, saya tak mau bicara sebelum abang mati kan rekaman itu. Matikan rekaman itu dulu". kata Helfandi, seperti dikutip Harian Berantas dari laman situs siagaonline.com.

Kejadian ini pun, mendapat perhatian khusus Ketua Umum DPP LSM PERPARA-RI, Martin, mengatakan "PPTK” yang merupakan perpanjangan tangan Humas dan berperan sebagai upaya dalam membangun serta mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat kepada setiap organisasi dan masyarakat, seharusnya pihak ini bisa memberi kan kerjasama yang baik terhadap semua pihak, apalagi terhadap wartawan yang sebagai mitra kerja pemerintah dalam informasi publik.

Selain itu bersikap baik dan berbicara santun juga sangatlah penting bagi instansi ini, karena kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi atau instansi dapat di pengaruhi oleh kegiatan dan sikap pihak humas atau Public Relations (PR)". ujar Martin.

Ditambahkannya, bahwa melarang wartawan melakukan rekaman juga dinilai menghalangi tugas wartawan, "Karena berdasar kan pasal 1 angka 1 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers"), Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik segala jenis uraian yang tersedia" tutupnya. (Rn)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas