Headlines News :
Home » » Media di Tanah Air Terzholimi, Sidang Gugatan Terhadap Dewan Pers Digelar Rabu Depan

Media di Tanah Air Terzholimi, Sidang Gugatan Terhadap Dewan Pers Digelar Rabu Depan

Written By Harian Berantas on Friday, May 4, 2018 | 1:58:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sejak tanggal 19 April 2018 lalu, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) bersama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara resmi menggugat Dewan Pers, karena Dewan Pers (DP) dinilai telah melampaui batas kewenangan menabrak ketentuan peraturan perundang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan peraturan hukum lainnya yang berlaku. Sehingga ratusan pendiri dan pemimpin media Pers di tanah air melalui kedua ketua umum organisasi Pers (Serikat Pers Republik Indonesia bersama Persatuan Pewarta Warga Indonesia) resmi mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuasakan kepada Dolfie Rompas SH, MH & Partner selaku Penasehat Hukum (PH).

Dari hasil informasi atas perkembangan pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum oleh Dewan Pers (DP) tersebut, kuasa hukum organisasi SPRI dan PPWI (Penggugat) secara resmi menerima surat panggilan jadwal persidangan gugatan perdata atas PMH Dewan Pers yang akan digelar pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (09/05/2018) mendatang.

Surat relaas resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bernomor 235/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 April 2018 lalu, ditandatangani oleh Jurusita Pengganti, Maulidiah Harahap, SH.

Dalam surat panggilan bersidang yang ditujukan kepada Dolfie Rompas, SH, MH bersama empat anggota team advokat SPRI dan PPWI tersebut disebutkan bahwa para pengacara ini diharapkan hadir mengikuti persidangan pertama antara kedua pimpinan organisasi SPRI dan PPWI, yang masing-masing diwakili Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat melawan Dewan Pers (Tergugat).

Menindaklanjuti perkembangan gugatan perbuatan melawan hukum Dewan Pers atau DP itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengapresiasi kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah merespon secara baik jeritan hati para pekerja Pers di tanah air yang selama beberapa tahun ini dizholimi lembaga Dewan Pers melalui berbagai kebijakannya yang melanggar Konstitusi Republik Indonesia dan UU No. 40 tahun 1999.

“Saya mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkembangan ini berupa penjadwalan persidangan gugatan PMH Dewan Pers yang kita daftarkan beberapa waktu lalu. Itu berarti Pengadilan Negeri mendengarkan serta merespon dengan baik dan benar atas jeritan hati kawan-kawan jurnalis beserta keluarganya yang selama hampir sepuluh tahun ini dibelenggu oleh Dewan Pers,” tegas Wilson Lalengke merupakan lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Sehubungan dengan hal ini, Wilson yang telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, guru/dosen, jurnalis, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu mengharapkan agar Dewan Pers dapat memenuhi panggilan persidangan-persidangan yang akan digelar oleh pengadilan nanti.

“Saya menghimbau agar lembaga Dewan Pers jangan menghindar dari panggilan pengadilan yaa. Mereka harus berani menghadapi persidangan dan mempertanggung jawabkan dugaan PMH yang mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” imbuh Wilson.

Kepada para anggota PPWI di seluruh tanah air, lanjut lulusan tiga universitas terbaik di Eropa (Birmingham University, Inggris; Utrecht University, Belanda; dan Linkoping University, Swedia) itu, diharapkan untuk terus memonitor dan mengawal gugatan PMH Dewan Pers dimaksud. “Seluruh anggota PPWI dimanapun berada, mohon dimonitor dan dikawal gugatan kita ini. Yang ada di Jabodetabek, agar mencatat tanggal persidangan, dan silahkan hadir di PN Jakarta Pusat pada saat persidangan dilaksanakan nanti,” himbau Wilson yang juga adalah Ketua Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (PERSISMA).

Secara terpisah, Heintje Mandagie, Ketua Umum SPRI juga menyampaikan hal yang sama agar seluruh elemen Pers yang peduli dengan kehidupan para jurnalis agar bersama-sama memperjuangkan nasib para kuli tinta di negeri ini.

“Gugatan PMH terhadap Dewan Pers menjadi pembuka kotak pandora kesewenang-wenangan Dewan Pers terhadap para jurnalis di negeri ini,” ujar Heintje.

Sebagai informasi tambahan, sesuai Relaas Panggilan Sidang dari PN Jakarta Pusat, persidangan Gugatan PMH terhadap Dewan Pers akan digelar di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 9 Mei 2018, pukul 09.00 wib – selesai.

Selain gugatan perbuatan melawan hukum oleh Dewan Pers (DP) yang terang benderang dikecam kedua organisasi Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama ratusan media massa, ketua DP, Yosep Stanley Adi Prasetyo bakal dilaporkan pimpinan salah satu media ke Mabes Polri, karena Ketua Dewan Pers (DP) itu diduga telah melakukan pembohongan, sehingga keadilan yang seharusnya didapat pemimpin salah satu media itu dicederai.

Namun kabar ketua DP, Yosep Stanley Adi Prasetyo itu kapan dilaporkan, belum terjadwal, karena gugatan PMH-nya pada PN Jakarta Pusat, baru dimulai pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018) mendatang. hingga berita ini naik terekspos, ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, belum dapat dihubungi guna konfirmasi. (rls/soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas