Headlines News :
Home » » Diminta Segera PT.MAL & Koperasinya Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Diminta Segera PT.MAL & Koperasinya Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Written By Harian Berantas on Tuesday, May 22, 2018 | 10:37:00 AM

HARIANBERANTAS, INHU--- Keberadaan investor sebagai pengelola usaha perkebunan yang tak memiliki legilitas hingga ribuan hektar di areal kawasan diwilayah Desa PesajianKecamatan Batang Peranap, desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, jika perlu diseret ke penegak Hukum. Karena PT.MAL ( Mulya Agro Lestari ) dinilai sudah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, Juga UU Perkebunan hal syarat dalam melakukan suatu bentuk usahaperkebunan diatas 25 hektar. “ ujar B. Manurung di Kopi Anda II di Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.

Menurut B.Manurung “ hering yang sudah dilaksanakan DPRD Inhu hingga tiga kali dengan memanggil pihak PT.MAL, sekalipun tidak pernah muncul, termasuk Koperasinya yang dituding topeng didalam tak juga datang, hal ini dinilai melecehkan. Sedangkan Instansi Pemerintah yang diundang yang menyangkut hal ini selalu hadir termasuk Kepala Desa turut hadir.

Manurung juga mengatakan” saya sebagai Masyarakat Inhu, sangat memberikan apresiasi yang perlu menjadi perhatian. Artinya dengan persoalan ini, keseriusan DPRD Inhu harus semangat dan diminta segera  melimpahkan ke penegak hukum untuk efek jera, tapi harus transparan tanpa tertutup ke publik.” Jelasnya.

Ditambahkan B.Manurung lagi, hal terciumnya Koperasi Sawit Mulia Lestariyang melekat di areal perusahaan itu, harus diproses sesuai aturan. Karena dalam keterangan di pelaksanaan hering sebelumnya secara otomatis pihak dewan sudah memiliki hasil untuk disimpulkan.

Tak perlu dilambankan untuk memberi rekom kepenegak hukum. Masalahnya semua instansi terkait sudah memberi penjelasan saat hering yang menyangkut keberadaan PT.MAL dan Koperasinya yang beroperasi di kawasan hutan. Sebab dari kenakalan pihak PT.MAL yang telah diminta dihentikan aktifitasnya, tetap membandel untuk beroperasi di wilayah tersebut. Masalahnya “ MAL yang pernah mengajukan permohonan izin ditolak saat itu melalui surat Bupati Inhu No. 522.3/Sekr-VII/2011/845 prihal, lahan yang dimohon masih status kawasan hutan lindung. Imbuhnya

Lebih jauh lagi dijelaskan Manurung, Alasan penolakan itusangat tepat, yang diperkuat surat pemberitahuan dinas kehutananInhu No. 522.3/Sekr-VII/2011/845” bahwa status kawasan hutan lindung berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ) sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986

"Artinya cukup kuat indikasi melawan Hukum yang dilakukan pihak PT.MAL, sesuai adanya surat Bupati Inhu No. 169/ADM. PUM/100/2011 prihal, agar aktifitas PT.MAL dihentikan. Hanya saja yang menjadi keanehan, ko tetap dibiarkan tanpa ada tindakan dari pihak Pemda Inhu untuk melaporkan sesuai kewenangan daerah. Maka kami sebagai masyarakat Inhu menunggu hasil perjuangan dari DPRD inhu selanjutnya" Ujar B.Manurung,  (20/5/2018).

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. MAL yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit terbesar di inhu ini belum bisa di konfirmasi. ( Pinten Sitorus )
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas