Headlines News :
Home » » "Berlindung di Balik IUP", PT Kharisma Riau Sentosa Prima Babat Kawasan Hutan

"Berlindung di Balik IUP", PT Kharisma Riau Sentosa Prima Babat Kawasan Hutan

Written By Harian Berantas on Saturday, May 5, 2018 | 11:16:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Pembangunan kebun kelapa sawit pola plasma yang dilakukan PT Kharisma Riau Sentosa Prima untuk masyarakat Desa Talang Perigi Kecamatan Rakitulim, Inhu, Riau, hanya sebagai “Tameng” membabat kawasan hutan untuk pembangunan inti kebun kelapa sawit miliknya.

Padahal, lahan untuk pembangunan plasma kebun kelapa sawit itu berasal dari lahan kebun karet milik warga itu sendiri sejak akhir tahun 2013 lalu, bahkan kebun sawit itu sudah berproduksi sejak tahun 2017, namun hingga kini belum juga bisa dirasakan warga tempatan selaku pemilik lahan dengan pembagian 60 persen untuk warga dan 40 persen untuk perusahaan sebagai pengelola.

154 hektar kebun sawit yang diplot PT Kharisma terhadap warga Desa Talang Perigi yang tercatat memiliki lahan dan yang digarap perusahaan dan sudah ditanami sawit itu, dan tercatat hanya 112 Kepala Keluarga (KK) yang tergabung dalam KUD Produsen Talang Bersatu, Desa Talang Perigi, Rakitkulim, Inhu, Riau, dan hal ini sudah diagunkan kepada pihak Bank Sinar Mas dalam tahap dua, sedangkan tahap pertama juga sudah mengajukan hutang kepada Bank lain.

Ketua Pemantau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin M yang melakukan peninjauan ke lokasi kebun plasma yang dikelola PT Kharisma kemarin menilai bahwa luasan kebun warga Desa Talang Perigi itu hanya sekitar 154 Ha, kemudian diagunkan oleh Ketua KUD PTB, Janjang ke Bank Sinar Mas hingga mencairkan dana Rp.9,5 Milyar tanpa sepengetahuan 112 anggotanya, ini jelas mencederai hukum yang mana putusan tertinggi dalam koperasi itu adalah hasil rapat anggota.

Menurut Berlin, yang diagunkan ke Bank Sinar Mas itu hanya 154 Ha, sedangkan lahan yang sudah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh PT Kharisma seluas 700 Ha sebagaimana yang disampaikan Humas PT Kharisma, Jeje Wiyarmudin,SP, artinya bahwa hak warga atas kebun sawit itu yang 154 Ha itulah, dan ini sudah melanggar kesepakatan kedua belah pihak tentang bagi hasil 60 : 40 itu.

Berlin menjelaskan, berhubung lahan yang dikelola itu berada dalam kawasan hutan, PT Kharisma seyogianya lebih dulu memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, izin lingkungan, izin prinsip hingga perolehan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), barulah diperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), selanjutnya diberi tenggang waktu selama dua tahun untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di BPN.

Sekarang kenyataannya, dari luasan IUP-B yang diterbitkan dengan Keputusan Bupati Inhu No. 198 Tahun 2014 dengan luas 8.829 Ha sudah digarap dan ditanami sawit sekitar hamper seribu hektar, bahkan sudah dipanen sekitar 500 Ha, namun hasil produksi ini belum dibagikan kepada warga plasma, dengan alasan belum dikonversi, "ucapnya kepada awak media, Sabtu (05/05) di Pematang Reba.

Keterangan yang berhasil dihimpun awak media ini di Dinas Pertanian dan Peternakan Inhu yang tidak bersedia ditulis namanya mengatakan bahwa, mekanisme atau tata cara penggunaan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit seharusnya mengajukan surat izin lokasi ke Kementerian LHK untuk diterbitkan izin pelepasan kawasan hutannya, sesuai dengan standart lokasi yang diajukan apakah itu kawasan hutan atau tidak.

Menurut Sumber yang layak dipercaya itu, setelah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan tadi, barulah diurus izin Amdal, izin prinsip yang diajukan dan barulah diterbitkan IUP-B dari Bupati/Walikota setempat, selanjutnya atas izin yang sudah diperoleh diberi tanggang waktu 2 tahun untuk pengurusan HGU, ini semua diatur dalam UU dan PP maupun Permentan, "pungkasnya.

Sementara, Manager PT Kharisma Riau Prima Sentosa, Roni melalui Humasnya, Jeje Wiryamudin menyebutkan, PT Kharisma sudah memiliki Amdal meski Jeje tidak berkenan menunjukkan izin Amdal yang katanya sudah dimilikinya itu.

Jeje mengakui bahwa PT Kharisma hingga kini belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Namun, PT Kharisma sudah mengajukan permohonan pelepasan hutan ke Kementrian LHK Jakarta sekitar 2 tahun lalu. Bahkan menclaim bahwa lahan seluas 8.829 Ha yang tertuang dalam IUP tahun 2014 itu merupakan hutan yang sudah dikonversi (HPK). Hanya saja sekitar 6 ribuan hektar lagi masih tahap pengembangan kebun serta perencanaan pembangunan pabrik. "Sebutnya kepada awak media ini, Jumat (04/05) di ruang kantornya PT Kharisma Riau Sentosa Prima Desa Talang Perigi Kec. Rakit Kulim, Kab. Inhu. (L. Manurung).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas